Channel9.id – Tokyo. KBRI Tokyo menggelar Forum Konsultasi Publik untuk meningkatkan pelayanan publik dan pelindungan warga negara Indonesia (WNI) di Jepang. Forum yang digelar di Gedung KBRI Tokyo, Sabtu (29/8/2026), menjadi ruang bagi WNI untuk menyampaikan masukan dan persoalan yang dihadapi selama tinggal maupun bekerja di Jepang.
Jumlah WNI di Jepang terus meningkat. Hingga Desember 2025, jumlahnya telah mencapai lebih dari 260 ribu orang.
Dalam forum tersebut, sejumlah WNI menyampaikan aspirasi terkait komunikasi KBRI melalui media sosial, kerja sama dengan komunitas, hingga sistem pelaporan kondisi warga melalui hotline, khususnya dalam situasi darurat dan persoalan ketenagakerjaan.
“Forum ini kami gelar dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pelindungan WNI di Jepang melalui dialog langsung dengan WNI untuk mendapatkan masukan, input dan kritik yang membangun mengenai pelayanan publik KBRI Tokyo,” ujar Koordinator Fungsi Protkons KBRI Tokyo Dara Yusilawati.
Dara mengatakan forum tersebut juga menjadi kesempatan untuk mendengar langsung tantangan yang dihadapi WNI selama tinggal dan bekerja di Jepang serta mencari bentuk dukungan yang dapat diberikan KBRI.
Salah satu isu yang dibahas adalah pentingnya asuransi tambahan bagi WNI pekerja di Jepang. Menurut Dara, asuransi dapat membantu ketika terjadi musibah, termasuk kematian yang membutuhkan biaya besar untuk pemulangan jenazah ke Indonesia.
Dara juga mengingatkan WNI agar tidak takut melaporkan kekerasan maupun perundungan di tempat kerja kepada polisi setempat.
“Banyak sekali warga kita yang bekerja di Jepang, ketika mengalami kekerasan atau bully di tempat kerja, merasa takut untuk melaporkan ke polisi. Jangan takut. Laporan ini sangat penting untuk dilakukan untuk memutus cycle kekerasan,” katanya.
Untuk memudahkan WNI yang tersebar dari Okinawa hingga Hokkaido, sebagian layanan kekonsuleran KBRI Tokyo telah dilakukan secara daring. Dokumen juga dapat dikirim melalui layanan letterpack sehingga warga tidak selalu harus datang langsung ke Tokyo.
Namun, sejumlah layanan tetap membutuhkan kehadiran fisik, seperti pembuatan paspor, Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), perekaman biometrik KTP, akad nikah, dan wawancara pranikah.
Atase Imigrasi Tokyo Andro Eka Putra menambahkan, layanan Imigrasi KBRI Tokyo juga mencakup pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda serta fasilitas keimigrasian (Affidavit) bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas.
Forum tersebut mendapat respons positif dari WNI yang hadir. Eka Dian Pratiwi dari Ikatan Perawat Muslim Indonesia (IPMI) Jepang berharap KBRI Tokyo semakin aktif menyampaikan informasi pelayanan melalui media sosial dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai komunitas.
“Warga Indonesia yang baru awal-awal bekerja di Jepang sangat membutuhkan informasi yang dibutuhkan semisal pengurusan paspor, pengaduan masalah kerja dan sebagainya. Terima kasih atas forum yang digelar ini,” ujar Sastra Wijaya dari Ikatan Persaudaraan Trainee Indonesia Jepang (IPTJ).
Forum Konsultasi Publik tersebut menjadi bagian dari upaya KBRI Tokyo memperkuat pelayanan dan pelindungan WNI sekaligus membangun komunikasi yang lebih dekat dengan komunitas Indonesia di Jepang.
Baca juga: Duta Besar RI Kukuhkan 25 Anggota Paskibra KBRI Tokyo 2026
