Connect with us

Hot Topic

Irjen Napoleon Merasa Dikriminalisasi, Polri: Perlu Dibuktikan Secara Hukum

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Polri angkat suara terkait pernyataan Irjen Pol Napoleon Bonaparte yang mengklaim dirinya sebagai korban kriminalisasi dan malpraktik penegak hukum dalam skandal kasus suap Djoko Tjandra.

Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, pernyataan Napoleon hanyalah pendapat pribadi yang sah-sah saja diutarakan, namun perlu dibuktikan secara hukum.

Ahmad kemudian mempersilakan Napoleon selaku terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra itu menempuh jalur hukum jika tak puas dengan proses hukum yang tengah berlangsung.

Baca juga: Terima Suap Dari Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Dituntut Tiga Tahun Penjara 

“Setiap orang itu tentunya memiliki hak untuk berbicara mengeluarkan pendapat. Jadi silakan saja, siapapun yang ditegakkan secara hukum ada proses hukumnya,” kata Ramadhan di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (22/2).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung RI sebelumnya menuntut Napoleon dengan hukuman tiga tahun penjara. Terdakwa penerima suap itu juga dituntut membayar denda sebesar Rp100 juta, subsider enam bulan kurungan penjara.

Dalam nota pembelaan atau pledoi, Napoleon kemudian mengklaim dirinya sebagai korban kriminalisasi melalui media sosial. Sekaligus merasa sebagai korban malpraktik penegak hukum.

“Kami telah menjadi korban dari kriminalisasi melalui media sosial yang memicu malpraktik dalam penegakan hukum,” kata Napoleon saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Senin (22/2).

Eks Kadiv Hubinter Polri itu lantas menjelaskan maksud kriminalisasi dan malpraktik itu ialah terkait proses penegakan hukum terhadap dirinya yang dinilainya tak mendasar. Sehingga dirinya merasa hanyalah korban malpraktik penegak hukum demi mempertahankan muruah institusinya masing-masing.

“Masifnya pergunjingan publik akibat sinisme terhadap kekuasaan, yang telah menggeneralisir setiap simbolnya sebagai pelampiasan hasrat gibah. Sehingga, memicu malpraktik penegakan hukum atas nama mempertahankan keluhuran marwah institusi,” tandasnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Sri Mulyani Beberkan Kronologi Pegawai Pajak Korupsi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kronologi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang tersangkut kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak. Kasus tersebut berawal dari laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke Unit Kepatuhan Internal Kementerian Keuangan.

“Pengaduan masyarakat atas dugaan suap tersebut terjadi pada tahun 2020 awal yang kemudian dilakukan tindakan oleh Unit Kepatuhan Internal Kementerian Keuangan dan KPK untuk menindaklanjuti dari pengaduan tersebut,” kata dia, Rabu (3/3).

Sri Mulyani menghargai dan mendukung Unit Kepatuhan Kemenkeu dan KPK yang telah menindaklanjuti laporan tersebut. Dia menghormati proses hukum yang tengah dilakukan KPK untuk menuntaskan dugaan suap yang dilakukan oleh pegawai pajak dengan tetap memegang azas praduga tidak bersalah.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menegaskan tidak akan menoleransi jajarannya yang melakukan tindakan koruptif dan pelanggaran kode etik. Hal yang sama berlaku untuk pegawai DJP yang tengah disidik KPK.

Sri Mulyani membebastugaskan pegawai pajak tersebut untuk memudahkan proses penyidikan KPK. Selain itu, oknum tersebut telah mengundurkan diri dan sedang diproses dari sisi administrasi ASN.

“Dengan langkah tersebut, diharapkan proses penegakan hukum oleh KPK tidak akan memberikan imbas negatif dari kinerja organisasi Direktorat Jenderal Pajak,” ujarnya.

Sri Mulyani menilai, apa yang dilakukan pegawai pajak terebut merupakan pengkhianatan dan telah melukai perasaan seluruh pegawa DJP dan Kemenkeu di seluruh Indonesia.

“Apabila dugaan tersebut terbukti, ini merupakan suatu pengkhianatan bagi upaya seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan yang tengah fokus untuk melakukan pengumpulan penerimaan negara. Penerimaan pajak adalah tulang punggung penerimaan negara,” katanya.

IG

Continue Reading

Hot Topic

DPR Minta KPK Menindak RS yang Potong Insentif Nakes

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta KPK bisa bergerak cepat untuk mengatasi masalah manajemen rumah sakit yang melakukan pemotongan insentif terhadap tenaga kesehatan (nakes). Jika benar, RS harus mengembalikan dana yang dipotong.

“Saya harap KPK dapat segera menindak rumah sakit yang terbukti melakukan penyelewengan dana para nakes tersebut,” kata Sahroni, dalam keterangannya, Rabu (2/3).

Menurut dia, jika ini benar terjadi, maka tidak adil bagi para tenaga kesehatan yang sudah berjibaku menghadapi pandemi Covid-19.

“Mereka ini adalah garda terdepan yang seharusnya diperhatikan dan dilindungi hak-haknya, bukan malah dipotong secara sepihak,” ungkap politisi NasDem ini.

Karena itu, dia berharap KPK bisa bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk menemukan dan mengatasi masalah ini.

“KPK harus bekerja sama dengan Kemenkes untuk menelusuri adanya temuan pemotongan sepihak tersebut,” kata Sahroni.

Plt Juru Bicara bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati mengatakan, pihaknya menyoroti langsung manajemen rumah sakit yang melakukan pemotongan insentif terhadap tenaga kesehatan. Menurut Ipi, hal tersebut dilakukan KPK demi mencegah tindakan kesewenangan.

“KPK mengimbau kepada Manajemen Rumah Sakit agar tidak melakukan pemotongan insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan (nakes). KPK menerima informasi terkait adanya pemotongan insentif nakes oleh pihak manajemen RS dengan besaran 50 hingga 70 persen,” kata Ipi lewat keterangan pers diterima, Selasa (23/2/2021).

Ipi menambahkan, KPK telah meminta Inspektorat dan Dinas Kesehatan untuk bersama mengawasi agar tidak ada pemotongan bagi insentif terhadap tenaga kesehatan sebagai garda terdepan melawan Covid-19.

“Insentif kepada nakes merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada tenaga kesehatan yang menangani Covid-19,” jelas Ipi.

Selain insentif, KPK juga menyoroti perlunya santunan kematian terhadap tenaga kesehatan yang gugur saat berjuang melawan Covid-19. Menurut Ipi, aturan terait sudah diatur dalam Kepmenkes 278/2020 tanggal 27 April 2020, sebagai hak bagi tenaga kesehatan.

“Sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” tandas Ipi.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Dua Warga Karawang Terpapar Virus Corona B117 Usai Melakukan Perjalanan Luar Negeri

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan, varian baru virus corona B117 yang pertama kali ditemukan di Inggris, sudah masuk Karawang. Varian itu terdeteksi pada dua orang warga Karawang yang sempat melakukan perjalanan dari luar negeri.

“Virus varian UK 117 terdeteksi ada di Karawang dari warga Karawang yang bepergian dengan pesawat Qatar Airways. Sesuai prosedur mendarat kemudian diisolasi 10 hari sudah dilaksanakan. Namun ternyata isolasi 10 hari sudah tetapi virusnya tidak mau hilang,” kata Ridwan dalam konferensi pers di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Rabu 3 Maret 2021.

Untuk menangani hal ini, Ridwan menginstruksikan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 untuk melakukan pelacakan erat kontak kedua pasien dan melakukan testing.

“Tim sedang melacak dan mengisolasi tambahan untuk pasien. Tracing dan tracking lagi dilakukan terhadap kontak erat,” ujarnya.

Kedua pasien saat ini sudah negatif hasil tes PCRnya. Namun, untuk memastikan keduanya tidak menularkan, pihak dinas kesehatan setempat memperpanjang waktu isolasi mandiri.

“Per hari ini dua pasien itu sudah negatif. Tapi kita akan tes berkali-kali untuk memastikan tidak ada yang merugikan. Keduanya masih isolasi di rumah,” kata Ridwan.

Ridwan juga meminta kepala daerah dan aparat kewilayahan di Karawang untuk bergerak cepat mengatasi temuan mutasi virus corona B117. Dia berharap varian ini tidak menyebar luas.

“Saya titip kepada Bupati Karawang, kepada Dandim, Kapolres dan seluruh jajaran jangan sampai kecolongan membesar sampai akhirnya kita tidak bisa mengendalikan. Mumpung masih kecil bisa segera kita deteksi. Kita tahu kalau sudah telat harga treatmentnya mahal sekali,” kata Ridwan.

Emil pun meminta warga tetap tenang dan tidak panik. Sebab, langkah antisipasi telah dilakukan sejak awal.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC