Channel9.id-Jakarta. Pemerintah melonggarkan larangan mudik dengan mengoperasikan lagi seluruh moda transportasi untuk beberapa kelompok masyarakat. Di antaranya pejabat negara yang bertugas hingga warga yang keluarganya sakit keras atau meninggal.
Kebijakan baru itu dikritik anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera. Ia menilai, kebijakan ini justru membuat penyebaran virus corona bisa lebih meluas.
“Kebijakan ini berpeluang menjadi pintu baru penyebaran COVID-19,” kata Mardani kepada, Kamis (7/5).
Ia menyatakan, kebijakan pemerintah ini juga akan menyusahkan seluruh pemerintah daerah, yang sedang berjuang melawan COVID-19. Mestinya, kata dia, pemerintah mendengar apa yang menjadi aspirasi pemda tentang penyetopan sementar operasional kendaraan umum.
“Ini kebijakan yang menyusahkan pemerintah daerah yang sedang berjuang mengendalikan wabah COVID-19. Pemerintah pusat mestinya mendengar suara pemerintah daerah. Karena yang kerepotan dan menanggung beban adalah pemerintah daerah dalam kasus COVID-19 ini,” ujar Mardani.
“Sebab, temuan di lapangan menunjukkan banyak daerah hijau berubah jadi positif berkasus COVID-19 karena perpindahan orang khususnya dari kota atau daerah red zone ke green zone. Pemerintah pusat perlu mendengar pemda dengan rendah hati,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Mardani meminta pemerintah untuk membatalkan kebijakan ini. Karena dianggap dapat membahayakan masyarakatnya sendiri.
“Hentikan kebijakan ini. Ini sembrono dan berbahaya,” tutupnya.
(virdika rizky utama)
