Connect with us

Nasional

Kasus Helena Lim, Ombudsman Akan Panggil Kadinkes DKI Jakarta

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho menyatakan, pihaknya akan memeriksa Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta terkait polemik vaksinasi Covid-19 Helena Lim.

Dalam hal ini, Kadinkes DKI Jakarta Widyastuti akan diperiksa pada Rabu 17 Januari 2021. Teguh menyampaikan, pihaknya akan memeriksa terkait proses distribusi vaksin Covid-19 di DKI Jakarta.

“Iya yang bakalan kita panggil itu. harapannya seperti yang disampaikan tadi bahwa kita bisa melihat sistem distribusi dan vaksinasi yang ada di Jakarta ini,” kata Teguh, Senin 15 Februari 2021.

“Karena kan di tahap satu ini saja sudah ada kebocoran terkait dengan siapa yang berhak untuk mendapatkan vaksinisasi ini,” lanjutnya.

Teguh menyatakan, kasus Helena Lim menjadi jalur masuk bagi Ombudsman untuk melakukan evaluasi sistem distribusi vaksin Covid-19 di Jakarta.

“Sistemnya ini akan kita evaluasi. Sebetulnya kasusnya Helena Lim ini kan hanya jalur masuknya kita untuk melihat sistem distribusi dan vaksinisasi di Jakarta,” ujarnya.

Teguh menyatakan, kasus ini menunjukan bahwa vaksinasi Covid-19 tahap satu yang ditujukan untuk nakes, ternyata berpeluang dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak mendapatkannya.

Teguh khawatir jika sistem verifikasi, data base, dan sistem distribusi tidak segera diperbaiki, ke depan penyimpangan seperti kasus Helena Lim akan terjadi kembali.

“Karena itu kita harapkan nanti itu tidak terjadi, misalkan saja penyalahgunaan vaksin yang seharusnya dipergunakan bagi kelompok target tapi kemudian malah diberikan kepada kelompok yang bukan target, seperti dalam kasus di Jakarta Barat ini,” kata Teguh.

Diketahui, penyelidikan terkait vaksinasi Helena Lim kini diambil alih Polda Metro Jaya setelah sebelumnya diselidiki Polres Jakarta Barat.

“Untuk perkara vaksin yang menyangkut Helena Lim saat ini ditarik ke Polda penanganannya,” ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Teuku Arsya Khadafi.

Arsya menduga Helena bukan termasuk kelompok tenaga kesehatan (nakes). Pihaknya saat itu juga telah melakukan pemeriksaan di Puskesmas Kebon Jeruk dan Apotek Bumi.

“Saat ini kita duga demikian (Helena Lim bukan nakes),” tambahnya.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Hari Perempuan, DPR Serukan Perang Melawan Kekerasan Gender

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta kepada para perempuan Indonesia untuk terus mengampanyekan perang melawan Kekerasan Berbasis Gender (KBG).

Diketahui, beberapa waktu terakhir KBG menjadi persoalan utama yang menimpa perempuan di tengah pandemi Covid-19. KBG diartikan sebagai kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender.

“Ini termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman, paksaan, dan penghapusan kemerdekaan,” kata Politisi Partai Golkar tersebut dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (8/3).

Menurut Azis, perang melawan KBG atau kekerasan seksual harus juga melibatkan kaum pria.

“Kerja dan gerak bersama dari berbagai pihak dan berbagai lapisan untuk melakukan penanganan dan membangun rujukan adalah harapan. Pelibatan kaum adam dalam pembangunan kesejahteraan perempuan untuk akhiri kekerasan berbasis gender juga penting untuk dikedepankan,” sambungnya.

Bahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama organisasi perempuan lainnya, telah meluncurkan panduan perlindungan hak perempuan dari diskriminasi dan KBG dalam situasi pandemi Covid-19.

Di sisi lain, Azis menyatakan peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2021 merupakan momentum bahwa perempuan Indonesia harus berani menghadapi tantangan serta rasa takut dalam menggapai cita-cita. “Perempuan tidak hanya berada di belakang layar karena memiliki energi, pengaruh dalam kemajuan sebuah bangsa,” ujar politisi dapil Lampung II itu.

Azis menyebut pesan nasihat dari orang tua bahwa perbuatan besar diawali dari langkah pertama. Meskipun berupa langkah kecil, tapi Azis meyakini hal itu menjadi penentu bahwa semua sudah bergerak. “Perempuan Indonesia harus berani menggapai cita-cita. Choose to Challenge,” tegas Azis.

Menurut dia, hidup di alam modern dan demokratis, membuat kesempatan perempuan terbuka luas. Tiada ada lagi kekhawatiran, keraguan, hingga ketakutan yang dulu kerap mendominasi. Bahkan, pemerintah melindungi setiap hak warga negara.

”Pemerintah memberikan keleluasaan untuk membangun bangsa ini. Mulailah berkarya dengan passion yang dimiliki. Soal tantangan di tengah jalan, tak lantas jadi penghalang, justru dijadikannya sebagai motivasi untuk maju,” tutur Azis.

Ia mengingatkan keberanian mengalahkan ketakutan juga yang menjadi modal saat menjejakkan kaki pada persaingan semua lini. Prinsip berani melangkah dan tak lupa pada rumah utamanya yakni keluarga, harus terus dipegang teguh oleh para perempuan Indonesia.

IG

Continue Reading

Nasional

Hari Kesatuan Gerak ke-49, Ketum TP-PKK Tekankan Sinergitas

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Ketum TP-PKK), Tri Tito Karnavian, menekankan pentingnya sinergitas antara TP-PKK dengan kementerian/lembaga dan pihak lainnya.

Hal itu disampaikannya saat memberi sambutan di acara tasyakuran Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 sekaligus Rapat Kerja Nasional PKK ke-9, di Gedung C Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Senin (8/3).

Dalam sambutannya, Tri menjelaskan, gerakan PKK memiliki kemampuan yang luar biasa. Meski begitu, dalam bekerja organisasi ini tidak bisa mengandalkan anggota TP-PKK sendiri. Untuk itu, Tri meminta TP-PKK dapat bekerja sama dengan semua stakeholder, terutama kementerian/lembaga dan pihak lainnya.

Baca juga: Ketum TP PKK Ajak Komunitas Masyarakat Sosialisasikan Masker

“Salah satunya kita tadi sudah saksikan ada kerja sama dengan pihak Isuzu di mana dengan kerja sama itu kita juga bisa membantu beberapa Posyandu dengan bantuan sekitar 100 alat timbang,” ujarnya.

Kemitraan dan sinergitas ini, kata Tri, sangat diperlukan mengingat anggaran TP-PKK cukup terbatas untuk menjalankan semua program.

Tri menyebut, dari hasil evaluasi yang dilakukannya, ia menilai kerja sama TP PKK harus dilakukan juga dengan internal Kemendagri yang memiliki banyak program.

Oleh karena itu, ia pun meminta kepada tim panitia perumus, agar program-program yang ada dapat disinergikan, sehingga tidak hanya menunggu permintaan kementerian dan lembaga di luar Kemendagri. Tri menekankan agar TP-PKK berperan sebagai subjek dalam melaksanakan program pemerintah.

Selain itu, Tri juga meminta kepada semua Ketua TP-PKK di tingkat provinsi untuk bersinergi dengan pemerintah daerahnya masing-masing.

“Kepada Ibu-Ibu semua pengurus PKK pusat, provinsi, dan semua kader provinsi yang mengikut Rakernas, selamat bekerja untuk merumuskan semua strategi dan rencana kita ke depan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, secara simbolis TP-PKK Pusat juga menerima bantuan berupa 100 timbangan bayi dari donatur. Timbangan tersebut diperuntukkan bagi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang mebutuhkan.

Continue Reading

Nasional

Kemendikbud: Pembukaan Kampus Sesuai SKB 4 Menteri

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud, Nizam menyatakan pembukaan kampus masih mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang diumumkan Mendikbud Nadiem Makarim beberapa waktu lalu.

Dalam SKB itu, pimpinan kampus dapat memberikan izin pembelajaran tatap muka (PTM) sesuai penerapan protokol kesehatan.

“SKB Empat Menteri yang telah diumumkan pada November 2020 menyebutkan bahwa pimpinan perguruan tinggi dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan Dirjen Dikti,” kata Nizam dalam keterangan tertulis, Senin 8 Maret 2021.

Kebijakan yang dimaksud tertuang pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

Nizam menyatakan, masyarakat Indonesia termasuk mahasiswa akan segera mengikuti program vaksinasi Covid-19.

“Karena itu, sebelum hadirnya vaksinasi nasional Covid-19, pimpinan satuan pendidikan telah didorong untuk mengakselerasi pembelajaran tatap muka sesuai kondisi satuan pendidikan dan dengan menerapkan protokol kesehatan,” kata Nizam.

Dengan demikian, vaksinasi Covid-19 ini dapat mengakselerasi persiapan pembelajaran tatap muka di lingkungan pendidikan tinggi.

“Saya berharap seluruh warga pendidikan tinggi dapat bersabar dan terus mendukung program vaksinasi ini,” pungkasnya.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC