Channel9.id-Jakarta. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI memotong hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa pengusaha Djoko S Tjandra menjadi 3,5 tahun dari yang sebelumnya 4,5 tahun penjara.

Meski begitu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat belum menentukan langkah hukum lanjutan atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta pada Djoko Tjandra dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi suap pengecekan status red notice, penghapusan nama dari daftar pencarian orang (DPO), dan pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA).

“Saat ini JPU masih mempelajari putusannya,” kata Kajari Jakpus, Riono Budi Santoso saat dikonfirmasi, Kamis, 29 Juli 2021.

Riono mengaku pihaknya telah menerima salinan putusan tersebut sejak Jumat, 23 Juli 2021, pekan lalu.

Merujuk pada ketentuan yang termaktub dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka jangka waktu untuk mengajukan kasasi ialah 14 hari setelah putusan diterima.

Baca juga: Jaksa Pinangki Dapat Potongan Hukuman Jadi Empat Tahun 

Kemudian, nantinya terdakwa ataupun JPU dapat mengajukan memori kasasi dalam rentan waktu 14 hari setelah menyatakan sikap akan mengambil langkah hukum kasasi. Jika rentan waktu tersebut tak terpenuhi, maka upaya tersebut dianggap gugur.

“Putusan banding perkara atas nama terdakwa DJoko S Tjandra sudah diterima Jumat lalu. Sedangkan, perkara atas nama terdakwa Napoleon Bonaparte tidak ditangani oleh Kejari Jakpus,” kata Riono.

Putusan tingkat banding ini diadili oleh hakim ketua Muhamad Yusuf, dengan hakim anggota masing-masing H. Rusydi, Brhj. Reny Halida Ilham Malik. Perkara nomor: 14/PID.TPK/2021/PT DKI ini diketok pada 21 Juli 2021.

Dalam pertimbangan menjatuhkan hukuman, hakim berujar hal meringankan bagi Djoko adalah yang bersangkutan saat ini telah menjalani pidana penjara atas kasus hak tagih (cessie) Bank Bali dan telah menyerahkan dana yang ada dalam Escrow Account atas rekening Bank Bali qq. PT Era Giat Prima miliknya sebesar Rp546.468.544.738.

Dalam rentetan perkara pelarian Djoko Tjandra selama buron di Singapura ini, PT DKI juga mengabulkan permohonan banding oleh terdakwa Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Vonis pada tingkat pertama yang dijatuhkan terhadap Pinangki dikorting dari 10 tahun penjara menjadi empat tahun. Kejaksaan pun tak mengajukan Kasasi atas putusan tersebut karena dirasa telah sesuai dengan tuntutan yang diajukan

IG

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Dua putusan hakim Pengadilan Tinggi  DKI  terkait kasus  Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun dan kasus Djoko Tjndra yang di diskon dari 4,5 tahun menjadi 3,5 tahun, kini terlihat pengadilan Tinggi DKI punya tren yang berbeda dibandingkan dengan dua kasus sebelumnya.

Pertama  kasus  Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukumannya dari 12 tahun  menjadi 15 tahun penjara. Kemudiankasus Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dengan pidana penjara dari 4 tahun di Pengadilan Negeri menjadi 7 tahun. Kedua kasus itu menjadi perhatian masyarakat. Pada waktu itu, putusan atas kasus korupsi majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menunjukkan tren memperberat hukuman .

Terkait putusan Majelis Hakim PT DKI atas kasus Djoko Tjandra yang dikurangi lagi masa hukumannya, akibat dari putusan hakim Pengadilan tinggi yang begini makna  Negara hukum bisa bergeser menjadi negara hukuman diskon.

Hakim dalam perkara ini sudah hilang kepekaan hati nuraninya dan integritas kepribadian hakim dalam rangka menyelamatkan bangsa dan negara dari musuh bersama yang namanya “kejahatan korupsi”,   “gawat korupsi “dan gawat kejahatan”.

Ini namanya bersembunyi dibalik kewenangan bahwa putusan penilaian hakim menjadi independensi kehakiman dan mengaburkan asas kepatutan dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam dua kasus yang  jadi sorotan publik  kasus Pinangki dan Djoko Tjandara, dimana majelis hakim   yang komposisinya sebagian besar sama ini, majelis hakim sepakat untuk mendiskon putusan. Patut dipertanyakan kepekaan nuraninya.

Ini bertentangan dengan sikap dan pertimbangan hukum hakim di pengadilan Negeri  di Tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim melihat bahwa atas perbuatan pelaku merupakan sebab hal hal yang memberatkan  sehingga dijatuhi hukuman yang maksimal. Namun anehnya di  tingkat banding, fakta perbuatan pelaku yang menjadi  hal hal yang memberatkan . Majelis Pengadilan Tinggi malah di diskon putusannya, argumentasinya kok berlawanan dan terlihat seolah menjadi “pertarungan kewenangan”.

Kalau sudah begini, bila pertimbangan hukum sudah diabaikan oleh hakim maka wibawa hukum semakin sangat direndahkan dan merusak lembaga peradilan disebabkan  oleh putusan hakim. Apalagi  terkait perbuatan terdakwa yang kejahatan  korupsinya dilakukan dengan sengaja oleh pelaku bisnis yang berkolaborasi dengan oknum penegak hukum dalam jabatannya  yang menjatuhkan kehormatan lembaga penegak hukum negara. Sudah  hilang motivasi  majelis hakim untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dan kehormatan hukum.

Pertimbangan hukum majelis hakim menjadi wajib karena hakim harus memberikan penjelasan tentang fakta yang terbukti dan penafsiran hukum yang diberlakukan atas kasus ini. Namun, terkesan majelis hakim mengabaikan hal ini.

Karenanya, patut diduga  ada muatan lain yang menempel pada putusan hakim yang menggeser pertimbangan maupun hal-hal yang memberatkan menjadi hal-hal yang meringankan.

Ini tragedi tumbangnya keadilan yang kini melanda  pada majelis hakim Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan beberapa kasus besar yang menarik sorotan publik .

Atau jangan-jangan  hakim “korban ketakutan”? Entah itu ketakutan akan kekuasaan atau ketakutan akan motif lain?  Akibat putusan yang diskon begini rasa keadilan jadi liar, apa majelis hakim tidak mau tahu bahwa saat ini rakyat pada kebanyakannya sudah lapar keadilan dan haus kebenaran. Putusan pengadilan seperti begini tidak boleh dibiarkan terus, rakyat merana, dikalahkan terus. Semestinya  kepada para koruptor ini tidak bisa ditolerir karena perbuatannya tersebut, karena telah menyengsarakan rakyat banyak dan menghianati bangsa.

*Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha)

Channel9.id-Jakarta. Penasihat hukum mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail,  berharap Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menuntut secara adil terhadap kliennya.

“Tentu dengan Harapan Pak Juliari Peter Batubara akan dituntut secara adil,” ujar Maqdir Ismail dalam keterangannya, Rabu, 28 Juli 2021.

Pasalnya, kata dia, sejumlah bukti dan saksi dalam persidangan menunjukkan kliennya tidak menerima suap seperti yang didakwakan penuntut umum.

Menurut Maqdir, dakwaan jaksa terkait dugaan suap Rp14,7 miliar terhadap Juliari telah dibantahkan selama persidangan.

Baca juga: KPK Kembali Geledah Dua Lokasi Terkait Suap Juliari Batubara 

Sebelumnya, dalam dakwaan, uang Rp14,7 miliar itu diterima dari pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso dan kuasa pengguna anggaran Adi Wahyono.

Maqdir menegaskan bahwa sat persidangan perkara itu, mantan Staf Ahli Juliari, Kukuh Ary Wibowo; Sekretaris Pribadi Juliari, Selvy Nurbaety; dan Ajudan Juliari, Eko Budi Santoso menyatakan kliennya tidak pernah meminta atau menerima uang terkait bansos.

Tak hanya itu, tambah dia, kesaksian dari sejumlah vendor, seperti Harry Van Sidabukke, Ardian Iskandar Maddanatja, Rocky Joseph Pesik, Raj Indra Singh, Mohammad Iqbal, Dino Aprilianto, Raka Iman Topan, Riski Riswandi, Irman Putra, Kuntomo Jenawi, Merry Hartini, dan Chandra Andriati secara tegas menyatakan tidak pernah ada niat untuk memberi uang kepada Juliari.

Ia menambahkan bahwa Juliari tak pernah menerima hadiah atau janji terkait dengan kekuasaan atau kewenangannya sebagai Mensos.

IG