Connect with us

Hukum

Jiwasraya Rugikan Negara 16,8 T, Pakar Hukum: Ada Itikad Jahat

Published

on

Jiwasraya
Jiwasraya

Channel9.id-Jakarta. Menurut catatan, potensi kerugian negara yang dihitung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dugaan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) akibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 16,8 triliun.

Pakar hukum pidana Profesor Mudzakir menyebut, ada itikad jahat yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para terdakwa kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Menurut pengajar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini, masing-masing pelaku juga melakukan suatu perbuatan yang mempunyai hubungan dengan pelaku yang lain.

“Masing-masing pelaku melakukan suatu perbuatan yang mempunyai hubungan dengan pelaku yang lain sedemikian rupa yang semuanya itu memenuhi unsur tindak pidana, mempunyai itikad jahat yang dilakukan secara bersama-sama,” kata Profesor Mudzakir saat memberikan pendapat sebagai saksi ahli di persidangan lanjutan Jiwasraya secara daring, Rabu (16/09).

Baca juga: Kasus Korupsi Jiwasraya, Kejagung Sita Aset Senilai Rp184 Triliun

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan 6 terdakwa kasus Jiwasraya yakni Direktur Utama Hanson International Tbk (MYRX) Benny Tjokrosaputro (Bentjok), Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat, dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.

Selanjutnya, tiga terdakwa lainnya yakni  Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo, dan Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim, dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan.

Lebih lanjut dijelaskan Mudzakir, keenam terdakwa itu memenuhi dakwaan Undang-undang Tipikor Pasal 2 ayat 1. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

“Kesengajaan itu perwujudan lahiriah dari niat orang melakukan kejahatan. 6 orang yang turut serta, ada niat jahat melakukan tindak pidana,” pungkasnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Kejagung Tangkap Buron Kasus Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan di RS Sumut

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kejagung menangkap terpidana Parlaungan Hutagalung yang buron selama 4 tahun. Parlaungan ditangkap terkait kasus pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabanjahe, Sumatera Utara, pada tahun anggaran 2009.

“Tim tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Karo bekerjasama dengan tim tabur Kejaksaan Agung RI, telah berhasil mengamankan dan menangkap seorang buronan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) terpidana Parlaungan Hutagalung dalam perkara tipikor pengadaan alat kesehatan instalasi gawat darurat (IGD) Rumah Sakit Umum (RSU) Kabanjahe Tahun Anggaran 2009,” kata Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono dalam keterangan pers tertulisnya, Minggu (20/9).

Parluangan ditangkap di kediamannya di Kompleks Padang Hijau, Medan, Sumatera Utara pada Sabtu (19/9) pukul 18.20 WIB. Parluangan akan menjalani hukuman selama 4 tahun 6 bulan.

Hari menyebut eksekusi ini didasarkan pada putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor : 2410K/Pid.Sus/2015 tertanggal 16 Juni 2016. Parlaungan Hutagalung dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp 200 Juta subsider 6 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti Rp 519 Juta.

Terpidana Parlaungan telah merugikan keuangan negara senilai Rp 550 juta. Dia menyebut saat ini terpidana sudah dieksekusi ke lapas kelas I Tanjung Gusta Medan.

“Mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 550 juta, setelah dilakukan pencarian dan pemantauan hampir 4 tahun untuk selanjutnya dieksekusi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tanjung Gusta Medan,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Kasus Mutilasi Kalibata City, Tersangka Pernah Ikut Olimpiade Kimia  

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pelaku pembunuhan mutilasi, LAS, merupakan sosok berprestasi secara akademik. Tersangka pernah berkuliah di Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Indonesia dan pernah mengikuti olimpiade kimia tingkat provinsi.

“Dia pernah ikut olimpiade kimia di tingkat provinsi dan mengajar di kampusnya,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus, Jumat, 18 September 2020.

Yusri mengatakan, pelaku pernah bekerja di perusahaan besar yang bergerak di bidang farmasi. Namun, sejak wabah Covid-19 melanda Indonesia, LAS dipecat dan menjadi pengangguran. Sedangkan kekasih LAS, DAF berprofesi sebagai tukang ojek. “Jadi memang motif pembunuhan karena ekonomi,” kata Yusri.

Baca juga: Siang Ini Polisi Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Disertai Mutilasi

LAS dan DAF menjadi tersangka kasus pembunuhan dan mutilasi Rinaldi di Apartemen Pasar Baru Mansion, Jakarta Pusat, pada 9 September 2020. Awalnya, korban mengenal LAS dari sebuah aplikasi kencan, Tinder. Setelah melakukan komunikasi daring, keduanya sepakat bertemu di apartemen itu. Kedua tersangka sebelumnya telah menyewa apartemen selama 6 hari, dari 7 hingga 12 september 2020.

Aksi keji kedua pelaku dilakukan pada 9 September 2020, setelah Rinaldi dan LAS berkencan di di apartemen. DAF yang sudah bersembumnyi di dalam kamar keluar dan menuding Rinaldi dan melakukan pemerasan. DAF memukul kepala korban sebanyak tiga kali menggunakan batu dan menusuk menggunakan gunting sebanyak tujuh kali.

Kedua pelaku kemudian memutilasi korban menjadi 11 bagian dan disimpan dalam kantong kresek. Potongan tubuh korban dimasukkan ke dalam koper dan ransel untuk dipindahkan ke Apartemen Kalibata City. Uang korban dalam rekening kemudian dikuras oleh kedua tersangka.

Polisi menangkap pelaku di di Perumahan Permata Cimanggis, Depok, Rabu, 16 September 2020. Keduanya dijerat Pasal 340 dan Pasal 338 dan 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keduanya terancam dihukum maksimal dengan pidana mati atau penjara seumur hidup.

 

Continue Reading

Hukum

Polisi Gagalkan Perdagangan 38.200 Benih Lobster Ilegal

Published

on

By

Channel9.id-Trenggalek. Sebanyak 38.200 benih lobster yang di duga illegal dari kawasan perairan selatan berhasil di amankan oleh kepolisian trenggalek kejadian ini sempat membuat para nelayan setempat ingin menggeruduk ke mapolres. Selain benih lobster tersebut kepolisian trenggalek juga sudah mengamankan dua orang pelaku penyelundupan tersebut.

Kapolres Trenggalek AKBP Doni Satria Sembiring mengatakan, benih lobster yang diamankan terdiri dari 38 ribu jenis pasir dan 200 jenis mutiara. Sedangkan pelaku yang diamankan berinisial JA dan AB. Keduanya warga Kecamatan Munjungan.

“Baby lobster tersebut diamankan di wilayah Kecamatan Panggul sekitar pukul 20.00 WIB. Pelaku mengangkut benur ini menggunakan mobil Toyota Avanza AG 1184 YI,” kata AKBP Doni, Kamis (17/9/2020).

Saat dilakukan pemeriksaan, kedua pelaku tidak dapat menunjukkan dokumen resmi berupa Surat Keterangan Asal Benih (SKAB), untuk sebagian barang bukti. Selain itu saat dilakukan pendalaman, nama yang tertera pada surat penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUB), tidak sesuai dengan asal barang yang diambil oleh JA.

“Barang tersebut berasal dari wilayah Munjungan dan akan dikirim ke pengepul di Panggul inisial SU dan pengepul besarnya KO,” ujarnya.

Baca Juga : Polres Trenggalek Tangkap Pengepul Baby Lobster Ilegal

Hasil pemeriksaan, pelaku diduga hanya melanggar syarat administratif Peraturan Menteri (Permen) Perikanan dan Kelautan Nomor 12 Tahun 2020. Terkait kasus tersebut barang bukti benih lobster ilegal diserahkan ke Dinas Perikanan serta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), untuk dilakukan pelepasliaran ke laut.

“Sedangkan untuk sebagian yang resmi dikembalikan ke nelayan. Iya, pelanggarannya administrasi. Untuk nilai barangnya ini Rp 116,5 juta,” imbuhnya.

Penangkapan pelaku perdagangan benih lobster tersebut sempat memicu kesalahpahaman di antara para nelayan. Sehingga mereka sempat akan menggeruduk Polres Trenggalek. Sementara itu di markas polisi telah disiagakan ratusan personel pengamanan gabungan dari Polres Trenggalek dibantu Brimob Polda Jatim dan Polres Tulungagung.

“Jadi informasi yang diterima masyarakat itu, seolah-olah kami ini tidak profesional. Tapi setelah kami lakukan pemeriksaan ternyata yang bersangkutan melanggar Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 12/2020,” kata Doni.

Dari rekam jejaknya, lanjut Doni, pelaku JA pernah tersangkut kasus serupa pada tahun 2016 di wilayah Sidoarjo dan dihukum selama dua bulan.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC