Oleh: Dr. Adhyaksa Dault*
Channel9.id-Jakarta. Saya mengikuti dengan prihatin video yang beredar luas di media sosial yang memperlihatkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, dalam sebuah forum diskusi yang dihadiri Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo.
Dalam video tersebut, Budi Arie menyinggung kemungkinan terjadinya perubahan politik atau percepatan sebelum Pemilu 2029. Ia bahkan menyampaikan kepada para peserta agar tidak hanya berpikir mengenai Pemilu 2029, tetapi juga menyiapkan kemungkinan terjadinya “percepatan”.
Bagi saya, pernyataan seperti ini sangat tidak tepat disampaikan oleh seorang mantan menteri dan tokoh politik nasional.
Saya memahami bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pandangan politik. Demokrasi memang memberikan ruang yang luas untuk berdiskusi, berbeda pendapat, bahkan mengkritik pemerintah. Tetapi kebebasan berbicara harus disertai dengan tanggung jawab moral dan tanggung jawab kebangsaan.
Pemilu 2029 masih jauh.
Bangsa Indonesia saat ini seharusnya sedang berkonsentrasi membangun negara, bukan sibuk membangun spekulasi tentang bagaimana mempercepat pergantian kekuasaan.
Saya sebagai mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia merasa perlu menyampaikan hal ini secara terbuka.
Saya menyesalkan pernyataan Budi Arie tersebut.
Seorang mantan menteri semestinya memberikan keteladanan dalam menjaga stabilitas demokrasi dan ketenangan masyarakat. Jangan sampai pernyataan seorang tokoh justru menimbulkan kegaduhan, spekulasi, dan persepsi seolah-olah ada agenda politik untuk mempercepat Pemilu sebelum waktunya.
Apalagi pernyataan tersebut disampaikan di tengah situasi sosial masyarakat yang sedang sensitif.
Akhir akhir ini ,Kita mendengar kabar yang viral, bahwa akan ada aksi unjuk rasa pada 27 Agustus 2026. Sejumlah kelompok masyarakat telah menyampaikan agenda dan tuntutannya masing-masing. Menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi adalah bagian dari demokrasi selama dilakukan secara damai dan sesuai hukum.
Tetapi jangan sampai momentum tersebut kemudian ditarik ke dalam spekulasi mengenai perubahan kekuasaan atau percepatan Pemilu.
Itu dua hal yang berbeda.
Jangan mencampuradukkan hak rakyat untuk menyampaikan aspirasi dengan agenda politik pergantian kekuasaan.
Saya juga menyayangkan sikap Bapak Joko Widodo yang dalam video tersebut berada di samping Budi Arie. Sebagai mantan Presiden Republik Indonesia, tentu masyarakat masih melihat dan menghormati beliau sebagai seorang tokoh bangsa.
Karena itu, menurut saya, akan jauh lebih baik apabila pernyataan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan seperti itu segera diluruskan atau ditegur.
Jangan sampai diamnya seorang tokoh ditafsirkan sebagai pembenaran.
Saya tidak ingin berspekulasi mengenai maksud Budi Arie. Apalagi Projo telah memberikan penjelasan bahwa video yang beredar merupakan potongan dari pembahasan mengenai berbagai kemungkinan politik.
Namun justru karena itulah, saya berharap persoalan ini segera dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan tafsir yang liar di tengah masyarakat.
Kita harus belajar dari sejarah.
Pasca-Reformasi, Indonesia masih terus membangun kultur demokrasi yang sehat, matang, dan dewasa. Kita sedang berusaha membangun demokrasi yang memiliki jati diri dan identitas ke-Indonesia-an, di tengah perkembangan teknologi informasi yang luar biasa cepat.
Jangan sampai mantan abdi negara justru membuat pernyataan politik yang belum jelas konteksnya menjadi bahan provokasi dan memperbesar kegaduhan di masyarakat.
Jangan karena kepentingan ego sektoral, persatuan bangsa yang kita bangun dengan susah payah dipertaruhkan.
Keberhasilan Indonesia menjadi negara demokrasi yang kuat dan berjati diri sangat bergantung kepada kita sendiri.
Menurut saya, setidaknya ada tiga hal penting yang harus kita jaga;
Pertama, cara berpikir dan cara berkehendak para politisi kita.
Politisi harus mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok dan kepentingan kekuasaan.
Kedua, netralitas TNI dan Polri harus kita jaga.
Jangan sampai institusi negara yang seharusnya menjadi penjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ditarik-tarik ke dalam kepentingan politik praktis.
Ketiga, kekuatan kepemudaan harus kita jaga.
Pemuda Indonesia jangan diwarisi budaya politik yang penuh kecurigaan, provokasi dan perebutan kekuasaan yang tidak sehat.
Pemuda harus kita ajarkan bahwa politik adalah jalan pengabdian, bukan sekadar jalan menuju kekuasaan.
Karena itu, saya berharap masyarakat dan relawan organisasi manapun tidak terprovokasi oleh pernyataan siapa pun, termasuk oleh pernyataan pimpinannya sendiri apabila pernyataan tersebut menimbulkan tafsir yang dapat memecah belah masyarakat.
Kita boleh berbeda pilihan politik.
Kita boleh berbeda pandangan.
Tetapi jangan kehilangan akal sehat dan jangan kehilangan rasa kebangsaan.
Ucapan seorang tokoh publik memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada ucapan masyarakat biasa.
Karena itu, menurut saya, pernyataan mengenai kemungkinan percepatan Pemilu sebelum 2029 sudah berada di luar batas kepatutan politik pada saat ini.
Kalau ada pihak yang ingin kembali masuk ke dalam pemerintahan dan ingin mendapatkan amanah sebagai menteri, silakan menunggu.
Masih ada waktunya.
Tidak perlu tergesa-gesa.
Tidak perlu mempercepat sejarah.
Tidak perlu membuat suasana politik menjadi gaduh.
Pak Prabowo Subianto adalah Presiden Republik Indonesia yang dipilih secara langsung oleh rakyat.
Beliau mendapatkan mandat konstitusional untuk memimpin negara selama satu periode. Maka sudah sepatutnya kita memberikan kesempatan kepada beliau untuk menjalankan amanah tersebut, bekerja, membangun, dan menyelesaikan program-program pemerintahannya.
Kalau kita memang mencintai Indonesia, mari kita kawal pemerintah agar bekerja dengan baik.
Kalau ada program yang kurang tepat, kritik.
Kalau ada kebijakan yang salah, koreksi.
Kalau ada kekurangan, berikan solusi.
Bukan dengan membuat spekulasi tentang percepatan Pemilu.
Saya juga ingin mengingatkan bahwa saat ini saudara-saudara kita di berbagai daerah masih berjuang menghadapi dampak bencana alam. Banyak masyarakat yang kehilangan rumah, harta benda, bahkan anggota keluarga.
Dalam kondisi seperti ini, bangsa Indonesia membutuhkan ketenangan, solidaritas dan gotong royong. Rakyat sudah lelah menjadi korban bencana. Jangan pula rakyat dijadikan korban ambisi kekuasaan.
Mari kita berhenti membuat kegaduhan politik yang tidak perlu. Pemilu 2029 masih jauh. Sekarang waktunya bekerja.
Mari kita kawal pemerintahan Presiden Prabowo agar program-programnya berjalan dengan baik dan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.
Mari kita jaga demokrasi.
Mari kita jaga konstitusi.
Mari kita jaga netralitas TNI dan Polri.
Mari kita jaga persatuan.
Dan yang paling penting, mari kita jaga Indonesia.
Karena kekuasaan akan datang dan pergi.
Jabatan akan datang dan pergi.
Tetapi Indonesia harus tetap berdiri tegak.
Jangan gaduhi demokrasi.
Jangan provokasi rakyat.
Jangan percepat Pemilu demi ambisi kekuasaan.
Biarkan Presiden Prabowo bekerja dan menunaikan amanahnya.
Rakyat membutuhkan ketenangan, bukan kegaduhan.
Rakyat membutuhkan solusi, bukan spekulasi.
Rakyat membutuhkan pemimpin yang bekerja, bukan politisi yang terus-menerus bicara tentang perebutan kekuasaan.
*Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia 2004–2009
Baca juga: Kawendra Bantah Wacana “Patahan Sejarah” Budi Arie soal Pemerintahan Prabowo
