Channel9.id-Cina. Produsen chip komputer terkenal dari AS, Intel, telah menghapus kata Xinjiang pada surat tahunan mereka ke para pemasoknya. Hal ini merupakan buntut dari kritik Cina terhadap pernyataan Intel yang meminta para pemasok untuk menghindari daerah tersebut, Selasa (11/1/2022).
Bulan lalu, Intel diserang habis-habisan oleh warganet Cina karena pernyataan mereka di surat yang dirilis di situs resmi mereka. Pada tanggal 23 Desember, dalam surat yang dikirimkan untuk para pemasoknya, Intel menyebutkan “Memastikan kalau rantai pasokan tak menggunakan segala sumber daya atau layanan dari daerah Xinjiang karena sanksi yang dijatuhkan oleh berbagai negara,” kutip surat tersebut.
Baca juga: Kota Xian di Cina Kesulitan dalam Menghadapi Kasus Covid-19
Paragraf ini, atau segala kutipan mengenai Xinjiang atau Cina, sudah dihapus dari surat tersebut, menurut tinjauan dari Reuters pada hari Selasa. Surat itu kini bertuliskan “Perusahaan mengecam segala tindakan perdagangan manusia atau kerja paksa seperti dengan dipaksa, dililit hutang, diancam penjara, terikat kontrak atau perbudakan dari seluruh rantai pasokan kami,” kutip pernyataan tersebut.
Intel masih belum mengeluarkan pernyataannya atas perubahan tersebut. Sebelumnya, Intel telah mengucapkan permintaan maaf atas “kegaduhan” yang mereka buat, menyebutkan kalau pernyataan “menghindari rantai pasokan dari Xinjiang” merupakan langkah mereka untuk mematuhi kebijakan AS.
Perusahaan-perusahaan multinasional sudah banyak yang “tersandung” kasus dengan Cina karena pernyataan mereka soal Xinjiang, di saat mereka masih ingin meneruskan perdagangannya di Cina. Hal ini menyebabkan mereka untuk menarik kembali pernyataan mereka dan mengeluarkan pernyataan minta maaf.
Amerika Serikat telah menuduh Cina untuk kasus penindasan di Xinjiang, daerah dimana sebagian besar kaum Muslim Uyghur tinggal. Cina sudah berulang kali membantah tuduhan tersebut.
Penghapusan kata Xinjiang di surat Intel kepada para pemasoknya mendapat kritik dari Anggota Senat AS, Marco Rubio.
“Tindakan pengecut Intel itu adalah konsekuensi ketergantungan ekonomi dengan Cina,” tutur pernyataan Rubio pada hari Senin.
“Daripada harus mempermalukan diri sendiri dengan pernyataan minta maaf, perusahaan seharusnya memindahkan rantai pasokannya ke negara yang tak menggunakan sistem perbudakan atau melakukan genosida,” lanjutnya.
Rubio merupakan salah satu dari empat politisi AS yang memperkenalkan Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur pada pekan lalu, menyerukan untuk melarang adanya impor dari Xinjiang. Pada tanggal 23 Desember, Presiden AS Joe Biden menandatangani Undang-Undang tersebut.
(RAG)
