Connect with us

Internasional

Keluarga Korban Perang Narkoba Filipina Marah ICC Tunda Penyeledikan

Published

on

Keluarga Korban Perang Narkoba Filipina Marah ICC Tunda Penyeledikan

Channel9.id-Filipina. Keluarga dari orang-orang yang menjadi korban perang melawan narkoba di Filipina menuduh pemerintah berusaha mengelak dari kesalahan-kesalahannya dengan meminta Pengadilan Pidana Internasional (ICC) untuk menunda penyelidikannya, Selasa (23/11/2021).

September lalu ICC menyetujui penyelidikan terhadap perang Presiden Rodrigo Duterte terhadap narkoba yang menewaskan ribuan orang. Namun Sabtu lalu, pengadilan internasional tersebut menyatakan akan menunda penyelidikannya atas permintaan dari Filipina.

“Saya benar-benar sangat marah. Saya hampir membanting handphone saya saat membaca kabar itu,” ujar Normita Lopez, 57, yang anaknya meninggal karena perang tersebut.

“Sudah pasti mereka takut ketahuan,” tambahnya.

Filipina sebelumnya menyatakan menolak untuk bekerja sama dengan ICC, namun pada tanggal 10 November pihak pemerintah mengatakan kepada pengadilan internasional kalau sistem keadilan mereka sudah cukup untuk mengatasi kasus ini.

“Pengadilan hanya dapat melaksanakan kewajibannya ketika sistem pengadilan negara tersebut gagal mengatasi kasusnya yang mana tidak seperti itu keadaannya di Filipina,” kutip suratnya ke ICC.

Baca juga: Filipina Marah Besar Dengan Insiden Second Thomas Shoal

Kristina Conti, yang mewakili Lopez dan keluarga korban lainnya, berharap ICC akan terus melanjutkan investigasinya.

“Saya rasa ICC akan menyatakan kalau investigasi dari pemerintah Filipina tidak bersih” ujar Conti kepada Reuters.

Menteri Keadilan Filipina Menardo Guevarra menuturkan kalau ia mendorong keluarga korban untuk mengajukan protes langsung ke pihak kementerian dan tak perlu takut karena ada program perlindungan saksi.

Rilis detil dari 50 korban jiwa perang narkoba merupakan sebuah pengakuan langka dari pihak pemerintah yang menandakan pelanggaran mungkin telah terjadi di kampanye tersebut.

“Kenapa pemerintah baru bergerak sekarang? Apa karena sudah ketahuan oleh ICC?” tanya Llore Pasco, 67, yang kedua anaknya menjadi korban perang tersebut. “Mereka harusnya sudah mulai bertindak setelah korban jiwa mulai berjatuhan pada tahun 2016,” jelasnya.

Sejak Duterte mengumumkan perang narkobanya, pasukan keamanan menyebutkan lebih dari 6,000 terduga pengedar narkoba telah meninggal karena mereka melawan petugas. Namun, kelompok pembela HAM menyebutkan kalau pihak otoritas tidak basa-basi saat meringkus dan mengeksekusi mereka

Diantara para korban tersebut, ada seorang siswa SMA, Kian Delos Santos, yang kematiannya pada tahun 2017 membuat petugas pemberantas narkoba dijatuhi hukuman untuk pertama kalinya, dan dimuat dalam laporan ICC.

“Pihak keluarga melihat ICC sebagai secercah harapan,” ujar paman Santos, Randy.

Sebuah negara dapat meminta ICC untuk menunda penyelidikan jika pemerintah negara tersebut menyatakan akan melakukan investigasinya sendiri. Beberapa minggu setelah ICC mengumumkan akan melakukan investigasi, Filipina mengungkapkan sudah meninjau 50 kasus pelanggaran perang melawan narkobanya.

(RAG)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Internasional

Abe: Jepang dan AS Tak Akan Tinggal Diam Jika Cina Serang Taiwan

Published

on

By

Abe: Jepang dan AS Tak Akan Tinggal Diam Jika Cina Serang Taiwan

Channel9.id-Jepang. Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menuturkan kalau Jepang dan Amerika Serikat tidak akan diam saja jika Cina menyerang Taiwan, Rabu (1/12/2021). Ia mengungkapkan kalau Cina perlu memahami hal tersebut.

Tensi di daerah Selat Taiwan masih memanas dikarenakan Presiden Xi Jinping ingin mengambil alih kedaulatan negara demokratis tersebut. Pemerintah Taiwan menegaskan kalau mereka ingin berdamai, namun mereka juga menyatakan akan mempertahankan dirinya sendiri jika memang diperlukan.

Dalam pernyataannya di sebuah forum yang diselenggarakan oleh Institut Riset Kebijakan Nasional dari Taiwan, Abe mengutip kalau pulau Senkaku, Sakishima, dan Yonaguni hanya berjarak sekitar 100 km dari pulau Taiwan.

Invasi terhadap Taiwan merupakan sebuah ancaman besar terhadap Jepang, tambahnya.

“Situasi darurat di Taiwan juga merupakan situasi darurat bagi Jepang, dan karena itu hal ini juga merupakan situasi darurat aliansi Jepang-AS. Presiden Xi Jinping harus mengerti dan memahami situasi ini,” ujar Abe.

Di Jepang sendiri ada banyak pangkalan militer besar milik AS, termasuk di daerah selatan pulau Okinawa yang jaraknya tak jauh dari Taiwan.

Amerika Serikat terikat oleh hukum untuk membantu Taiwan agar dapat melindungi dirinya sendiri. Walaupun begitu, ada semacam ambiguitas dalam kebijakan tersebut mengenai kemungkinan mengirimkan pasukannya ke Taiwan dalam perang melawan Cina jika hal tersebut terjadi.

Amerika Serikat dan aliansinya akan “mengambil langkah” tak pasti jika Cina menggunakan kekuatannya untuk mengambil paksa Taiwan, ujar Menteri Luar Negeri Antony Blinken bulan lalu.

Soal relasi dengan Cina kedepannya, Abe menyebutkan kalau Jepang harus meningkatkan hubungannya dengan Cina, sambil tetap tegas mengenai apa saja yang harus dikatakan kepada tetangga kuatnya itu.

“Jepang, Taiwan dan seluruh masyarakat yang percaya dengan demokrasi harus terus mendesak Presiden Xi Jinping dan petinggi Partai Komunis Cina lainnya untuk tidak mengambil langkah yang salah,” ujar Abe.

Jepang dan Taiwan harus bekerja sama untuk melindungi kebebasan dan demokrasi, ujar Abe.

“Taiwan yang kuat, Taiwan yang sejahtera, dan Taiwan yang dapat menjaga kebebasan dan HAM adalah perhatian Jepang, dan tentunya juga perhatian seluruh dunia,” pungkas Abe.

(RAG)

 

Continue Reading

Hot Topic

Jokowi Soroti Situasi Afghanistan di KTT ASEM Ke-13: Indonesia Siap Bantu

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Presiden Joko Widodo menyoroti situasi kemanusiaan di Afghanistan yang memburuk karena pemerintahan inklusif yang belum terwujud. Terkait hal itu, pemerintah Indonesia akan turut memberikan bantuan bagi rakyat Afghanistan.

Hal tersebut diutarakan Presiden saat berbicara secara virtual pada Sesi Retreat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Europe Meeting (ASEM) ke-13 di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, 26 November 2021.

“Saat ini, pemerintahan inklusif belum terwujud. Situasi kemanusiaan memburuk. Sekitar 23 juta rakyat Afghanistan terancam krisis pangan. Bantuan kemanusiaan menjadi prioritas. Kami berkomitmen memberikan bantuan, termasuk untuk bantuan kapasitas,” ujar Presiden Jokowi.

Baca juga: KTT ASEM ke-13, Presiden Jokowi Sebut Kesenjangan Akses Vaksin Masih Lebar

Selain isu kemanusiaan, ada dua isu yang jadi perhatian Indonesia. Pertama, pemberdayaan perempuan. Presiden Jokowi mengingatkan bahwa penghormatan hak-hak perempuan adalah salah satu janji Taliban.

Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia ingin berkontribusi agar janji tersebut dapat dipenuhi, antara lain melalui Indonesia-Afghanistan Women Solidarity Network yang akan dimanfaatkan untuk kerja sama pemberdayaan perempuan ke depan.

“Kami juga siap memberikan beasiswa pendidikan bagi perempuan Afghanistan. Kami akan terus lanjutkan upaya pemberdayaan perempuan Afghanistan melalui kerja sama dengan berbagai pihak,” jelasnya.

Kedua, kerja sama antarulama. Presiden Jokowi memahami betul peran penting ulama di masyarakat. Pada tahun 2018, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan trilateral ulama Afghanistan-Pakistan-Indonesia untuk mendukung proses perdamaian.

“Meskipun situasi Afghanistan sudah berbeda, namun ulama tetap berperan penting. Kami siap memfasilitasi dialog antara ulama, termasuk ulama Afghanistan,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri I Gede Ngurah Swajaya.

 

Continue Reading

Internasional

KTT ASEM ke-13, Presiden Jokowi Sebut Kesenjangan Akses Vaksin Masih Lebar

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Presiden Joko Widodo mengajak para pemimpin negara Asia dan Eropa untuk bekerja sama menghadapi pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih belum usai. Menurut Kepala Negara, saat ini lebih dari 7,6 miliar dosis vaksin telah disuntikkan, namun, kesenjangan akses terhadap vaksin masih lebar.

“(Sebanyak) 64,99 persen populasi negara kaya telah menerima setidaknya satu dosis vaksin, sementara di negara miskin baru 6,48 persen,” ujar Presiden Jokowi dalam pidatonya saat menghadiri Konferensi Tinggi Tinggi (KTT) Asia-Europe Meeting (ASEM) ke-13 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat, 26 November 2021.

Presiden Jokowi melanjutkan bahwa target vaksinasi WHO juga masih sulit dicapai. Diperkirakan hampir 80 negara tidak mencapai target vaksinasi 40 persen populasi di akhir tahun 2021. Bahkan, pada saat yang sama, lebih dari 100 juta dosis vaksin di negara G7 tidak terpakai dan kadaluwarsa.

Baca juga: KTT Kesehatan Global, Jokowi Sebut Ada Kesenjangan Akses Vaksin Antarnegara

“Dalam pertemuan ini saya mengajak kita semua mengubah situasi ini. Target vaksinasi WHO harus dicapai semua negara. Untuk itu, dose-sharing harus digalakkan, produksi vaksin dinaikkan, dan kapasitas penyerapan negara penerima vaksin ditingkatkan,” ungkap Presiden Jokowi.

Sementara itu, dalam jangka panjang Presiden Jokowi mengajak para pemimpin ASEM untuk terus memperkuat tata kelola dan arsitektur kesehatan global. Hal tersebut juga akan menjadi salah satu agenda utama dalam Presidensi Indonesia di G-20.

“Dalam kaitan ini, WHO harus diperkuat. Traktat pandemi harus didukung oleh semua negara dan mekanisme pendanaan kesehatan untuk negara berkembang perlu dibangun,” ucap Presiden.

Sedangkan terkait percepatan pemulihan ekonomi, Presiden Jokowi menyampaikan dua hal utama yang memerlukan kerja sama erat para pemimpin ASEM, yaitu transisi energi dan transisi digital.

Transisi menuju energi baru terbarukan, lanjut Presiden, harus terus didorong namun perlu diletakkan juga dalam konteks pencapaian SDGs.

“Investasi dan alih teknologi adalah kata kunci,” ucap Presiden.

Selain itu, inklusivitas juga dinilai sangat penting agar celah kesejahteraan tidak makin melebar dan tidak ada yang tertinggal. Inklusivitas dapat dicapai jika akses digital ditingkatkan.

“Digital ekonomi adalah masa depan ekonomi kita. Mari kita menjalin kerja sama agar kita dapat pulih bersama dan pulih lebih kuat,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri I Gede Ngurah Swajaya.

 

Continue Reading

HOT TOPIC