Connect with us

Hot Topic

Jadikan Guru Sebagai PPPK, AGSI: Pemerintah Terlalu Komersial

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) menilai, niatan pemerintah menjadikan guru sebagai PPPK dan menghilangkan CPNS secara permanen adalah sinyal bahwa pemerintah lebih mengedepankan pendekatan komersialisasi ketimbang pendekatan moral.

Presiden AGSI Sumardiansyah Perdana Kusuma menjelaskan, dengan niatan itu, pengelolaan Guru disamakan dengan pengelolaan dunia industri yang mengedepankan untung rugi dalam neraca modal.

“Seharusnya Pengelolaan Guru harus dilandasi oleh satu pandangan bahwa Pendidikan adalah kebutuhan mendasar. Ada dimensi sosiologis, kultural, intelektual, moral, dan spiritual yang melekat didalamnya. Kami tidak ingin mendengar lagi Pemerintah mewacanakan penghapusan CPNS Guru,” kata Sumardiansyah dalam keterangan resmi untuk merespons Konferensi Pers BKN dan Kemendikbud pada Selasa 5 Januari 2021.

Menurut Sumardiansyah, komersialisasi dalam PPPK tidak lepas dari lolosnya satu pasal dalam Omnibus Law mengenai Perizinan Pendidikan di Kawasan Ekonomi Khusus. Satu pasal itu falsafahnya bertentangan dengan UU 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 53 Ayat 1-3 yang menerangkan bahwa prinsip lembaga pendidikan adalah nirlaba.

“Karena itu kami ingin ada upaya Judicial Review terhadap Omnibus Law khususnya mengenai Perizinan Pendidikan di Kawasan Ekonomi Khusus,” ujar Sumardiansyah.

Sumardiansyah menambahkan, fokus kebijakan pemerintah seharusnya jangan hanya pada status ASN (PNS dan PPPK) ataupun lembaga-lembaga Pendidikan dibawah Pemerintah. Sebab, berbicara soal Guru bukan hanya soal status kepegawaian saja, melainkan ada kebutuhan mendasar mencakup kesejahteraan, perlindungan, penghargaan, dan pengembangan profesi kompetensi yang harus dipenuhi oleh pemerintah bagi semua guru.

Kebutuhan itu harus dipenuhi dan berlaku untuk semua guru mulai dari Guru Honorer/K2/KKI, Guru Kawasan 3T, maupun Guru-Guru di Lembaga Swasta, baik dibawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ataupun Kementerian Agama.

Kendati demikian, AGSI mengapresiasi pernyataan Kepala BKN dan Mendikbud yang menjelaskan bahwa pemerintah tetap membuka CPNS Guru.

“Kami juga mendorong agar tercipta dialog konstruktif antara Kemenpan-RB, BKN, Kemendikbud, Kemenag, Pemerintah Daerah, dan Organisasi Profesi Guru dalam merumuskan berbagai kebijakan di dunia pendidikan,” katanya.

Namun, Sumardiansyah menegaskan, pihaknya tetap menolak kebijakan PPPK bagi Guru sebagai kebijakan permanen. Pun meminta Pemerintah fokus menjadikan PPPK sebagai program jangka pendek yang khusus mengakomodir Guru-Guru Honorer/K2/KKI dan Guru-Guru di Kawasan 3T dengan usia diatas 35 tahun agar bisa menjadi ASN, serta tidak dicampuradukan dengan tes jalur umum.

“Kemudian, menyempurnakan sistem rekruitmen CPNS Guru melalui pembukaan tes jalur khusus dengan beberapa kategori: (1) Guru yang sudah mengabdi sebagai honorer/K2/KKI dengan usia dibawah 35 tahun; (2) Guru yang mengajar dan mengabdi di daerah 3T; (3) Guru yang sudah memiliki Sertifikat Pendidik; (4) Jalur prestasi bagi sarjana lulusan Guru yang memiliki nilai Cum Laude,” pungkasnya.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Korupsi Bansos, KPK Mensinyalir Ada Arahan Khusus Juliari Batubara

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga  tersangka mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara (JPB) memberi arahan khusus untuk pengadaan bantuan sosial (bansos) di wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Maka dari itu, KPK pun memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos Adi Wahyono (AW) untuk mendalaminya.

Adi menjadi saksi untuk tersangka Juliari dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus suap pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Adi juga salah satu tersangka kasus tersebut.

“Adi Wahyono, PPK pada proyek bansos Tahun Anggaran 2020, masih terus didalami terkait dengan jabatan saksi selaku PPK serta adanya dugaan arahan khusus dari tersangka JPB dalam pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 di Kemensos,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (17/1).

Baca juga: KPK Kembali Geledah Dua Lokasi Terkait Suap Juliari Batubara  

Selain Adi, KPK pada Jumat (15/1) juga telah memeriksa dua saksi lainnya untuk tersangka Juliari dan kawan-kawan, yakni Manajer PT Pertani Muslih dan Ivo Wongkaren dari unsur swasta. Saksi Muslih, kata Ali, didalami keterangannya terkait adanya kerja sama dalam proyek bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 pada Kemensos.

“Serta digali juga mengenai besaran nilai anggaran proyek yang didapat dari kerja sama tersebut dan berapa nilai anggaran yang dibayarkan ke oleh Pertani ke PT Mandala Hamonangan Sude dalam pengadaan ini,” ucap dia.

PT Mandala Hamonangan Sude merupakan salah satu rekanan penyedia bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Sedangkan saksi Ivo Wongkaren, penyidik mendalami pengetahuannya mengenai tahapan dari perusahaan saksi sehingga mendapatkan proyek distribusi bansos pada wilayah Jabodetabek Tahun 2020 di Kemensos serta teknis pembayaran atas kerja sama tersebut.

Selain Juliari, KPK juga telah menetapkan empat tersangka lainnya, yaitu dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) serta Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Van Sidabukke (HS) masing-masing dari pihak swasta. Juliari diduga menerima suap senilai Rp17 miliar dari “fee” pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Jabodetabek.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Tembus 900 Ribu, Kasus Baru Corona Bertambah 11.287

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kasus baru positif Covid-19 di tanah air masih terus tinggi. Pada akhir pekan ini, jumlah kasus Covid-19 bertambah 11.287, Minggu (17/01). Dengan demikian, total kasus positif Covid-19 menjadi 907.929.

Tercatat penambahan 220 orang meninggal dunia setelah terinfeksi virus corona. Dengan penambahan tersebut, pasien meninggal akibat corona total menjadi 25.987 orang.

Adapun pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 9.102 orang, sehingga jumlah penderita yang sembuh mencapai 736.460 orang. Mereka dinyatakan sembuh setelah mendapatkan hasil dua kali negatif dalam pemeriksaan laboratorium polymerase chain reaction (PCR).

Baca juga: Dekati 900 Ribu, Kasus Baru Covid-19 Tambah 14.224 

Sementara itu, jumlah kasus aktif Covid-19 saat ini tercatat 145.482 orang  setelah bertambah 1.965.

Penambahan jumlah 11.287 kasus baru Covid-19 diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 46.138 spesimen dalam sehari. Dalam jangka waktu yang sama, ada 34.270 orang yang diambil sampelnya untuk menjalani pemeriksaan spesimen.

Sejauh ini, pemerintah sudah melakukan pemeriksaan 8.315.839 spesimen terhadap 5.555.328 orang yang diambil sampelnya.

Continue Reading

Hot Topic

Komnas HAM: Sebelum Tewas, Laskar FPI Tertawa Karena Mengakali Polisi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menceritakan tragedi berdarah di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek yang menewaskan enam laskar FPI pengawal khusus Rizieq Shihab.

Ahmad mengatakan, enam laskar FPI yang tewas sempat tertawa karena berhasil mengelabui aparat polisi yang melakukan penguntitan di jalan tol.

Menurutnya, fakta itu terungkap dari hasil rekaman suara atau voice note percakapan enam laskar khusus pengawal Habib Rizieq.

“Mereka tertawa-tawa bahwa mereka sudah bisa mengakali polisi,” kata Damanik dalam diskusi bertajuk ‘Di Balik Serangan Balik Laskar FPI dan Blokir Rekening’, pada Minggu (17/1/2021).

Dari hasil penyelidikan Komnas HAM, penambakan itu terjadi karena enam laskar FPI memprovokasi anggota polisi.

Dari rekaman suara itu diketahui pula enam laskar pengawal Habib Rizieq mencoba melakukan provokasi yakni berupaya menabrak kendaraan milik anggota polisi.

“Setelah itu baru ada tembakan-tembakan itu yang menyebabkan dua orang tewas,” ujar Damanik.

Damanik juga menyebut kasus kematian dua laskar pengawal Habib Rizieq ini Komnas HAM tidak mengategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Sebab, kematian itu dipicu adanya tembak menembak antara kedua belah pihak.

Baca juga: Polisi Usut Senpi Laskar Pengawal Rizieq Shihab

“Polisi tentu punya diskresi untuk melakukan tindakan seperti itu karena ada pihak lain yang melakukan provokasi dan tembakan,” jelasnya.

Sementara, kematian empat laskar pengawal Habib Rizieq lainnya Komnas HAM mengategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Pasalnya, keempat laskar tersebut tewas tertembak tatkala sudah berada di tangan anggota polisi.

“Argumen dari polisi adalah melakukan perlawanan, (laskar) mencekik (anggota polisi), kemudian ada satu yang mencoba merebut senjata. Disitulah akhirnya menembak orang-orang itu di daerah-daerah tertentu, kami menyimpulkan ini mengindikasikan unlawful killing. Karena itu kita mendorong ada proses peradilan pidana,” pungkasnya.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC