Connect with us

Nasional

Jokowi Dorong LKPP Lakukan Perubahan Fundamental Pengadaan Barang/Jasa

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo meminta dilakukannya perubahan fundamental dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tak lagi hanya sebatas pembangunan sistem pengadaan barang dan jasa yang cepat, transparan, dan akuntabel, tapi juga sebuah sistem yang mampu memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

“LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) harus berani melakukan banyak terobosan, terutama dengan memanfaatkan teknologi super modern. Bangun sistem pengadaan yang real time, lakukan transformasi ke arah 100 persen e-procurement, manfaatkan teknologi untuk meningkatkan kapasitas pengolahan data pengadaan agar lebih cepat,” ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020 melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11).

Baca juga: AS Perpanjang Fasilitas GSP, Peluang Bagi UMKM dan Penyerapan Tenaga Kerja

Jokowi menuturkan, dengan terobosan dan penerapan teknologi, pihak-pihak terkait dapat memantau jalannya proses dan nilai realisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah secara langsung.

“Apalagi di kondisi pandemi seperti ini, sangat penting sekali pengadaan dipercepat. Alarm peringatan perlu diberikan karena banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang masih bekerja dengan cara-cara lama. Akibatnya realisasi belanja yang sudah dianggarkan baik di APBN maupun APBD menjadi terlambat,” tuturnya.

Tak hanya itu, Jokowi juga menegaskan bahwa sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah harus mampu meningkatkan nilai guna sehingga anggaran yang telah dibelanjakan dapat menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.

“Karena itu prioritaskan untuk membeli produk-produk dalam negeri, khususnya produk-produk UMKM pada belanja kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” imbuhnya.

Dengan melibatkan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, utamanya sektor UMKM, bagi keberlangsungan industri dalam negeri juga dapat memberikan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal.

“UMKM harus dilibatkan lebih banyak dalam mengisi rantai pasok produksi TKDN, misalnya di sektor industri otomotif dan telekomunikasi. Saya yakin produk-produk UMKM tidak kalah dengan produk negara lain dari sisi harga dan kualitas. Bahkan apabila sektor UMKM terus kita perkuat, dampingi, dan fasilitasi maka produk UMKM kita mampu bersaing di pasar regional maupun global,” tandasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Fenomena Prekariat Perlu Diantisipasi Pemerintah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Covid-19 telah menghasilkan dampak serius bagi struktur ketenagakerjaan Indonesia, antara lain membesarnya jumlah para pekerja rentan dan informal yang disebut prekariat. Pemerintah perlu mengantisipasi fenomena membesarnya para pekerja informal melalui kebijakan yang dapat meningkatkan produktifitas dan jaminan sosial bagi para pekerja rentan.

Hal ini terungkap dari diskusi yang diselenggarakan oleh SIGMAPHI Policy Reserch dan Data Analysis dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) bertema Fenomena Prekariat dan Solusinya: Revolusi Mental dan Pancasilanomics, di Jakarta, Kamis (3/12).

Sebagai informasi, data BPS menunjukkan Pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap 29,12 juta orang penduduk usia kerja. Di dalamnya, terdapat 24,03 juta orang yang mengalami pengurangan jam kerja, 1,77 juta orang sementara tidak bekerja, dan 2,56 juta orang menjadi pengangguran.

Baca juga: Jokowi: Ekonomi APEC Minus 2,7%, 74 Juta Orang Jadi Pengangguran 

Besarnya dampak pandemi, pada gilirannya telah mendorong kenaikkan tingkat pengangguran terbuka dari 5,23% di Agustus 2019 menjadi 7,07% di Agustus 2020, atau dari 7,10 juta orang menjadi 9,77 juta orang.

Para pekerja rentan di Indonesia tersebut belum termasuk para tenaga kerja yang saat ini berstatus sebagai tenaga ahli daya atau outsourcing dan pekerja yang masih berstatus sebagai pekerja kontrak di sebuah perusahaan.

Guru Besar IPB Nunung Nuryartono menyampaikan, fenomena prekariat ini perlu untuk dicermati lebih lanjut oleh semua pihak, khususnya pemerintah.

“Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan adanya informalisasi tenaga kerja kita yang terjadi hampir di seluruh sektor,” tutur Nunung.

Ia melanjutkan, kenaikan pengangguran, pekerja paruh waktu, pekerja yang berkurang jam kerjanya, hingga masuknya angkatan kerja baru, adalah persoalan yang harus diselesaikan oleh negara melalui penciptaan lapangan kerja secara besar-besaran.

“Ketika hal tersebut tidak diselesaikan secara komprehensif, maka kondisi struktur ketenagakerjaan yang demikian akan segera memperburuk kondisi kemiskinan, ketimpangan, dan dalam beberapa aspek dapat bergerak ke arah kerusuhan sosial atau social unrest,pungkas Nunung.

Anggota Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental Kementerian Koordinator PMK, Tri Mumpuni menjelaskan, akar persoalan dari fenomena prekariat adalah dipisahkannya sumber daya lokal dari komunitas lokal, sehingga investasi berjalan dengan hanya mengeksploitasi sumber daya yang ada.

“Maka tugas negara dalam kerangka Revolusi Mental dan Pancasilanomics adalah memastikan investasi yang berjalan harus menyatukan sumber daya lokal dan komunitas lokal agar masyarakat dapat sejahtera, berdaya hidup mandiri, serta bermartabat, serta mengalokasikan subsidi negara dengan tepat sasaran,” papar Tri.

Sementara itu, Dosen Fisipol Unair Airlangga Pribadi menjelaskan fenomena prekariat adalah hasil nyata dari praktik ekonomi pasar bebas atau neoliberalisme. Hal ini berdampak pada munculnya kelompok masyarakat yang hidup dalam kondisi ketidakpastian atau rentan melalui sistem pasar bebas tenaga kerja yang disebut pasar tenaga kerja fleksibel atau ‘labor market flexibility.

“Pancasila musti ditempatkan sebagai metode historis dan praksis untuk menyelesaikan persoalan struktural, seperti neoliberalisme dan oligarki yang menghasilkan kelas prekariat”, jelas Airlangga.

 

Continue Reading

Nasional

Jelang Pilkada, Satgas Covid-19 Sampaikan 4 Pesan Penting

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Satgas Penanganan Covid-19 mengharapkan penyelenggaraan Pilkada Serentak 9 Desember 2020, tidak menjadi ajang penularan baru atau klaster baru Covid-19.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito pun menyampaikan 4 pesan penting untuk pelaksanaan pilkada dalam masa pandemi.

“Dalam keadaan pandemi, tentunya pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum (pemilu) tidak bisa dilakukan secara normal,” ungkapnya saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Kamis (03/12).

Wiku pun menyampaikan 4 pesan penting. Pertama, masyarakat sebagai pemilih harus menyadari pentingnya peran kepala daerah untuk membawa masing-masing daerah bangkit dari Covid-19.

“Pilihlah pemimpin yang menaati aturan-aturan terkait protokol kesehatan saat berkampanye, karena dapat menjadi cerminan tanggung jawab pemimpin kedepannya,” ujarnya.

Baca juga: Satgas Jelaskan Melonjaknya Kasus Harian Corona

Menurutnya, pilkada tahun ini akan menentukan arah ketahanan kesehatan serta pemulihan masing-masing daerah di tengah pandemi. “Saya berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya memiliki pemimpin yang bertanggung jawab dan memiliki kapasitas serta komitmen untuk memimpin daerah di tengah masa pandemi,” kata Wiku.

Kedua, masyarakat diminta selalu mematuhi protokol kesehatan selama gelaran pilkada 2020 berlangsung. Karena jangan sampai pilkada ini berkontribusi terhadap peningkatan kasus atau menjadi klaster baru penularan.

“Gelaran pilkada dapat berlangsung aman apabila semua pihak disiplin protokol kesehatan serta mengikuti aturan yang ditetapkan KPU,” imbuh Wiku.

Ketiga, kepada para calon pemimpin di daerah, manfaatkanlah sisa dua hari masa kampanye ini dengan baik dan jangan lelah mengkampanyekan pentingnya pilkada yang aman dan bebas Covid-19. “Bersikaplah dengan penuh tanggungjawab dan jangan melakukan kegiatan kampanye yang memicu kerumunan,” tegas Wiku.

Keempat, kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah, segera ambil tindakan yang tegas apabila ditemukan calon kepala daerah yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

Adapun antisipasi mencegah lonjakan kasus Covid-19 sejauh ini sudah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) jelang pilkada. KPU sendiri telah merumuskan aturan protokol kesehatan yang wajib dijalankan oleh penyelenggara pemilu.

Lantas Wiku pun merujuk pada data dari Our World in Data dan penelitian oleh Council of Foreign Relation pada September 2020. Hasil penelitian, beberapa negara yang menyelenggarakan pemilu tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kenaikan kasus positif Covid-19. Diantaranya Kroasia, Republik Dominika, Malawi, Maladonia Utara, Korea Selatan serta Trinidad dan Tobago di wilayah kepulauan Karibia.

Meski demikian beberapa negara seperti Belarus, Polandia, Serbia dan Singapura menunjukkan tren peningkatan kasus setelah pemilu. Penyebab yang menjadi faktor lain seperti terjadinya demonstrasi lanjutan paska pemilu di Belarus, adanya pelonggaran aktivitas sosial ekonomi di Singapura, serta ditemukan kasus yang tidak dilaporkan di Serbia setelah pemilu, sehingga terjadi peningkatan setelah proses perbaikan pencatatan dan pelaporan data.

Continue Reading

Nasional

Gubernur Jatim Dorong Penyandang Disabilitas Untuk Aktif Dalam Ekonomi Digital

Published

on

By

Channel9.id-Surabaya. Tepat pada hari ini tanggal 3 Desember seluruh dunia memperingati Hari Disabilitas Internasional.

Pada kesempatan kali ini juga di sela –sela kegiatannya memantau dampak guguran awan panas dan lahar dingin di Lumajang , Gubernur jawa timur, Khofifah Indar Parawansa mendorong para penyandang disabilitas memanfaatkan dan terlibat aktif dalam ekonomi digital. Terlebih, peluang tersebut semakin besar di tengah pandemi Covid-19.

“Pandemi Covid-19 memaksa hampir semua orang untuk mentransformasi segala kegiatannya ke platform digital. Kesempatan dan peluang ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik,” ungkap Khofifah (3/12/20)

Menurut Khofifah, ekonomi digital bersifat inklusif bagi setiap orang dan tidak memiliki batasan apapun. Sehingga, kata dia, semua orang punya kesempatan yang sama untuk memanfaatkannya dan berkembang di dalamnya.

Khofifah menyebut akselerasi ekonomi digital akibat Pandemi Covid-19 dapat menjadi solusi meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi yang kerap dirasa penyandang disabilitas.

“Akses pasar untuk memasarkan produk, kreasi, dan jasa semakin terbuka luas dengan makin pesatnya perkembangan ekonomi digital. Disabilitas bukanlah batasan dan halangan bagi seseorang untuk maju dan berusaha,” imbuhnya.

Khofifah mencontohkan, bila dulu setiap orang yang mau berwirausaha harus memiliki toko fisik, maka saat ini setiap orang dapat memiliki toko secara virtual hanya bermodalkan smartphone.

“Produk yang dihasilkan bisa langsung dijual kepada konsumen tanpa repot-repot harus membangun toko fisik, tanpa perlu modal yang besar. Dan yang membahagiakan adalah itu semua dapat dikerjakan tanpa harus keluar rumah,” ujarnya.

“Untuk teman-teman disabilitas, jangan pernah menyerah. Saya yakin dengan kreativitas dan inisiatif batasan yang menghalangi bisa terlewati. Poinnya, jangan menyerah dan tetap produktif. Selamat Hari Disabilitas Internasional 2020,” tambah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC