Connect with us

Ekbis

Jokowi: UU Ciptaker Dukung dan Beri Kemudahan Pelaku UMK

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) akan membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan dan memperbaiki penghidupan keluarga pekerja serta memberi kesempatan besar bagi para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk memulai usaha atau bahkan mengembangkan usaha mereka.

Kepala Negara menuturkan, pelaku UMK  mendapatkan kemudahan perizinan yang diatur dalam UU Cipta Kerja. UU tersebut hendak menyederhanakan prosedur yang selama ini berjalan.

“Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Perizinan usaha untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) tidak diperlukan lagi. Hanya pendaftaran saja. Sangat simpel,” ujarny,  Jumat (09/10) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Baca juga: Teten: Omnibus Law Tingkatkan Investasi dan Daya Saing UMKM

Sebelumnya, lanjut Jokowi, proses yang harus dilalui UMK disamakan dengan usaha-usaha besar yang mana pada akhirnya menyulitkan mereka yang hendak memulai usahanya untuk mengurus perizinan.

Tak hanya itu, masih kata Jokowi, kemudahan-kemudahan juga akan diperoleh dalam proses pembentukan perseroan terbatas (PT) dan koperasi. Untuk membentuk PT misalnya, kini tidak ada lagi persyaratan pembatasan modal minimum.

“Pembentukan koperasi dipermudah. Jumlahnya (anggota) hanya sembilan orang saja untuk koperasi sudah bisa dibentuk. Kita harapkan akan makin banyak koperasi-koperasi di Tanah Air,” imbuhnya.

Urusan sertifikasi halal juga disinggung dalam UU tersebut. Kini, UMK yang bergerak di sektor makanan dan minuman dapat mengajukan sertifikasi halal untuk produk-produknya dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. Dengan kata lain, UU Cipta Kerja memberikan jaminan kepada para pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal secara cuma-cuma.

Proses perizinan lainnya yang hendak disederhanakan melalui UU Cipta Kerja ini ialah izin bagi kapal nelayan penangkap ikan untuk dapat beroperasi. Kepala Negara menjelaskan bahwa perizinan tersebut akan semakin dimudahkan dengan pengurusan di satu pintu.

“Kalau sebelumnya harus mengajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, dan instansi-instansi yang lainnya, sekarang ini cukup dari unit di KKP saja,” ucapnya.

Aturan tersebut diharapkan dapat semakin memudahkan para nelayan kecil dan memajukan industri perikanan di Tanah Air.

Muara dari keseluruhan penyederhanaan regulasi yang berbelit dan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada para pelaku UMK tersebut ialah untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air.

“Ini jelas karena dengan menyederhanakan, memotong, dan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik maka pungutan liar dapat dihilangkan,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Presiden: Indonesia Harus Jadi Pusat Ekonomi Syariah di Tingkat Global

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ekonomi dan keuangan syariah masih memiliki potensi luas untuk dikembangkan lebih jauh. Ekonomi dan keuangan syariah itu nyatanya tidak hanya diminati oleh negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, tapi juga dilirik oleh negara-negara lain seperti Jepang, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat mengingat potensi yang dimilikinya.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-7 Tahun 2020 pada Rabu (28/10).

Baca juga: BI: Transformasi Digital Dorong Perkembangan Ekonomi Syariah

“Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia harus menangkap peluang ini dengan mendorong akselerasi, percepatan, pengembangan ekonomi, dan keuangan syariah nasional sebagai bagian dari transformasi menuju Indonesia Maju dan upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat rujukan ekonomi syariah global,” ujarnya.

Di dalam negeri, lanjut Kepala Negara, Indonesia telah memiliki Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk menyambut peluang itu dengan mengupayakan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Sejumlah strategi yang ditempuh untuk mewujudkan hal itu di antaranya ialah penguatan rantai nilai halal, penguatan keuangan Islamn, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta penguatan ekonomi digital.

Jokowi menuturkan,  penyelenggaraan ISEF ini dapat menjadi momentum untuk mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan syariah lebih jauh dengan membuat peta jalan yang jelas dan detail serta menentukan langkah-langkah konkret yang harus segera dilakukan.

“Industri keuangan syariah adalah raksasa yang sedang tidur. Saat ini pemerintah memiliki perhatian besar untuk membangkitkan raksasa ini,” tuturnya.

Sejak beberapa waktu lalu, pemerintah sendiri telah mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat bawah, yakni dengan mengembangkan bank mikro di berbagai tempat di wilayah Indonesia yang bekerja sama dengan pondok-pondok pesantren maupun organisasi keagamaan yang ada. Dengan cara itu, Kepala Negara berharap agar industri keuangan syariah dapat menjadi instrumen keuangan alternatif untuk memajukan ekonomi rakyat.

Selain itu, pengembangan ekonomi syariah yang berbasis sektor riil, padat karya, dan industri halal juga sangat potensial untuk memperluas penyerapan tenaga kerja dan membuka peluang usaha baru. Terlebih, negara kita memiliki banyak sekali produk halal unggulan dengan beberapa di antaranya yang telah mendunia.

“Negara kita punya banyak produk halal unggulan. Produk makanan, kosmetika, juga fesyen. Untuk fesyen kita bahkan punya cita-cita menjadi pusat fesyen muslim dunia,” kata Presiden.

Namun, saat ini, potensi besar dalam industri halal tersebut tampak belum tergarap dengan baik. Untuk itu upaya pengembangan yang integratif dan komprehensif harus terus dilakukan dengan membenahi ekosistem industri syariah, menyederhanakan regulasi agar lebih efektif dan efisien, serta mempersiapkan sumber daya manusia pendukungnya dengan baik.

“Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk Islam terbesar di dunia saya harapkan dapat mewujudkan diri sebagai center of excellence hub perekonomian syariah di tingkat global,” tandasnya.

Continue Reading

Ekbis

Erick Tohir Angkat Relawan Jokowi Jadi Komisaris PT Jasa Raharja

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Dyah Kartika Rini sebagai Komisaris Independen PT Jasa Raharja (Persero).

Kartika merupakan pendukung Jokowi sejak ia mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kala itu, ia mendirikan wadah relawan Jokowi-Ahok Social Media Volunteers atau Jasmev.

Kerap dikenal dengan nama Kartika Djoemadi, Dyah sebelumnya menjabat sebagai komisaris di perusahaan pelat merah lainnya, PT Danareksa (Persero).

Baca juga: Meneg BUMN Ganti Direktur Utama Jasa Marga

“Selamat kepada Ibu Dyah Kartika Rini yang telah diangkat sebagai Komisaris Independen PT Jasa Raharja,” seperti dikutip dari akun Instagram resmi Jasa Raharja, @pt_jasaraharja, Rabu (28/10).

Namun, Erick tak mengubah kursi Komisaris Utama yang masih dijabat oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi.

Berikut adalah susunan Dewan Komisaris Jasa Raharja:

Komisaris Utama :

– Budi Setiyadi

Anggota Komisaris :

– Setya Utama

– Suprianto

– Humaniati

Komisaris Independen :

– Antonius

– Dyah Kartika Rini

Dengan pengangkatan ini, dalam seminggu belakangan Erick Thohir sudah mengangkat 3 orang relawan Jokowi jadi komisaris BUMN. Sebelum Dyah, Erick juga telah mengangkat Ulin Niam Yusron dan Eko Sulistyo.

IG

Continue Reading

Ekbis

Duh, PLN Merugi Rp 12,14 Triliun

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. PT PLN (Persero) mencatatkan rugi bersih sebesar Rp 12,14 triliun pada kuartal III 2020, menurun 211 persen dibanding kuartal III 2019 yang berhasil meraup laba bersih Rp 10,87 triliun.

Dikutip dari laporan keuangan PLN untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2020 dan 2019 (unaudited), pendapatan usaha PLN naik menjadi Rp 212,23 triliun dibanding Rp 209,29 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Beban usaha pun turun menjadi Rp 223,84 triliun dari sebelumnya Rp 231,90 triliun. Dampaknya, rugi usaha sebelum subsidi turun dari Rp 22,60 triliun menjadi Rp 11,60 triliun.

Baca juga: PLN Beri Diskon 75% Biaya Tambah Daya UMKM

Namun, pada kuartal III 2020 ini PLN tidak memperoleh pendapatan kompensasi dari pemerintah, hanya subsidi listrik sebesar Rp 36,42 triliun. Sedangkan pada kuartal III 2019, PLN mendapat subsidi Rp 40,64 triliun dan pendapatan kompensasi Rp 19,74 triliun.

Selain ketiadaan pendapatan kompensasi, kinerja keuangan PLN juga menurun karena kerugian kurs mata uang asing sebesar Rp 22,87 triliun. Sebagai pembanding, pada kuartal III 2019 PLN meraup keuntungan Rp 4,37 triliun dari kurs mata uang asing.

Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN, Agung Murdifi, mengungkapkan bahwa meski di tengah pandemi COVID-19, perseroan membukukan penjualan tenaga listrik sebesar 181.638 GWh pada triwulan 3 tahun 2020 atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,6 persen dari 180.570 GWh pada triwulan 3 tahun 2019.

“Hal ini menjadikan penjualan tenaga listrik PLN sampai dengan September 2020 mencapai sebesar Rp 205,1 triliun, bertumbuh 1,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu di mana perusahaan membukukan penjualan tenaga listrik sebesar Rp 202,7 triliun. Semua ini diperoleh dengan tarif tenaga listrik yang tidak mengalami perubahan sejak 2017,” kata Agung dalam keterangan resmi, Selasa (27/10).

Peningkatan penjualan tenaga listrik didorong adanya pertumbuhan jumlah pelanggan perseroan menjadi sebanyak 77,9 juta hingga 30 September 2020 atau meningkat sebesar 3,4 juta pelanggan dibandingkan dengan posisi 30 September 2019 sebesar 74,5 juta pelanggan. Peningkatan penjualan listrik pada  sektor rumah tangga dan industri pertanian serta industri UMKM ikut mendorong pertumbuhan penjualan yang positif.

Adapun Earnings Before Interest, Tax, Depreciation & Amortization (EBITDA) perusahaan sampai dengan triwulan 3 tahun 2020 sebesar Rp 55,9 triliun dengan EBITDA Margin sebesar 22,5 persen.

Untuk meringankan beban kelompok masyarakat yang paling terdampak pandemi COVID-19, pemerintah memberikan stimulus dalam bentuk pembebasan tagihan rekening listrik dan keringanan biaya listrik kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA rumah tangga subsidi yang diperpanjang hingga bulan Desember 2020. Sebelumnya, stimulus listrik ini berlaku selama 6 bulan, yaitu April-September 2020.

Selain itu, stimulus juga diberikan dalam bentuk pembebasan biaya abonemen bagi pelanggan golongan sosial, bisnis dan industri sampai dengan 900 VA dan pembebasan rekening minimum (emin) bagi pelanggan PLN golongan sosial, bisnis, dan industri, termasuk layanan khusus dengan daya mulai 1300 VA yang berlaku mulai dari Juli hingga Desember 2020.

Di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti di masa pandemi, perseroan tetap terus melakukan upaya efisiensi biaya usaha. Selama triwulan 3 tahun 2020, Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP) perseroan sebesar Rp 1.340 per kWh lebih rendah Rp 48 per kWh atau 3,4 persen dibandingkan BPP di periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.388 per kWh.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC