Connect with us

Hukum

Jumhur Hidayat: Saya Tidak Berbohong, Hanya Komentari Berita

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melanjutkan sidang perkara pidana dugaan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian terkait Omnibus Law dengan terdakwa aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Moh Jumhur Hidayat di PN Jaksel pada Kamis 16 September 2021.

Agenda sidang kali ini yakni pembacaan keterangan terdakwa. Agenda ini sempat tertunda beberapa kali karena yang bersangkutan harus menjalani operasi bedah kantung empedu dan liver di RSPAD beberapa waktu lalu.

Di hadapan majelis hakim, Jumhur menegaskan bahwa cuitannya bukan berita bohong. Dia menyatakan, cuitannya untuk mengomentari berita dan menganalisisnya.

“Saya tidak berbohong, karena saya hanya mengomentari berita, yang tidak berbeda dengan fakta. Saya analisis berita, meskipun itu pendek,” kata Jumhur, Kamis 16 September 2021.

Jumhur juga menegaskan, dirinya tidak memiliki niat untuk melakukan provokasi dengan menuliskan cuitan itu. Dia juga tidak memiliki hubungan dengan para pembuat onar dalam aksi menentang UU Omnibus Law Cipta Kerja tahun lalu.

Baca juga: Jalani Sidang Lagi Kamis, Jumhur: Mudah-mudahan Lebih Terang

“Saya tidak punya koneksi dengan mereka,” katanya.

Bahkan, Jumhur kala itu tidak mengetahui situasi kerusuhan tersebut. Dia mengaku sedang dirawat di rumah sakit untuk operasi kantong empedu.

Jumhur menyatakan, maksud cuitan itu murni untuk mengkritik pemerintah bukan karena membenci pemerintah.

Dalam konteks itu, Jumhur merasa pemerintah tidak mendengarkan aspirasi masyarakat terkait perumusan draf UU Omnibus Law sebelum disahkan DPR.

“Civil society merasa tidak diajak. Jadi ini mungkin kalau kira-kira suasana kebatinan saya membuat narasi di Twitter selemah-lemahnya perjuangan lah,” katanya.

Pada Kamis 23 September 2021 mendatang, sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan. Jumhur pun berharap tuntutan padanya ringan.

Jumhur Hidayat selaku Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) didakwa oleh jaksa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran.

Aktivis buruh itu juga dituduh menyebarkan ujaran kebencian lewat cuitannya di media sosial Twitter, yang isinya mengkritik Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pada 7 Oktober 2020.

Jumhur, lewat akun Twitter pribadinya, mengunggah cuitan: “UU ini memang utk PRIMITIVE INVESTORS dari RRC dan PENGUSAHA RAKUS. Kalau INVESTOR BERADAB ya seperti di bawah ini: 35 Investor Asing Nyatakan Keresahannya terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja. Klik untuk baca: kmp.im/AGA6m2”.

Dalam cuitannya, Jumhur mengutip tautan (link) berita yang disiarkan oleh Kompas.com berjudul “35 Investor Asing Nyatakan Keresahannya terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja”.

Akibat cuitan itu, Jumhur terancam dijerat oleh dua pasal alternatif, yaitu Pasal 14 ayat (1) juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP atau Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU No.19/2016 tentang Perubahan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Polda Metro Jaya Kembali Periksa Rachel Vennya Pekan Depan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Polda Metro Jaya meminta selebgram Rachel Vennya kooperatif memenuhi panggilan tim penyidik setelah perkara yang melibatkan dirinya naik ke tahap penyidikan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengemukakan bahwa tim penyidik tengah menyiapkan surat panggilan terhadap Selebgram Rachel Vennya.

“Kami sedang siapkan administrasi untuk panggil lagi yang bersangkutan untuk dimintai keterangan,” tuturnya di Polda Metro Jaya, Kamis (28/10).

Baca juga: Terkait Pelat Mobil RFS Selebram Rachel Vennya Dipanggil Polisi Hari Ini

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan bahwa Rachel Vennya bakal diperiksa pekan depan, tepatnya Senin 1 November 2021.

Namun, kata Tubagus, Rachel Vennya diperiksa masih dalam kapasitas sebagai saksi, bukan sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan. “Iya, diperiksanya masih sebagai saksi,” katanya dilansir Antara.

IG

Continue Reading

Hukum

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Uji Materi Perpu Corona

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan judicial review UU 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

UU itu dikenal masyarakat sebagai Perpu Corona. UU tersebut digugat oleh sejumlah pihak mulai dari Amien Rais hingga sejumlah aktivis.

Baca juga: PBNU Dukung Judicial Review UU Ciptaker ke MK 

Salah satu yang dipersoalkan adalah kekebalan hukum yang luar biasa dalam upaya penyelamatan ekonomi negara pada pihak tertentu yang diatur dalam Pasal 27.

Di mana negara tidak bisa digugat dalam hal penggunaan anggaran Covid. Namun oleh MK hal itu dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

“Mengabulkan permohonan para pemohon utuk sebagian. Menyatakan frase `bukan merupakan kerugian negara` bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai `bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan`,”kata Ketua MK, Anwar Usman dalam sidang yang dibacakan di Gedung MK dan disiarkan di chanel YouTube MK, Kamis (28/10).

Sehingga bunyi Pasal tersebut berbunyi:
Pasal 27
(1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan`,

MK juga mereview Pasal 27 ayat 3 menjadi:
Sebelum review:
(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Setelah direview MK:

(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara sepanjang dilakukan terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 serta dilakukan dengan itikad baik dan sesuai peraturan perundang-undangan.

IG

Continue Reading

Hukum

Awas, Mulai Hari Ini Pelanggar Gage Bakal Ditindak

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya akan menindak pelanggar sistem pembatasan kendaraan dengan ganjil genal atau gage mulai hari ini, Kamis, 28 Oktober 2021.

“Mulai hari ini pelanggar ganjil genap akan ditindak,” kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono.

Argo menyebut, pelanggar akan ditindak secara manual dan kamera tilang elektronik atau e-TLE. Pelanggar dapat dikenakan sanksi tilang mengacu Pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

“Pengendara akan dikenakan denda sebesar Rp500 ribu,” ungkap Argo.

Baca juga: Maksimalkan E-TL, Hari Ini Ganjil Genap Berlaku Normal 

Argo mengku, pihaknya telah menyosialisasikan soal ganjil genap selama tiga hari. Menurutnya,  sosialisasi tidak perlu memakan waktu lama lantaran ke-13 titik gage tersebut bukanlah hal baru.

“Kalau terlalu lama tujuan untuk kegiatan gage tidak tercapai, kan kita mereduksi kemacetan, mengurangi mobilitas karena masih PPKM,” tegasnya.

Argo pun mengimbau masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang telah beroperasi normal 100%.

Continue Reading

HOT TOPIC