Channel9.id – Jakarta. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memperingati menteri yang berpotensi menganggu solidaritas kabinet karena berambisi maju di Pilpres 2024. Sekjen PENA 98 Adian Napitupulu menduga menteri yang dimaksud mengarah kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

“Tidak sulit memeriksa rekam jejak ambisi Erick Thohir di google seperti misalnya terbentuknya relawan pendukung Erick Thohir, adanya deklarasi Erick for Presiden 2024, pembagian sembako dan beras dalam bungkus yang berisi tulisan terkait pencapresan Erick di 2024 termasuk juga promosi Erick Thohir di sosial media juga di konten konten You Tube mudah didapatkan,” kata Adian dalam keterangannya, Jumat (30/10).

Untuk memperkuat hipotesanya, Adian memberikan contoh tindakan-tindakan Erick Thohir. Dalam satu bulan terakhir misalnya, ribuan spanduk puja-puji terhadap Erick Thohir bertebaran di berbagai kota.

“Spanduk itu jangan-jangan secara jumlah mengalahkan spanduk kampanye masker Presiden. Tragisnya nya spanduk-spanduk itu justru dipasang dalam rentang waktu berdekatan dengan maraknya aksi-aksi Omnibus Law yang ditujukan pada DPR dan Presiden,” katanya.

Menurut Adian, spanduk puja-puji itu tidak relevan dengan situasi hari ini dan tidak etis di pasang disaat Erick Thohir masih menjabat sebagai Menteri. Terlebih, spanduk itu tersebar di saat pandemi dan bersamaan dengan demonstrasi-demonstrasi yang marak.

“Promosi diri di saat seluruh elemen Bangsa sedang berjibaku melawan virus dan resesi tentu merupakan langkah ambisius yang menempatkan hati nurani di urutan terakhir,” ujarnya.

Menurut Adian, dalam situasi ini sebaiknya Menteri fokus pada bidang kerjanya dan bergotong royong menjaga Presiden. Dia meminta ambisi menteri menuju 2024 baiknya diredam dulu supaya kabinet tetap solid.

“Serta tidak saling intip serta berujung saling jegal dan menuai pro kontra yang tidak perlu terjadi di saat ini,” ujarnya.

(HY)

Channel9.id – Jakarta. Kabar duka datang dari Polri. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Ignatius Sigit meninggal dunia, Jumat (30/10).

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan, Ignatius meninggal karena sakit komplikasi.

“Meninggal komplikasi,” ujar Argo saat dikonfirmasi, Jumat (30/10/2020).

Ignatius akan disemayamkan di rumah duka kawasan Bogor, Jawa Barat.

Irjen Ignatius merupakan Kadiv Propam Polri sejak 2019 menggantikan Komjen Listyo Sigit Prabowo. Sebelum menjabat Kadiv Propam, Ignatius menjabat sebagai Karopaminal Divpropam Polri sejak 2018.

(HY)

Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menyampaikan, pemerintah harus mendesak PT. Freeport Indonesia untuk segera membangun smelter (fasilitas pengolahan sisa bahan tambang). Pembangunan smelter diperlukan guna memperoleh nilai tambah dari material sisa tambang yang selama ini diekspor oleh perusahaan tambang.

Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Minerba yang baru, Freeport wajib membangun smelter paling lambat tiga tahun sejak UU Minerba itu diberlakukan. UU Minerba yang baru disahkan pada tahun 2020, maka paling lambat pada tahun 2023 PTFI harus sudah selesai membangun smleter.

“Tapi hingga kini, progresnya sangat minim, malah minta mundurkan jadwal. Pemerintah harus tegas dan berani mendesak Freeport dalam hal pembangunan smelter ini,” ujar Mulyanto dalam keterangannya, Jumat (30/10).

Pemerintah, katanya, jangan memberi toleransi kepada Freeport dalam hal pembangunan smelter. Pasalnya, pembangunan smelter ini merupakan syarat perpanjangan operasional Kontrak Karya (KK) yang menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Jika hingga tahun 2023 Freeport tidak juga selesai membangun smelter sesuai ketentuan, maka berdasarkan Undang-Undang yang ada, Freeport dilarang melakukan ekspor konsentrat.

“Saya menilai Freeport hanya bikin gaduh dan memaksakan kehendaknya untuk menghindari UU Minerba dan kesepakatan saat diberikan izin usaha penambangan khusus (IUPK). Ini niat yang tidak baik,” ujarnya.

Pun pemerintah jangan membuka pintu negosiasi untuk bersekongkol dengan Freeport. Lantaran, sejauh ini Freeport tidak punya itikad baik dalam mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Mulyanto, Freeport sudah dua kali melanggar target waktu yang ditentukan untuk membangun smelter. Freeport berdalih menghadapi banyak kendala yang membuat sulit untuk merealisasikan pembangunan smelter sesuai target.

“Tahun ini juga begitu. Alasannya terkendala pandemi covid-19 dan minta pemerintah memaklumi. Bagi saya ini alasan yang dicari-cari untuk dapat menghindar dari kewajiban,” kata Mulyanto.

Dia menilai, jika pemerintah selalu memberikan waktu kepada Freeport dikhawatirkan akan muncul persepsi lain dari publik. Dia khawatir pemerintah akan dinilai bekerjasama secara negatif dengan Freeport.

“Jangan sampai ada oknum pemerintah yang main mata dengan perusahaan tambang ini. Saya rasa KPK perlu ambil tindakan,” pungkasnya.

(HY)