Channel9.id – Jakarta. Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan penyadapan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.
Usulan tersebut disampaikan Dedy dalam rapat dengar pendapat (RDP) pembahasan RUU Penyadapan bersama Komisi III DPR, Senin (16/11/2026).
“Respons tanggapannya terkait hal itu juga DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan. Untuk itu kami menyarankan adanya enam pengendalian,” kata Dedy, dikutip Channel9.id melalui tayangan langsung di kanal Youtube TV Parlemen.
Dedy merincikan, mekanisme pertama yaitu pembatasan sasaran. Menurutnya, penyadapan hanya dilakukan untuk pencegahan gangguan keamanan, termasuk kejahatan dengan ancaman tingkat tinggi.
Mekanisme kedua yaitu perlunya larangan tegas agar penyadapan tidak dilakukan di luar sasaran yang telah ditetapkan.
“Yang kedua, larangan tegas. Penyadapan tidak digunakan di luar sasaran yang telah ditetapkan, dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan, sesuai dengan aturan perundang-undangan,” kata Dedy.
Mekanisme ketiga yaitu penyadapan harus didasarkan atas perintah tertulis pimpinan, ada jangka waktu, dan tercatat detail tata caranya, mulai dari pengusul sasaran, pemberi persetujuan, serta pelaksana teknis.
Keempat, yaitu pencatatan penggunaan sarana penyadapan. Dedy mengatakan, seluruh penggunaan sarana penyadapan harus dicatat, tidak boleh diubah maupun dihapus, serta perlu diaudit secara berkala.
“Kelima, pengawasan melalui pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri, serta oleh fungsi inspektorat dan fungsi Propam sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Polri,” ujar Dedy.
Terakhir, ia mengusulkan adanya ketegasan sanksi disiplin dan pidana terhadap penyalahgunaan penyadapan.
“Terhadap penyalahgunaan berlaku pidana melalui peradilan umum berdasarkan Pasal 258 KUHP dan PP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Profesi Polri. Berdasarkan aturan Polri Nomor 7 Tahun 2022, yang hukumannya terberat adalah sampai dengan PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat),” ujar Dedy.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga berharap agar RUU Penyadapan tidak hanya mengatur penyadapan untuk kepentingan penyidikan semata, tetapi juga pihak yang memberikan perintah secara tidak semestinya.
“Dalam pelaksanaan tugas deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini, Intelkam Polri memerlukan atau membutuhkan penyadapan. Oleh karena itu, rancangan undang-undang ini kami harap mungkin kami permohon tidak cukup hanya mengatur penyadapan untuk kepentingan penyidikan,” jelas Dedy.
Baca juga: Anggota DPR Bimantoro Wiyono Minta RUU Penyadapan Batasi Kewenangan Aparat
HT




