Connect with us

Nasional

Juri Ardiantoro Dilantik Jadi Rektor Unusia, Ini Harapan Ketua PBNU

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Juri Ardiantoro secara resmi dilantik sebagai Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta periode 2021-2025, di Gedung PBNU Jalan Kramat Raya 164 Jakarta Pusat, pada Kamis (16/9/2021) siang.

Pelantikan tersebut dilakukan secara langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj. Kiai Said juga membacakan ikrar Rektor Unusia, kemudian diikuti oleh Juri Ardiantoro.

Kiai Said berharap agar Unusia Jakarta kelak menjadi universitas andalan di Indonesia di bawah kepemimpinan Juri Ardiantoro.

Sebab Unusia Jakarta memiliki jurusan perkuliahan berbeda dari kampus-kampus lain.

“Mudah-mudahan Unusia ke depan di bawah pimpinan Mas Juri menjadi universitas andalan. Terutama (karena) kita punya jurusan yang tidak ada di lain tempat yaitu Islam Nusantara,” kata Said.

Baca juga: Juri Ardiantoro, Berpetualang dari Rawamangun ke Pentas Nasional

Diketahui, pembacaan surat keputusan pelantikan sebelumnya dibacakan oleh Sekretaris Jenderal PBNU H Ahmad Helmy Faishal Zaini.

Surat itu berisi ucapan terima kasih dan penghargaan yang telah diberikan setinggi-tingginya kepada Rektor Unusia 2015-2021 Prof Maksum Machfoedz.

“Mengangkat dan mengesahkan Dr. H. Juri Ardiantoro sebagai rektor Unusia masa khidmat 2021-2025. Menugaskan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan menjalankan seluruh tanggung jawab sesuai dengan keputusan dan petunjuk dari PBNU,” ujar Helmy saat membacakan surat keputusan.

Surat keputusan itu ditetapkan di Jakarta pada 3 Shafar 1443 Hijriah yang bertepatan pada 10 September 2021. Surat tersebut ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, dan Sekretaris Jenderal PBNU H Ahmad Helmy Faishal Zaini.

Prosesi pelantikan Rektor Unusia Jakarta tersebut dilakukan secara terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Acara ini juga disiarkan langsung melalui TVNU. Tampak hadir Dekan Fakultas Islam Nusantara Ahmad Suaedy dan beberapa dosen Unusia Jakarta.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Update Covid-19 RI, Positif 723

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Indonesia mencatat penambahan 723 kasus positif Covid-19 pada hari ini, Kamis (28/10). Dengan demikian total positif Covid-19 berjumlah 4.242.532.

Sebanyak 984 pasien dinyatakan bebas dari Covid-19, sehingga total pasien Corona yang dinyatakan sembuh hingga saat ini berjumlah 4.086.759.

Baca juga: Kasus Covid-19 Menurun, Menkeu: Stabilitas Sistem Keuangan Normal 

Namun, 34 pasien Corona dinyatakan meninggal dunia, naik dari sehari sebelumnya yang mencatat 29 kematian.  Sehingga total pasien wafat terpapar Covid-19 berjumlah 143.333.

Adapun kasus aktif hari ini tercatat 12.440. Kasus aktif artinya pasien yang dinyatakan masih positif Corona hingga hari ini. Kasus aktif Covid-19 hari ini turun 295 dari hari sebelumnya. Jumlah suspek yang dipantau hari ini. Ada 7.248 suspek yang dipantau. Sedangkan jumlah spesimen yang diuji hari ini sebanyak 259.541.

Continue Reading

Nasional

Mendagri Lantik Sejumlah Pejabat di Kemendagri dan BNPP

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Fungsional Ahli Utama di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Pelantikan dilakukan di Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri pada Rabu (27/10/2021).

Dalam sambutannya, Tito menjelaskan mutasi perpindahan jabatan merupakan hal yang biasa dalam pemerintahan, termasuk di Kemendagri dan BNPP. Tujuannya adalah untuk penyegaran, regenerasi, mengisi kekosongan, dan lain-lain.

“Diharapkan dengan adanya pergantian jabatan akan dapat lebih memicu dan memacu kinerja organisasi kita, baik Kemendagri maupun BNPP,” ujarnya.

Baca juga: Kemendagri Pantau Pilkades Serentak di 6 Kabupaten 

Tito mengungkapkan, para pejabat yang dilantik merupakan hasil dari seleksi. Karena itu, ia mengimbau para pejabat yang terpilih untuk melaksanakan amanahnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

“Jalankan amanah ini secara maksimal dengan hati yang tulus. Dan yang belum berkesempatan terpilih saya minta tetap saja bekerja, ada waktunya dan ada masanya, sambil tentunya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,”ucapnya.

Lebih lanjut Tito meminta para pejabat yang sudah dilantik untuk menjaga hubungan komunikasi baik dari jajaran atas hingga bawah. Menurutnya, Mendagri, hubungan personal menjadi sangat penting, karena dapat menembus batas-batas formal. Untuk itu, upaya membangun hubungan baik dengan semua pihak di internal Kemendagri, BNPP maupun eksternal menjadi kewajiban.

“Sekali lagi selamat bertugas bagi rekan-rekan yang terpilih dan saya selaku pimpinan Kemendagri dan BNPP menunggu hasil kinerja yang terbaik dari rekan-rekan,” tandasnya.

 

Continue Reading

Hot Topic

Polri: Pelanggar Karantina Terancam Penjara 1 Tahun dan Denda Rp100 Juta

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyatakan, masyarakat yang melanggar kegiatan kekarantinaan kesehatan bisa mendapatkan sanksi penjara selama 1 tahun dan/atau denda Rp100 juta.

“Apabila masyarakat melanggar Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan, itu bisa dikenakan sanksi penjara 1 tahun dan/atau denda Rp100 juta,” kata Rusdi Hartono dalam program Dialog Produktif Kabar Kamis bertajuk Karantina Wajib untuk Semua, demi Indonesia Bebas Pandemi yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube FMB9ID_IKP, Kamis 28 Oktober 2021.

Selain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, ketidaktertiban masyarakat terhadap penanganan wabah penyakit menular juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Baca juga: Polda Metro Jaya Ungkap Praktik Mafia Lolos Karantina Covid-19

Warga yang tidak tertib terhadap penanganan wabah penyakit menular, kata Rusdi, dapat memperoleh sanksi berupa hukuman penjara 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Sanksi tersebut merujuk pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984.

“Ini dua undang-undang dan beberapa pasal yang digunakan. Sekarang bagaimana memastikan bahwa aturan-aturan itu bisa berjalan dengan baik,” kata Rusdi.

Mengutip ucapan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Rusdi menyatakan bahwa penting untuk memastikan kenyamanan warga yang menjalani karantina guna mencegah munculnya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, seperti meloloskan diri dari lokasi karantina sebelum durasi karantina berakhir.

Selain itu, dia juga mengingatkan agar setiap wilayah harus mampu memastikan penerapan protokol kesehatan oleh seluruh kalangan masyarakat dengan sesuai dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ada.

Jika seluruh masyarakat berkomitmen untuk mencegah Covid-19 kembali menyebar di Indonesia, tentunya aturan-aturan dan arahan yang tertuang di dalam surat edaran dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 harus dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh masyarakat.

“Dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, khususnya bagi masyarakat yang datang dari luar negeri,” ujar Rusdi.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC