Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono meminta Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan mengatur batasan kewenangan aparat penegak hukum secara jelas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dia menilai kewenangan penyadapan harus disertai mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban.
Hal itu disampaikan Bimantoro dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Senin (16/11/2026). Rapat tersebut membahas masukan terhadap penyusunan RUU Penyadapan.
Menurut Bimantoro, pengaturan penyadapan perlu mempertimbangkan tiga kepentingan, yakni keamanan negara, penegakan hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Dia mengakui penyadapan dibutuhkan untuk menangani berbagai kejahatan, termasuk terorisme, korupsi, kejahatan terorganisasi, dan kejahatan siber.
Namun, kebutuhan tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi aparat untuk menggunakan kewenangan penyadapan tanpa batas yang jelas.
“Jangan sampai kewenangan penyadapan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara dan penegakan hukum justru menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Kita harus memastikan ada batasan yang jelas dan mekanisme pertanggungjawaban,” kata Bimantoro, sebagaimana dikutip Channel9.id dari kanal Youtube TV Parlemen, Senin (16/11/2026).
Dia juga meminta agar setiap tindakan penyadapan didasarkan pada prinsip legalitas, tujuan yang sah, kebutuhan yang mendesak, serta proporsionalitas. Menurutnya, alasan penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan penyadapan secara sewenang-wenang.
Bimantoro turut menyinggung polemik dugaan penyadapan terhadap ribuan nama yang sebelumnya menjadi perhatian publik. Dia meminta persoalan tersebut dijelaskan, terutama terkait dasar kewenangan dan kepentingan yang melatarbelakangi tindakan penyadapan.
Lebih lanjut, Bimantoro menyatakan keberatan karena pimpinan tertinggi partainya disebut menjadi salah satu objek utama dalam polemik tersebut.
“Kami dari Fraksi Partai Gerindra merasa sangat tersinggung ketika pimpinan tertinggi kami menjadi objek utama dalam persoalan yang mencuat tersebut. Karena itu, persoalan ini harus dijelaskan secara terang. Apa dasar kewenangannya dan apa kepentingannya? Jangan sampai praktik penyadapan justru menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan,” ujarnya.
Dia berharap RUU Penyadapan nantinya dapat memberikan kepastian hukum bagi aparat sekaligus mencegah penggunaan kewenangan di luar ketentuan. Pengaturan tersebut, menurutnya, harus memastikan kewenangan penyadapan tidak menjadi kekuasaan yang dapat dijalankan tanpa pengawasan.
“RUU ini harus menjadi instrumen untuk memperkuat keamanan negara sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan. Jangan sampai hukum memberikan kekuasaan tanpa batas kepada siapa pun,” pungkasnya.
HT




