Connect with us

Hot Topic

Balas Iwan Pranoto, Jimmy Paat: Semua Pelajaran Wajib Dipelajari dan Anak Berhak Mendapatkannya

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Pengamat Pendidikan Jimmy Paat menanggapi pernyataan guru besar Matematika ITB, Iwan Pranoto. Bagi Jimmy, semua pelajaran yang diberikan di sekolah wajib (hukumnya) dipelajari dan anak berhak mendapatkan yang wajib itu.

“Ambil contoh, mata pelajaran musik itu wajib dan anak berhak memperoleh pelajaran itu,” kata Jimmy, Sabtu (19/9).

Iwan sebelumnya menyampaikan, keinginan anak untuk belajar dari mata pelajaran apapun seharusnya tidak diwajibkan, termasuk mata pelajaran sejarah. Menurut Iwan, anak berhak memilih pelajaran yang diambil.

Hal itu diungkapkan usai Kemendikbud berencana menyederhanakan kurikulum nasional. Salah satu imbasnya, mata pelajaran sejarah menjadi mata pelajaran pilihan di kelas XI dan XII.

Jimmy menilai, hal itu menunjukan cara pemerintah yang melawankan konsep wajib dengan pilihan. Hal itu mempengaruhi pandangan anak-anak.

“Hanya karena ada pandangan, konsep wajib dilawankan dengan pilihan maka begini jadinya: anak-anak terbawa ke pandangan itu, pandangan yang diresmikan oleh pembuat keputusan pendidikan,” ujarnya.

Padahal, menurut Jimmy, masalah sebenarnya terletak pada pertanyaan yang selama ini dipertanyakan ahli-ahli sosiologi pendidikan di Indonesia, yakni atas dasar apa mengisi konten dalam pelajaran yang dipilih.

“Di Indonesia juga begitu kan? Hanya memang yang dipertanyakan orang-orang sosiologi pendidikan: ” atas dasar apa isi “itu” dalam pelajaran “X” yang dipilih bukan isi “ini” dalam pelajaran “X”. Jadi dari sudut sosiologi pendidikan persoalannya ada pada pengetahuan resmi di kurikulum,” ujarnnya.

“Dengan begitu kita sebagai guru patut melontarkan pertanyaan yang diformulasi Michael Apple dengan indah yaitu pengetahuan siapa yang kita ajarkan kepada anak,” kata Jimmy.

Menurut Jimmy, pertanyaan seperti itu bermakna bagi seorang guru di tengah kemajuan informasi.

“Dan pengetahuan yang datang tanpa henti menerjang kita sebagai guru dan murid. Tentu yang saya kemukakan ini untuk mendukung apa yang sedang dikemukakan para guru sejarah, asosiasi guru sejarah Indonesia (Menolak rencana kemendikbud menghapuskan mapel sejarah),” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Duh, Garuda Putus Kontrak 700 Karyawan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Irfan Setiaputra menyatakan pihaknya jmemutus kontrak 700 karyawannya. Ratusan karyawan tersebut telah menjalani kebijakan unpaid leave sejak Mei 2020 lalu.

Irfan menjelaskan, ratusan karyawan tersebut diselesaikan lebih awal kontraknya. Mereka juga merupakan karyawan dengan status tenaga kerja kontrak.

“Melalui penyelesaian kontrak lebih awal tersebut, Garuda Indonesia memastikan akan memenuhi seluruh hak karyawan yang terdampak sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pembayaran di awal atas kewajiban Perusahaan terhadap sisa masa kontrak karyawan,” ujar Irfan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/10).

Baca juga: Dampak Pandemi Covid-19, Garuda Terancam Bangkrut

Irfan menambahkan, keputusan tersebut terpaksa diambil perusahaan setelah melakukan berbagai upaya penyelamatan untuk memastikan keberlangsungan perusahaan di tengah tantangan dampak pandemi Covid-19.

“Ketika maskapai lain mulai mengimplementasikan kebijakan pengurangan karyawan, kami terus berupaya mengoptimalkan langkah strategis guna memastikan perbaikan kinerja Perusahaan demi kepentingan karyawan dan masa depan bisnis Garuda Indonesia,” kata dia.

Irfan mengakui, keputusan berat tersebut terpaksa harus diambil ditengah situasi yang masih penuh dengan ketidakpastian ini.

“Kami turut menyampaikan rasa terima kasih kepada karyawan yang terdampak kebijakan ini, atas dedikasi dan kontribusinya yang telah diberikan terhadap Perusahaan hingga saat ini,” ungkapnya.

Irfan menjelaskan, pandemi Covid-19 ini diluar perkiraan dirinya. Kondisi pandemi ini memberikan dampak jangka panjang terhadap kinerja perusahaan yang mana kondisi perseroan sampai saat ini belum menunjukan perbaikan yang signifikan.

“Namun kami yakini segala langkah dan upaya perbaikan yang terus akan kami lakukan kedepan,  dapat mendukung upaya pemulihan kinerja Garuda Indonesia agar dapat bertahan melewati krisis pada masa pandemi dan juga menjadi penguat pondasi bagi keberlangsungan Perusahaan di masa yang akan datang,” tandasnya.

Continue Reading

Hot Topic

Ngabalin: Semoga Saja Refly Harun Menyusul Sugi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin berharap Refly Harun dipenjara bersama Gus Nur.

Dia menyampaikan, Refly Harun adalah pakar hukum tata negara yang melakukan wawancara dengan Gus Nur untuk membongkar NU di era Jokowi. Karena pernyataan di video Refly Harun itu, Gus Nur ditangkap.

“Sugi selamat datang di Hotel Prodeo. Mulutmu adalah harimau kau, tahukah kau wahai Sugi, semua orang memberi apresiasi pada Bareskrim Polri kita,” kata Ngabalin di akun Instagramnya, Selasa (27/10).

Baca juga : Pengacara Gus Nur Ajukan Penahanan, Lakpesdam NU: Lebih Baik Ditahan

Tak hanya Refly Harun, Ngabalin berharap aparat menangkap Ustaz Yahya Waloni. Lantaran, dia juga gencar mengkritik Pemerintahan Jokowi di berbagai kesempatan.

“Kami juga mendoakan agar sahabatmu Waloni dan Refly bisa nyusul kau, biar kalian tahu inilah demokrasi, Pancasila azas negeri ini,” katanya.

Ngabalin pun meminta para penghujat yang lain berhenti melakukan tindakan demikian. Hal itu, katanya, tidak elok dilakukan.

“Sugi semoga kau cepat siuman, yang lain berhentilah kalian menghujat dan mencaci maki, mengkafir-kafirkan orang lain, kita mau rukun dan damai hidup di negeri ini semua komunitas rukun dan damai Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu serta aliran kepercayaan, semuanya memiliki NKRI dengan hak dan kedudukan yang sama. Berhentilah kalian menyebarkan kebencian,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Sabar, Tak Ada Kenaikan UMR 2021

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,” kata Ida seperti tertuang dalam SE, Selasa (27/10).

Surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken oleh Menaker pada 26 Oktober 2020. Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.

Baca juga: Menaker: Upah Minimum Tidak Dihapus

“Melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020,” ujar Ida.

Terkait hal tersebut, Gubernur setiap Provinsi diminta untuk menindaklanjuti dan menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait di wilayah provinsinya.

Ida menyebutkan, penerbitan SE ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Penerbitan SE ini juga dilatarbelakangi keberadaan pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah.

Tembusan SE ini adalah Presiden Republik Indonesia; Wakil Presiden Republik Indonesia; Menteri Kabinet Indonesia Maju; Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia; dan Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC