Channel9.id – Jakarta. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan kronologi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menjerat sejumlah perwira tinggi (pati) Polri.
Dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis (12/11/2026), Suyudi mengatakan praktik penyadapan ilegal dilakukan pada periode 2025 hingga 2026. Praktik ini melibatkan empat tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), eks Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AS), eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU), dan eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
Suyudi memaparkan, kasus ini mulai terkuak setelah muncul instruksi pembubaran grup percakapan WhatsApp dan penghapusan rekaman data hasil penyadapan pada sistem internal.
Dalam posisinya sebagai Plt Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon), tersangka Irjen Ahrie Sonta diduga menginstruksikan tindakan penyadapan secara lisan tanpa disertai surat permohonan resmi dari penyidik.
“Sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa terkaitan dengan prosedur penegakan hukum,” kata Suyudi dalam rapat, sebagaimana dikutip Channel9.id melalui tayangan langsung di kanal Youtube TV Parlemen.
Kemudian pada Oktober 2026, Ahrie Sonta diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan FriendLinks-X atau PLX.
Penghapusan rekam jejak digital tersebut kemudian memicu kecurigaan internal hingga dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.
“Adapun peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan atau akses ilegal dan atau penghapusan data elektronik,” ujar Suyudi.
Berdasarkan hasil penyidikan awal, lanjut Suyudi, penyidik memetakan lima tahapan dalam modus operandi perkara penyadapan tersebut. Rangkaian tindak pidana ini melibatkan instruksi berjenjang tanpa melalui prosedur verifikasi maupun keterkaitan dengan perkara penegakan hukum yang sah.
“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Selanjutnya perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” kata Suyudi.
Pada tahap kedua, tim Technical Supporting Unit atau TSU kemudian memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem LIMS.
Tahap ketiga, petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian mengubahnya menjadi transkrip.
Kemudian tahap keempat, hasil transkrip penyadapan tersebut selanjutnya dilaporkan mulai dari tingkat Kabagmon hingga kepada pimpinan terkait.
“Kelima, penghapusan data: Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU,” ungkap Suyudi.
Dalam pelaksanaannya, proses provisioning digambarkan melalui dua jalur, yaitu jalur resmi dan jalur internal yang disebut sebagai jalur atensi. LSP diduga melanggar prosedur resmi.
“Namun, dalam perkara ini ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik. Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan,” jelas Suyudi.
Selain menyasar Presiden Prabowo, para tersangka diduga turut melakukan praktik penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh politik, kalangan jurnalis, hingga pengusaha.
Penyidik menjerat Slamet Uliandi dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP.
Sementara tiga tersangka lainnya dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
HT
