Connect with us

Hot Topic

Kapolri Terbitkan Telegram: Tindak Tegas Anggota Lakukan Kekerasan Berlebih

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Polri menegaskan, melakukan penegakan hukum secara tegas dan keras terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan berlebih terhadap masyarakat.

Pernyataan ini tertuang dalam surat telegram atas nama Kapolri dengan Nomor : ST/2162/X/HUK.2.8./2021 yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Senin tanggal 18 Oktober 2021.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan, telegram itu dalam rangka mitigasi dan pencegahan kasus kekerasan berlebih yang dilakukan oleh anggota Polri agar tidak terulang kembali, dan adanya kepastian hukum serta rasa keadilan.

“Benar ada TR (telegram-red),” kata Argo.

Baca juga: Brigadir NP Banting Mahasiswa, Polri Dalami Adanya Pelanggaran Prosedur

Sedikitnya ada tiga kasus menonjol yang menjadi catatan Polri hingga menerbitkan surat telegram tersebut, yakni kasus Polsek Pecut Sei Tuan Polrestabes Medan Polda Sumatera Utara yang diduga tidak profesional dan proporsional dalam penanganan kasus penganiayaan.

Kasus berikutnya tanggal 13 Oktober 2021 terjadi kasus anggota Polresta Tangerang Polda Banten membanting mahasiswa yang melakukan unjuk rasa.

Serta kejadian ketiga pada tanggal yang sama 13 Oktober 2021, yakni kasus anggota Satlantas Polresta Deli Serdang Polda Sumatera Utara melakukan penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor.

Terdapat 11 arahan atau cara bertindak yang tertuang dalam telegram Polri tersebut ditujukan kepada para Kasatwil dan Kapolda, di antaranya mengambil alih kasus kekerasan berlebih yang terjadi serta memastikan penanganan dilakukan secara prosedural, transparan, dan berkeadilan.

Memberikan petunjuk dan arahan kepada anggota pada fungsi operasional khususnya yang berhadapan dengan masyarakat agar pada saat melaksanakan pengamanan atau tindakan kepolisian harus sesuai dengan kode etik profesi Polri dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Memberikan penekanan agar dalam pelaksanaan tindakan upaya paksa harus mempedomani SOP tentang urutan tindakan Kepolisian sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Selanjutnya, memperkuat pengawasan, pengamanan dan pendampingan oleh fungsi Propam baik secara terbuka maupun tertutup pada saat pelaksanaan pengamanan unjuk rasa atau kegiatan upaya paksa yang memiliki kerawanan atau melibatkan massa.

Pada poin terakhir, Kapolri menginstruksikan untuk memberikan sanksi tegas terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik maupun pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindakan kekerasan berlebihan serta terhadap atasan langsung yang tidak melakukan pengawasan dan pengendalian sesuai tanggung jawabnya.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Mendagri Dorong Penerapan Smart City untuk Pemerintahan yang Efisien dan Memudahkan Masyarakat

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong penerapan Smart City atau Kota Cerdas untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan memudahkan masyarakat dalam berbagai urusan. Menurutnya, paradigma Smart City kini berkembang dan amat dibutuhkan masyarakat seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT.

“Smart city ini betul-betul efektif untuk pemerintahan efisien, untuk pemerintahan, juga untuk rakyat, mempermudah semua urusan: sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain,” kata Mendagri dalam Integrated Technology Event 2021 (Integrated Smart Infrastructure Development for Smart Cities) di Grand City Convex, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (1/12/2021).

Karena itu, Mendagri menekankan pentingnya aparatur pemerintah yang responsif dan memahami perubahan zaman beserta dinamika kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang serbacepat.

Baca juga: Kemendagri Terus Dorong Penerapan Reformasi Birokrasi di Daerah

Aparatur pemerintah juga diminta agar mengubah mindset atau pola pikir tentang pentingnya IT untuk membuat keputusan secara cepat, lebih tepat, dan berbasis data yang akurat.

“Kita tidak bisa menghindari dari itu, (jika) menghindar kita akan telat, di iklim yang kompetitif saat ini, ketertinggalan akan membuat ditinggalkan oleh publik,” ujarnya.

Mendagri menambahkan, guna mendukung konsep smart city tersebut, pemerintah daerah perlu menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung, seperti penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang melek teknologi, infrastruktur IT, digitalisasi berbagai data pendukung, hingga digitalisasi di bidang anggaran agar lebih transparan.

“Mendorong juga inovasi terus dilakukan, sekaligus lingkungan yang kompetitif,” tutur Mendagri.

Meski demikian, ia berharap konsep smart city tak hanya dimaknai sebatas proyek penyediaan infrastruktur berbasis IT. Lebih dari itu, diperlukan juga perubahan budaya kerja bagi aparatur pemerintah. Yang tak kalah penting, smart city juga mesti dapat menggabungkan konsep pemerintahan berbasis IT dengan green city.

“Smart city itu tidak hanya dibatasi pada penggunaan teknik informasi, tapi mulai mengadopsi green city,” tekan Mendagri.

Hadirnya konsep smart city diharapkan semakin menghidupkan semangat otonomi daerah, terutama dalam melakukan inovasi. Pasalnya, hal itu sangat dibutuhkan dalam menciptakan kualitas hidup masyarakat agar lebih baik.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Antisipasi Reuni 212, Kawasan Patung Kuda hingga Monas Jadi Restricted Area Pukul 24.00 Nanti Malam

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menyatakan pihaknya, akan menutup jalan menuju kawasan Bundaran Patung Kuda dan Monas mulai Rabu malam pukul 24.00 WIB.

Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi kerumunan massa aksi reuni 212 pada Kamis 2 Desember 2021 besok.

“Area yang akan ditutup adalah area di seputar Patung Kuda dan Kawasan Monas. Jadi semua area tersebut dinyatakan sebagai kawasan terbatas atau ‘restricted area’,” ujarnya.

Baca juga: Polisi Tidak Izinkan Reuni 212

Sambodo menambahkan penutupan jalur protokol juga dilakukan untuk Jalan Merdeka Selatan, Jalan Merdeka Utara, Jalan Merdeka Barat, Jalan Budi Kemuliaan, Jalan Veteran, dan Jalan Museum.

Ruas jalan tersebut, kata Sambodo, akan menjadi area steril atau kendaraan tidak boleh melintas.

Sambodo menambahkan, area yang dapat melintas hanyalah kendaraan dinas yang berkantor di area steril.

“Kendaraan nanti kita lihat dulu, kalau tujuannya ke kantor, kita perbolehkan. Hanya yang memang berkantor di jalan itu,” ujarnya.

Dengan adanya penutupan jalan tersebut, Sambodo pun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghindari area sekitar Bundaran Patung Kuda dan Monas sepanjang esok hari.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat agar besok sepanjang tanggal 2 Desember, dari pagi sampai malam, menghindari kawasan tersebut,” kata Sambodo.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Polisi Tidak Izinkan Reuni 212

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polda Metro Jaya menegaskan tidak memberikan izin pelaksanaan Reuni 212 pada Kamis 2 Desember 2021.

“Polda Metro Jaya sebagai penanggung jawab tidak mengeluarkan izin untuk kegiatan Reuni 212 apabila dilakukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Jadi Polda Metro Jaya tidak memberikan izin,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan, Rabu 1 Desember 2021.

Zulpan menyampaikan, kegiatan dilarang karena berpotensi menciptakan kerumunan mengingat Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19.

Baca juga: Polri Antisipasi Aksi Reuni 212 Pekan Depan

“Polda Metro Jaya bertugas menjaga ketertiban, utamanya untuk ketertiban masyarakat, ini dilakukan dalam prinsip kepolisan. Ini dilakukan dengan langkah-langkah pencegahan keselamatan rakyat sebagai yang utama. Kita juga mencegah kerumunan yang bisa berakibat kurang baik khususnya Covid-19,” ucapnya.

Bagi masyarakat yang tetap melakukan aksi akan dikenakan tindak pidana.

“Mereka yang memaksa akan mendapat sanksi hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku dapat dipidana,” ucapnya.

Adapun hukuman yang akan diterapkan bagi mereka yang memaksa melakukan Reuni 212 yaitu berdasarkan Pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP. Selain tiga Pasal KUHP di atas, Zulpan menjelaskan pelanggar akan dikenakan saksi UU Karantina Kesehatan.

“Bagi yang memaksa yaitu kita persangkaan dengan tidak pidana yang ada ditindak pidana khusunya Pasal 212 sampai 218 KUHP,” katanya.

Seperti diketahui ada dua lokasi yang menjadi kandidat kuat pelaksanaan Reuni 212. Yaitu di Patung Kuda, Jakarta Pusat dan Masjid Az Zikra di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC