Channel9.id-Filipina. Keluarga dari orang-orang yang menjadi korban perang melawan narkoba di Filipina menuduh pemerintah berusaha mengelak dari kesalahan-kesalahannya dengan meminta Pengadilan Pidana Internasional (ICC) untuk menunda penyelidikannya, Selasa (23/11/2021).
September lalu ICC menyetujui penyelidikan terhadap perang Presiden Rodrigo Duterte terhadap narkoba yang menewaskan ribuan orang. Namun Sabtu lalu, pengadilan internasional tersebut menyatakan akan menunda penyelidikannya atas permintaan dari Filipina.
“Saya benar-benar sangat marah. Saya hampir membanting handphone saya saat membaca kabar itu,” ujar Normita Lopez, 57, yang anaknya meninggal karena perang tersebut.
“Sudah pasti mereka takut ketahuan,” tambahnya.
Filipina sebelumnya menyatakan menolak untuk bekerja sama dengan ICC, namun pada tanggal 10 November pihak pemerintah mengatakan kepada pengadilan internasional kalau sistem keadilan mereka sudah cukup untuk mengatasi kasus ini.
“Pengadilan hanya dapat melaksanakan kewajibannya ketika sistem pengadilan negara tersebut gagal mengatasi kasusnya yang mana tidak seperti itu keadaannya di Filipina,” kutip suratnya ke ICC.
Baca juga: Filipina Marah Besar Dengan Insiden Second Thomas Shoal
Kristina Conti, yang mewakili Lopez dan keluarga korban lainnya, berharap ICC akan terus melanjutkan investigasinya.
“Saya rasa ICC akan menyatakan kalau investigasi dari pemerintah Filipina tidak bersih” ujar Conti kepada Reuters.
Menteri Keadilan Filipina Menardo Guevarra menuturkan kalau ia mendorong keluarga korban untuk mengajukan protes langsung ke pihak kementerian dan tak perlu takut karena ada program perlindungan saksi.
Rilis detil dari 50 korban jiwa perang narkoba merupakan sebuah pengakuan langka dari pihak pemerintah yang menandakan pelanggaran mungkin telah terjadi di kampanye tersebut.
“Kenapa pemerintah baru bergerak sekarang? Apa karena sudah ketahuan oleh ICC?” tanya Llore Pasco, 67, yang kedua anaknya menjadi korban perang tersebut. “Mereka harusnya sudah mulai bertindak setelah korban jiwa mulai berjatuhan pada tahun 2016,” jelasnya.
Sejak Duterte mengumumkan perang narkobanya, pasukan keamanan menyebutkan lebih dari 6,000 terduga pengedar narkoba telah meninggal karena mereka melawan petugas. Namun, kelompok pembela HAM menyebutkan kalau pihak otoritas tidak basa-basi saat meringkus dan mengeksekusi mereka
Diantara para korban tersebut, ada seorang siswa SMA, Kian Delos Santos, yang kematiannya pada tahun 2017 membuat petugas pemberantas narkoba dijatuhi hukuman untuk pertama kalinya, dan dimuat dalam laporan ICC.
“Pihak keluarga melihat ICC sebagai secercah harapan,” ujar paman Santos, Randy.
Sebuah negara dapat meminta ICC untuk menunda penyelidikan jika pemerintah negara tersebut menyatakan akan melakukan investigasinya sendiri. Beberapa minggu setelah ICC mengumumkan akan melakukan investigasi, Filipina mengungkapkan sudah meninjau 50 kasus pelanggaran perang melawan narkobanya.
(RAG)
