Oleh: Arcandra Tahar*
Channel9.id-Jakarta. Dalam tulisan sebelumnya yang berjudul “Beban Berbagai Sektor Industri Akibat Krisis Iran vs US dan Israel Kian Meningkat” sudah dibahas bagaimana sektor pertambangan, pertanian dan semikonduktor ikut terganggu karena suplai bahan baku yang banyak berasal dari Teluk Arab ini.
Berbagai cara dilakukan untuk mengatasi kelangkaan bahan baku ini, termasuk mencari alternatif pengganti dari negara lain. Namun, hal tersebut tidak bisa dilakukan secara instan mengingat kapasitas produksi yang terbatas dan memerlukan waktu serta kebutuhan modal besar untuk mempersiapkan kenaikan produksi. Celakanya, kalau konflik ini berakhir dalam waktu dekat sementara kapasitas produksi sedang ditingkatkan, maka over kapasitas bisa membuat harga jatuh. Inilah dilema yang tidak mudah dicarikan solusinya.
Dalam tulisan ini, kita akan membahas bagaimana strategi beberapa negara dalam mencari solusi terbaik untuk menghadapi kelangkaan LNG dan NGL. Seperti kita tahu, sekitar 20% dari kebutuhan LNG dunia terdampak akibat konflik ini. Industri terdampak mulai dari sektor kelistrikan, petrokimia, refinery sampai kepada industri makanan, keramik, kaca dan sarung tangan.
Harga LNG sebelum terjadinya konflik (Januari-Februari 2026) di Eropa (TTF) sekitar USD 11.6/mmbtu dan di Asia (JKM) sekitar USD 10.6/mmbtu. Bandingkan dengan harga LNG pada bulan Maret 2026 setelah terjadi perang. Untuk pasar Eropa, LNG dijual dengan harga rata-rata USD 18/mmbtu, naik sekitar 55%, sementara untuk pasar Asia, harga LNG rata-rata USD 20.7/mmbtu atau naik sekitar 95%.
Dengan keterbatasan volume dan harga yang naik secara signifikan, Korea Selatan mengambil langkah strategis dengan mengurangi penggunaan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) dan menggantinya dengan PLTU. Aturan yang sebelumnya sangat membatasi penggunaan batubara sekarang mulai dipermudah. Selain itu, beberapa pembangkit listrik tenaga nuklir yang sudah tidak beroperasi mulai dihidupkan kembali.
Tidak berbeda dengan Korea Selatan, Jepang juga menempuh strategi dengan menghidupkan kembali beberapa PLTU yang sudah dipensiunkan sebelumnya. Unit 6 PLTN Kashiwazaki-Kariwa juga sudah mulai beroperasi kembali menggantikan PLTG. Selain itu, Tokyo Gas juga mulai menaikkan harga gas. Dengan strategi ini, paling tidak kebutuhan LNG Jepang bisa dikurangi.
Strategi untuk menghidupkan kembali PLTU yang sudah pensiun juga dilakukan oleh Thailand. Tentu ini untuk menjaga agar harga jual listrik ke masyarakat bisa terjangkau dan mengurangi impor LNG.
Pakistan melakukan langkah yang sedikit berbeda dengan Jepang dan Korea Selatan, dimana Pakistan menerapkan aturan 4 hari bekerja dalam seminggu. Hal ini ditujukan untuk mengurangi konsumsi listrik yang banyak berasal dari PLTG. Selain itu, industri yang banyak menggunakan gas, seperti pabrik pupuk, disarankan untuk mengurangi produksi.
Yang sangat serius menghadapi kelangkaan LNG ini adalah India, di mana undang-undang tahun 1955 tentang pengaturan barang komoditas terpaksa dihidupkan kembali. Undang-undang ini dilengkapi dengan peraturan pemerintah tahun 2026 yang mengatur sektor-sektor prioritas yang akan mendapatkan gas.
Gas pipa domestik dan CNG (Compressed Natural Gas) untuk transportasi akan mendapat prioritas utama tanpa batasan. Sektor prioritas kedua adalah industri pupuk di mana alokasi gasnya akan dibatasi. Sektor prioritas ketiga adalah industri pengolahan teh dan manufaktur yang sudah terhubung dengan pipa gas. Alokasi gasnya akan diatur oleh komite industri yang menangani sektor ini. Sektor prioritas keempat adalah jaringan gas untuk industri dan komersial, di mana alokasi gasnya akan diatur oleh komite industri.
Yang sedikit mencengangkan adalah industri petrokimia, PLTG, dan refinery tidak diprioritaskan untuk mendapatkan gas alam, di mana selama 6 bulan ke belakang selalu mendapatkan alokasi gas sebanyak 65%.
Bagaimana dengan European Union (EU). Langkah strategis yang ditempuh adalah mengurangi penggunaan PLTG dan meningkatkan penggunaan PLTU (batubara). Penggunaan PLTG di dalam total energy mix untuk energi fosil turun dari 60% menjadi 52%, sementara penggunaan PLTU naik dari 40% menjadi 48%.
Strategi yang sangat berbeda dalam menghadapi konflik ini dilakukan oleh Singapura dan Australia. Mereka membuat perjanjian bilateral yang tertuang dalam Australia-Singapore Joint Statement on Economic Resilience and Essential Supplies.
Di sana tercantum bahwa Singapura berkomitmen untuk menyuplai produk kilang seperti diesel dan bensin kepada Australia. Selama ini Singapura menyuplai 23% dari kebutuhan produk kilang di Australia. Sebagai imbalan, Australia berkomitmen untuk memprioritaskan suplai LNG ke Singapura. Selama ini sepertiga kebutuhan LNG Singapura didapatkan dari Australia.
Menurut hemat kami, inilah salah satu strategi cerdas dalam bidang energy security yang menggunakan pendekatan teknokratik yang berbasis kedekatan geopolitik antarnegara. Panggung belakang yang mengutamakan power and politics sudah sering dilakukan oleh banyak negara, termasuk bagaimana China dan India bekerja sama dengan Rusia dalam memenuhi kebutuhan energinya.
Sahabat energi yang ingin mengetahui lebih dalam tentang strategi energy security dunia, silakan tonton podcast kami dengan Helmi Yahya di channel youtube beliau
Bagaimana strategi negara lain seperti Malaysia dan Amerika Serikat? Tentu mereka juga sudah memikirkan langkah strategis untuk negaranya. Semoga di lain kesempatan kita bisa mendiskusikannya. Semoga bermanfaat.
*Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo
Baca juga: Diplomasi Beijing, Harapan Baru Redakan Ketegangan AS-Iran
