Channel9.id-Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan keputusan pemerintah dan Bank Indonesia melanjutkan berbagi beban atau burden sharing penanganan Covid-19 tidak akan mengganggu persepsi investor. “Kami dan BI mulai berkomunikasi dengan para investor dan rating agency. Kalau bank sentral negara lain bisa langsung terjun ke perekonomian, namun bank sentral memiliki undang-undang berbeda,” ujarnya, Selasa, 24 Agustus 2021.
Sri Mulyani memastikan pemerintah bersama Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berkomunikasi secara intens dengan para investor dan rating agency tentang Surat Keputusan Bersama III. “Termasuk hari ini mengkomunikasikan ke publik untuk menjelaskan dalam suasana yang luar biasa gotong royong, kerja sama respecting satu sama lain, mission dan tugas otoritas moneter dan fiskal,” kata dia.
Dia memastikan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan Bank Indonesia melalui SKB III ini tidak akan mengorbankan integritas dan independensi BI. Menurut Sri Mulyani, bank sentral terpanggil untuk bergotong royong membantu pemerintah dalam menangani pandemi seperti yang terjadi melalui SKB I dan II.
Menteri Sri Mulyani menjelaskan SKB III ini dilatarbelakangi adanya peningkatan penyebaran Covid-19 varian Delta yang memerlukan pembiayaan besar termasuk untuk penanganan kesehatan dan kemanusiaan. “Dalam musibah situasi pandemi BI terpanggil dan menggunakan space yang ada, masih dalam mandat yang ada dan tidak melanggar integritas monetary authority mission dan efektivitasnya,” ujarnya.
Secara umum, pelaksanaan sinergi kebijakan SKB III ini tetap menjaga prinsip penting dari sisi fiskal yaitu menjaga fiscal space dan fiscal sustainability jangka menengah serta menjaga kualitas belanja yang produktif. Selain itu juga untuk mendukung konsolidasi fiskal dengan kebijakan penurunan defisit secara bertahap menjadi di bawah tiga persen mulai 2023.
Dari sisi moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, tingkat suku bunga dan inflasi agar tetap terkendali. Adapun dari sisi makro memperhatikan kredibilitas dan integritas pengelolaan ekonomi, fiskal, dan moneter sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang sustainable.
