Connect with us

Hot Topic

Istana Sudah Tegur Raffi Ahmad Karena Langgar Prokes Usai Divaksin

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyampaikan, pihaknya sudah menegur artis Raffi Ahmad karena kedapatan melanggar protokol kesehatan beberapa jam usai menjalani vaksinasi Covid-19 bersama Presiden Joko Widodo.

Heru menyatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Raffi supaya kembali menerapkan protokol kesehatan.

“Sudah diingatkan kembali oleh tim komunikasi covid-19 untuk tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak,” kata Heru, Kamis 14 Januari 2021.

Baca juga: Raffi Ahmad Pesta Usai Vaksin, Jubir Vaksin Corona Bilang Begini

Heru pun berterima kasih atas informasi dari masyarakat terkait tindakan Raffi itu. Dia berjanji akan terus mengingatkan tokoh masyarakat yang ikut vaksinasi untuk mengampanyekan protokol kesehatan.

Diketahui media sosial heboh usai Raffi nongkrong tanpa menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Pasalnya, Raffi baru saja ikut kampanye vaksinasi perdana bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu kemarin.

Aktivitas nongkrong Raffi itu diketahui dari Instagram Stories Anya Geraldine. Anya mengunggah foto bersama Raffi, Nagita Slavina, Gading Marten, dan Sean Gelael tanpa menggunakan masker di tempat umum.

(HY)

Hot Topic

Anggota Komisi III DPR Minta Polri Turunkan Tim Dokkes di Daerah Bencana

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi III DPR Andi Rio Idris Padjalangi meminta Polri menurunkan Tim Dokter Kesehatan (Dokkes) di beberapa wilayah yang terkena musibah bencana seperti di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, dan Sumedang.

Dia menilai, langkah itu guna membantu memberikan pelayanan medis dan vitamin bagi para petugas Polri yang bertugas serta masyarakat yang menjadi korban atau terdampak dari bencana alam tersebut.

“Dokkes Polri harus dapat memperhatikan petugas Polri dan masyarakat di lapangan, khususnya dengan memberikan vitamin dan makan teratur serta pengecekan kesehatan tubuh bagi anggotanya,” kata Andi, Senin 18 Januari 2021.

Dia menambahkan, upaya itu juga untuk mencegah terjadinya kelelahan yang dapat berdampak pada kesehatan petugas, terlebih kasus Covid-19 sedang meningkat. Karena itu, jangan sampai timbul masalah baru saat membantu para korban bencana alam yaitu adanya cluster baru Covid-19.

Dia pun berharap Polri dapat menerjunkan petugas medisnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan, jangan sampai ada antrian dan kurangnya obat-obatan yang diperlukan.

Menurutnya, jika hal itu bisa dilakukan maka Tim Dokkes Polri dapat sigap dalam menangani bila terjadi adanya anggota Polri atau masyarakat yang mengeluh sakit atau memiliki gejala Covid-19.

“Tim Dokkes Polri harus dapat terus memberikan penyuluhan kepada para anggota Polri di lapangan dan masyarakat untuk terus dapat memperhatikan Protokol Kesehatan sehingga dapat mencegah atau mengantisipasi penyebaran Covid-19,” katanya.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Bertolak ke Kalsel, Jokowi Akan Tinjau Wilayah Terdampak Banjir

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan mengunjungi Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Senin (18/01). Jokowi akan meninjau beberapa wilayah yang terdampak banjir.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan nantinya Jokowi akan meninjau beberapa wilayah yang terdampak banjir agar bisa ditindak lanjuti.

“Iya betul. Sarana yang terkena dampak agar PU bisa segera tindak lanjut,” ujar Heru, Senin (18/01).

Jokowi juga akan mengecek kebutuhan para korban dan memastikan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir telah sampai di tujuan. “Kebutuhan lain yang diperlukan warga, Bapak Presiden akan memperhatikan,” jelas Heru.

Baca juga: BNPB: 21.990 Jiwa Terdampak Banjir Kalsel 

Rencananya, Jokowi akan bertolak ke Banjarbaru melalui Bandara Halim Perdana Kusuma pukul 10.15 WIB.

Sebelumnya, akibat hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan air sungai di Kecamatan Pelaihari meluap yang terjadi pada Minggu 3 Januari 2021, pukul 10.30 WITA.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 21.990 jiwa terdampak banjir di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Continue Reading

Hot Topic

Korupsi Bansos, KPK Mensinyalir Ada Arahan Khusus Juliari Batubara

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga  tersangka mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara (JPB) memberi arahan khusus untuk pengadaan bantuan sosial (bansos) di wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Maka dari itu, KPK pun memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos Adi Wahyono (AW) untuk mendalaminya.

Adi menjadi saksi untuk tersangka Juliari dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus suap pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Adi juga salah satu tersangka kasus tersebut.

“Adi Wahyono, PPK pada proyek bansos Tahun Anggaran 2020, masih terus didalami terkait dengan jabatan saksi selaku PPK serta adanya dugaan arahan khusus dari tersangka JPB dalam pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 di Kemensos,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (17/1).

Baca juga: KPK Kembali Geledah Dua Lokasi Terkait Suap Juliari Batubara  

Selain Adi, KPK pada Jumat (15/1) juga telah memeriksa dua saksi lainnya untuk tersangka Juliari dan kawan-kawan, yakni Manajer PT Pertani Muslih dan Ivo Wongkaren dari unsur swasta. Saksi Muslih, kata Ali, didalami keterangannya terkait adanya kerja sama dalam proyek bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 pada Kemensos.

“Serta digali juga mengenai besaran nilai anggaran proyek yang didapat dari kerja sama tersebut dan berapa nilai anggaran yang dibayarkan ke oleh Pertani ke PT Mandala Hamonangan Sude dalam pengadaan ini,” ucap dia.

PT Mandala Hamonangan Sude merupakan salah satu rekanan penyedia bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Sedangkan saksi Ivo Wongkaren, penyidik mendalami pengetahuannya mengenai tahapan dari perusahaan saksi sehingga mendapatkan proyek distribusi bansos pada wilayah Jabodetabek Tahun 2020 di Kemensos serta teknis pembayaran atas kerja sama tersebut.

Selain Juliari, KPK juga telah menetapkan empat tersangka lainnya, yaitu dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) serta Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Van Sidabukke (HS) masing-masing dari pihak swasta. Juliari diduga menerima suap senilai Rp17 miliar dari “fee” pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Jabodetabek.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC