Channel9.id-Myanmar. Adanya penundaan diterimanya perwakilan kepemerintahan junta militer di PBB itu dikarenakan adanya dorongan politik, tambah Zaw Min Tun, juru bicara junta Myanmar. Ia menyebutkan kalau PBB dan organisasi dunia lainnya untuk tidak pilih kasih, Kamis (14/10/2021).
Pernyataan Zaw Min Tun itu datang disaat ada dorongan-dorongan kuat dari komunitas internasional untuk junta Myanmar mengikuti lima poin rencana yang dicanangkan oleh ASEAN dan sudah disetujui oleh pemimpin mereka, Min Aung Hlaing, pada bulan April lalu.
Baca juga: Pemerintah Oposisi Deklarasikan Perang Terhadap Myanmar
Saat ini politik dan ekonomi Myanmar sedang dalam kekacauan sejak terjadinya kudeta 1 Februari, yang mana memicu kemarahan dari banyak kalangan masyarakat dan terjadinya unjuk rasa di seluruh penjuru Myanmar, bahkan sampai ada yang membentuk pasukan rakyat untuk melawan kepemerintahan junta Myanmar.
Kurangnya komitmen junta pada rencana ASEAN membuat tidak ada bahkan kemunduran progress dalam mencapai titik terang konflik di Myanmar. Dan beberapa negara ASEAN bahkan sedang dalam “diskusi mendalam” perihal keikutsertaan Min Aung Hlaing di KTT bulan depan, ungkap Erywan Yusof, utusan khusus dari ASEAN untuk Myanmar, pada bulan lalu.
Pada awal minggu ini, Erywan menyebutkan kalau ia sedang berkonsultasi dengan partai-partai Myanmar. Ia ingin pandangannya tidak memihak ke salah satu pihak.
Kepemerintahan junta militer Myanmar memang tidak menghalang-halangi utusan dari ASEAN dalam kunjungannya, namun junta tidak mengizinkan mereka untuk bertemu dengan Aung San Suu Kyi dengan dalih kalau ia sedang dipidana dengan tuduhan-tuduhan kriminal, ujar juru bicara junta, Zaw Min Tun.
Juru bicara junta itu juga mendesak sistem keadilan Myanmar untuk bersikap adil dan independen dalam menangani kasus Aung San Suu Kyi. Hal itu dikarenakan ketua hakim persidangannya ditunjuk oleh kepemerintahan Aung San Suu Kyi yang digulingkan oleh junta pada 1 Februari lalu.
(RAG)
