Connect with us

Nasional

KAI Daop 8 Surabaya Belum Mengijinkan Anak Usia Dibawah 12 Tahun Naik Kereta

Published

on

KAI Daop 8 Surabaya Belum Mengijinkan Anak Usia Dibawah 12 Tahun Naik Kereta

Channel9.id-Surabaya. Sesuai dengan peraturan PPKM berlevel yang masih berlangsung di Indonesia hingga saat ini. PT Kereta Api Indonesia (KAI) masih tidak membolehkan calon penumpang berusia di bawah 12 tahun untuk melakukan perjalanan dengan kereta api.

Aturan itu mengacu pada Surat Edaran (SE) Kemenhub No 58 Th 2021 dan SE Satgas Penanganan Covid-19 No 17 Th 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19.

Baca juga: Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Gerakan Mobil Masker di Malang Raya

Kebijakan ini pun masih berlaku di KAI Daop 8 Surabaya, Jawa Timur yakni anak-anak berusia di bawah 12 tahun masih belum diperbolehkan naik kereta api, baik kereta jarak jauh atau lokal.

Manager Humas KAI Daops 8 Surabaya, Luqman Arif mengatakan apa bila anak tersebut sudah memiliki tiket, pihaknya akan melakukan pengembalian uang 100%.

“Anak umur di bawah 12 tahun masih tidak diperkenankan naik kereta api, apabila dia sudah memiliki tiket pemesanan untuk keberangkatan di masa PPKM ini tidak kami izinkan dan uang kami kembalikan penuh,” kata Luqman di Surabaya, Minggu (12/9/21).

Sementara itu, syarat wajib perjalanan KA jarak jauh, yakni vaksin minimal dosis pertama. Lalu yang kedua wajib PCR atau swab antigen dengan hasil negatif. Data ini akan terkoneksi di aplikasi PeduliLindungi.

“Sistem ticketing kami sejak Juli sudah kami sinkronkan dengan aplikasi PeduliLindungi. Jadi ketika penumpang melakukan boarding di stasiun keberangkatan, kami scan dan itu muncul apakah dia sudah vaksin hingga sudah antigen itu ada semua,” imbuhnya.

Luqman juga menyebut akan ada pemeriksaan suhu badan. Penumpang juga wajib mematuhi protokol kesehatan, baik di stasiun atau selama dalam perjalanan.

Sedangkan untuk kereta api lokal, Luqman menyebut penumpang yang boleh naik hanya pekerja di sektor esensial dan kritikal saja. Saat pembelian tiket, para pekerja wajib menyertakan NIK.

“Seperti Surabaya-Sidoarjo dengan KRD hanya untuk sektor esensial dan kritikal, penumpang juga wajib menyertakan NIK ketika dia akan membeli tiket di stasiun, sesuai dengan identitas dan akan kami barcode tiket tersebut ketika melakukan boarding,” tambahnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Hadapi Pandemi, Mendagri: Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Menjadi Paralel

Published

on

By

Hadapi Pandemi, Mendagri: Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Menjadi Paralel

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, penanganan Covid-19 membutuhkan keserentakan antara pemerintah pusat dan daerah. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah harus berlangsung secara paralel. Demikian disampaikan Mendagri saat mengikuti Rapat Kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Senin (20/9/2021).

Mendagri menuturkan, penanganan pandemi Covid-19, baik pada bagian hulu maupun hilir tak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Di lain sisi, pandemi ini menguji sistem politik desentralisasi yang diterapkan di Indonesia. “Nah ini pengalaman baru bagi kita, perlu keserentakan pusat dan daerah menghadapi krisis nasional ini, dan ini menjadi tantangan bagi sistem desentralisasi kita yang dipilih oleh rakyat,” ujar Mendagri.

Baca juga: Menuju Indonesia Emas,  Minta Pemerintah Desa Serius Tangani Stunting

Karena itu, lanjut Mendagri, tantangan terbesar dari penanganan pandemi ini, yaitu membuat kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi paralel. Pasalnya, bila ada daerah yang gagal melakukan penanganan, maka akan berdampak kepada daerah lainnya. Terlebih, Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk terbesar keempat dan menerapkan sistem demokrasi. Dengan kondisi itu, membatasi mobilitas masyarakat secara ketat menjadi sulit.

Untuk membangun penanganan di daerah pada awal pandemi merebak, Mendagri meminta kepala daerah agar menjadi Kepala Satgas Penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing. Permintaan itu Mendagri sampaikan, setelah Presiden membentuk Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat pusat. Kepala daerah dipilih, karena mereka dinilai memiliki sumber daya paling besar di antara jajaran lainnya di daerah. Apalagi, kepala daerah juga berperan sebagai Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Saya langsung saat itu mengeluarkan Surat Edaran, karena ini sangat komprehensif dan menjadi pengalaman baru bagi seluruh kepala daerah. Saya mengeluarkan surat edaran Kasatgas (Kepala Satuan Tugas) daerahnya harus kepala daerah,” terang Mendagri.

Tak hanya antara pemerintah pusat dengan daerah, membangun kebijakan secara paralel juga dilakukan pemerintah di tingkat pusat, yakni antara kementerian dan lembaga. Untuk membangun itu, kata Mendagri, Presiden setiap minggunya selalu memimpin rapat terkait perkembangan penanganan pandemi Covid-19. “Dalam situasi tertentu, bisa dua, tiga, (bahkan) empat kali seminggu dipimpin langsung oleh Bapak Presiden,” ujar Mendagri.

Selain itu, pada awal pandemi merebak, Kemendagri juga membentuk tim untuk mempelajari Covid-19, sehingga memahami bagaimana manajemen penanganannya. Hasilnya, Kemendagri telah menerbitkan tiga buku yang dihimpun dari berbagai sumber. Buku tersebut dijadikan sebagai literatur penanganan Covid-19, dan dibagikan kepada pemerintah daerah agar dapat dipelajari.

Continue Reading

Nasional

Menkes Ungkap Strategi Penanganan Pandemi, Publik Harus Patuh

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan agar masyarakat tetap waspada dan menjalankan empat strategi awal penanganan pandemi Covid-19.

“Presiden menyampaikan perlu dijelaskan ke publik bahwa dengan kondisi yang baik ini, kita tetap harus waspada dan tetap mengacu pada empat strategi awal penanganan pandemi Covid-19,” ujarnya lewat siaran resmi, Senin (20/9).

Lebih lanjut, dia memerinci strategi pertama adalah agar semua pihak tetap dan harus memperkuat protokol kesehatan, yaitu 3M (mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker).

Kedua, tetap menjalankan strategi deteksi, yaitu melakukan pemeriksaan dini Covid-19 (testing), penelusuran kontak erat (tracing), dan tindak lanjut perawatan (treatment) atau 3T.

Ketiga, dengan terus mempercepat strategi vaksinasi dan terakhir memperkuat strategi therapeutic atau pelayanan Rumah Sakit.

“Dari keempat strategi ini adalah upaya untuk mencegah lonjakan ketiga dari pandemi Covid-19 atau yang akan segera berubah menjadi endemi. Namun, tetap strategi ini harus tetap dijalankan,” katanya.

IG

Continue Reading

Nasional

SETARA Institute: Stop Kekerasan dan Lindungi Obyek Sipil Serta Penduduk di Papua

Published

on

By

SETARA Institute: Stop Kekerasan dan Lindungi Obyek Sipil Serta Penduduk di Papua

Channel9.id-Jakarta. Serangan kelompok bersenjata TPN (Tentara Pembebasan Nasional) OPM ke sejumlah sarana pelayanan publik hingga kemudian berakibat hilang nyawa dari para pekerja di sektor tersebut harus dikecam dan tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang manapun.

“Pertikaian senjata antara TPN OPM dengan aparat penegak hukum Indonesia memang masih debatable apakah masuk dalam kategori hukum humaniter internasional, tapi ini bukan berarti pihak-pihak yang bertikai bisa mengabaikan begitu saja. Obyek sipil dan penduduk sipil harus mendapat perlindungan maksimal. Baik dari negara maupun dari kelompok bersenjata yang melakukan perlawanan,” kata Bonar Tigor Naipospos Wakil Ketua Badan Pengurus SETARA Institute pada pernyataan pers, Senin (20/09/2021).

TPN OPM berulang kali menyerukan agar warna non Papua harus segera pergi meninggalkan Papua dan mereka yang masih tinggal dianggap sebagai bagian dari kombatan yang harus diperangi. TPN OPM tampaknya memiliki strategi melumpuhkan pelayanan publik agar dampaknya terjadi krisis kemanusiaan yang membuat konflik berkepanjangan sembari berharap ada international humanitarian intervention.

“Strategi semacam ini berakibat buruk dan kontra produktif. TPN OPM tidak menyadari bahwa aksi yang dilakukan dalam menyasar obyek sipil dan penduduk sipil akan membuat kehilangan simpati baik dari kalangan domestik, nasional maupun internasional. Metode TPN OPM untuk memperjuangkan hak kemerdekaannya akan dipertanyakan,” lanjutnya

Begitu juga patut dipertanyakan apa yang dilakukan oleh negara selama ini –dalam hal ini aparat Indonesia– keamanan insani tidak menjadi prioritas utama. Obyek sipil dan para pekerja di sektor tersebut seharusnya mendapat perlindungan maksimal, karena mereka berada di garda terdepan dalam memberikan pelayanan terhadap penduduk sipil dalam area konflik bersenjata.

Kebutuhan dasar dan infrastruktur penunjang bagi pelayanan publik masih jauh dari memadai. Sementara Kekerasan terhadap orang asli Papua terus terjadi, sedang pelangggaran HAM yang terjadi di masa lalu diabaikan. Pengerahan kekuatan bersenjata lebih diutamakan ketimbang memberikan perlindungan bagi warga, sehingga ibaratnya warga seperti “pelanduk yang mati ditengah”.

Kekerasan bersenjata siapa pelakunya dari kedua kubu tidak bisa dibenarkan. Korban sipil akan terus berjatuhan akibat siklus kekerasan.

“Setara Institute terus tanpa hentinya menyerukan agar baik aparat keamanan Indonesia dan kelompok bersenjata TPN OPM untuk mengambil langkah-langkah peredaan ketegangan dan penghentian permusuhan (cessation of hostilities) sebagai tahap awal menuju penyelesaian konflik Papua yang menyeluruh. Wujudkan Papua tanah damai. Sudah saatnya dialog dikedepankan dan senjata ditanggalkan,” pungkanya.

Continue Reading

HOT TOPIC