Connect with us

Ekbis

Kemampuan Membayar Utang yang Belum Aman

Published

on

Oleh: Awalil Rizky*

Channel9.id-Jakarta. Rasio posisi utang atas Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sering dikemukakan sebagai alasan masih amannya utang Pemerintah. Bahkan, Menkeu Sri Mulyani sempat menyebutnya sebagai salah satu yang paling rendah di dunia menurut data International Monetary Fund (IMF) terkini. Data fiscal monitor IMF edisi April 2020 memang menunjukkan hal demikian.

Rasio tersebut menunjukkan posisi atau sisa utang pada akhir tahun 2020 dibandingkan dengan nilai PDB selama setahun 2020. PDB adalah salah satu ukuran pendapatan nasional dari semua pelaku ekonomi dalam suatu wilayah negara. Tidak hanya pemerintah, melainkan swasta dan keseluruhan masyarakat.

Fiscal monitor April 2021 dari IMF menyajikan data rasio utang pemerintah atas PDB 2020. Indonesia memang termasuk yang rendah. Disebut hanya 36,6% atas PDB. Lebih rendah dari rata-rata negara berkembang dan berpendapatan menengah yang mencapai 64,40%.

Laporan IMF yang sama juga memberi informasi tentang rasio penerimaan negara atau pemerintah atas PDB. Penerimaan lah yang bisa dipakai membayar pokok utang dan bunga utang. Pemakaian data PDB sebagai rasio berasumsi perubahan penerimaan negara akan seiring dengan perubahan PDB. Salah satu yang utama, penerimaan pajak dianggap akan meningkat jika PDB meningkat.

Rata-rata penerimaan negara berkembang dan pendapatan menengah pada tahun 2020 mencapai 25,21% dari PDB. Proyeksi atau prakiraannya disajikan untuk beberapa tahun ke depan. Mencapai 26,69% pada tahun 2026.

Sementara itu, rasio penerimaan pemerintah Indonesia pada tahun 2020 dilaporkan hanya sebesar 12,36% dari PDB. Pada tahun 2026 diproyeksikan hanya sedikit meningkat, menjadi 12,84%.

Lebih rendah dari rata-rata negara berkembang dan berpendapatan menengah (termasuk Indonesia) tadi. Dan lebih rendah dibanding Malaysia, Brazil, Mexico, dan India yang memang memiliki rasio utang yang lebih tinggi dari Indonesia. Mereka tampak lebih baik dalam hal kemampuan membayar beban utang hingga beberapa tahun ke depan.

Baca juga: Rasio Utang, Efek Crowding Out dan Solusinya 

Publikasi IMF yang sama menyajikan pula data porsi asing atas utang pemerintah masing-masing negara. Termasuk dalam perhitungan ini utang yang bersifat langsung kepada kreditur ataupun yang berupa kepemilikan asing atas obligasi negara bersangkutan.

Berdasar publikasi IMF, Indonesia termasuk berporsi terbesar, mencapai 50,87%. Jauh lebih tinggi dari rata-rata negeri berkembang yang hanya 14,86%.

Dalam hal ini Jepang terbilang sangat unik. Rasio utangnya tertinggi di dunia mencapai 256% dari PDB. Akan tetapi utang pemerintah kepada pihak asing hanya 0,01% dari total utang.

Terlepas dari laporan IMF tersebut, ada banyak indikator utang yang memang perlu dicermati untuk mengetahui kondisi utang pemerintah. Perhatian besar adalah pada terjaganya tingkat kesanggupan melunasi utang (solvabilitas). Hal tersebut sejalan dengan definisi kesinambungan fiskal yang terkait dengan kemampuan menjaga tingkat layanan dan kebijakan fiskal tanpa perubahan signifikan dan mampu melunasi utang di masa depan.

Terkait itu, salah satu indikator dikenal sebagai Debt Service Ratio (DSR). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengartikan DSR sebagai rasio belanja bunga dan pembayaran cicilan pokok utang terhadap penerimaan. Dengan definisi itu, BPK menyebut DSR pada tahun 2018 sebesar 39,06% dan pada tahun 2019 sebesar 38,31%. Diingingatkan sebagai telah melampaui batas yang direkomendasikan IMF yang sebesar 25-35%. BPK menilainya mengindikasikan peningkatan penerimaan negara tidak sebesar peningkatan pembayaran cicilan pokok dan bunga setiap tahunnya.

Definisi serupa dipakai oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan. Secara cukup jelas disajikan dalam dokumennya “Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang atau Long Term Fiscal Sustainability (LTFS)” yang dipublikasikan pada tahun 2019. LTFS antara lain menjelaskan tentang upaya untuk menjaga kesinambungan fiskal, yang salah satunya dapat dilakukan dengan mengendalikan tingkat kerentanan (vulnerability) dalam batas toleransi. LTFS menyebut beberapa hal yang dapat dijadikan indikator untuk mengendalikan kerentanan fiskal. Yang disebut pertama adalah Debt Service Ratio to Revenue.

Dijelaskan, indikator tersebut esensinya untuk mengukur seberapa besar kapasitas pendapatan negara dalam memenuhi pembayaran utang, baik cicilan pokok maupun bunganya. Semakin besar ratio utangnya mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal semakin kecil, yang artinya tingkat kerentanan fiskal semakin meningkat, dan sebaliknya semakin kecil ratio bermakna semakin kecil pula risiko atau tingkat kerentanan fiskal.

Reviu BPK dan LTFS BKF Kemenkeu sama-sama merujuk pada standar dari International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). Dalam hal ini dari International Standard Supreme Audit Institution (ISSAI) 5441.

Besaran DSR utang pemerintah yang resmi untuk kondisi akhir tahun 2020 belum dipublikasi, masih menunggu hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Penulis memprakirakan dari data laporan sementara realisasi APBN, akan sekitar 45%. Berdasar postur APBN 2021, DSR akan bisa lebih dari 46% pada akhir tahun 2021.

Sebenarnya, besaran postur APBN memberi sinyal atas makin besarnya risiko dalam hal pembiayaan kembali atau pencarian sumber utang. Terlepas dari soalan dampak pandemi, defisit yang makin lebar membutuhkan penarikan utang baru yang makin besar. Pada saat bersamaan, utang lama yang jatuh tempo pun makin bertambah. Hal ini ditegaskan oleh besaran pembiayaan utang yang naik drastis pada tahun 2020, dan belum turun secara berarti pada APBN 2021.

Jika dikaitkan dengan keseimbangan primer yang minus sangat besar pada tahun 2020 dan 2021, maka kemampuan membayar utang sepenuhnya bergantung pada penarikan utang baru. Padahal, terjadi persaingan yang cukup tinggi dalam memperebutkan sumber dana internasional. Sedangkan dana yang bersumber dari domestik relatif terbatas. Selama beberapa bulan berjalan tahun 2021, tampak minat pada pembelian SBN di pasar perdana sedikit menurun.

Berdasar uraian di atas, penulis menilai kondisi utang pemerintah saat ini dan beberapa tahun ke depan sulit untuk diklaim aman. Terutama terkait dengan kemampuan membayar dan risiko pembiayaan utang. Sejauh ini, peran Bank Indonesia telah cukup besar dan cenderung makin meningkat dalam pembelian SBN. Jika terus berlanjut untuk kurun waktu yang lama dan makin besar nilainya, maka perlu diperhitungkan dampaknya atas risiko lainnya bagi perekonomian nasional.

*Kepala Ekonom Institut Harkat Negeri

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Menkes: Jokowi Yakin Ekonomi Pulih Jika Kesehatan Bisa Diatasi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkeyakinan sektor ekonomi bisa pulih jika sektor kesehatannya bisa diatasi. Oleh karena itu, dia ingin agar pemerintah lebih fokus pada pemulihan sektor kesehatan baru kemudian ekonomi. Sebab, kesehatan menjadi isu utamanya. Hal tersebut diungkapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai rapat dengan Jokowi, Senin, 21 Juni 2021.

“Bapak Presiden jelas sejak di awal dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Dan bapak presiden juga jelas di awal bahwa ekonominya tidak mungkin akan bisa selesai kalau kesehatan tidak selesai. Karena memang isu utamanya adalah isu kesehatan,” kata dia.

“Bapak Presiden mengutamakan isu kesehatannya nih harus selesai. Karena tidak mungkin ekonomi bisa balik kalau isu kesehatan tidak selesai. Saya rasa arahan beliau soal itu telah jelas,” tuturnya.

Saat ini sejumlah daerah seperti DKI Jakarta dan lainnya tengah dilanda lonjakan kasus Covid-19. Menkes mengatakan pemerintah terus berupaya mengendalikan hal ini demi menyelamatkan nyawa masyarakat. Kunci keberhasilan terletak di kepatuhan dalam PPKM skala mikro maupun protokol kesehatan.

“Arahan beliau adalah kita harus memperkuat implementasi lapangan untuk program PPKM Mikro, dan yang kedua kita harus mempercepat vaksinasi,” katanya.

IG

Continue Reading

Ekbis

Kemendagri Dorong Percepatan Izin Berusaha di Daerah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar sosialisasi secara daring terkait kebijakan perizinan berusaha di daerah kepada jajaran pemerintah daerah.

Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap percepatan pelayanan dan kemudahan perizinan berusaha sesuai arahan Presiden Joko Widodo serta arah kebijakan Omnibus Law.

Sosialisasi itu secara spesifik membahas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Dalam kesempatan itu, irjen Kemendagri Tumpak Haposan mengatakan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) perlunya memaksimalkan pengawalan terhadap perizinan di daerah.

“Saya berharap seluruh APIP daerah dapat bersinergi untuk memastikan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, yang akan disosialisasikan hari ini,,” ujarnya.

Peran APIP daerah dalam melakukan pengawasan terhadap proses perizinan berusaha di daerah sangat penting.

APIP juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah dengan memastikan pelaku usaha sesuai dengan standar yang telah diatur.

Selain itu, untuk memastikan seluruh mandat pengawasan yang telah diatur, APIP juga dituntut untuk meningkatkan kapabilitas secara maksimal.

 

Continue Reading

Ekbis

Sampai 11 Juni 2021, Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi capai Rp 219,6 Triliun

Published

on

By

Pemerintah Gelontorkan Rp 553 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi 2021

Channel9.id-Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah mencapai 31,4 persen, yakni Rp219,65 triliun per 11 Juni dari pagu sebesar Rp699,43 triliun. “PEN terus memberi stimulus fiskal kepada sektor yang memiliki multiplier effect,” ujarnya, Selasa, 15 Juni 2021.

Airlangga merinci realisasi anggaran PEN sebesar Rp219,65 triliun meliputi bidang kesehatan Rp35,41 triliun, perlindungan sosial Rp64,04 triliun, program prioritas Rp37,1 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp41,73 triliun, serta insentif usaha Rp41,73 triliun.

Realisasi bidang kesehatan Rp35,41 triliun terdiri atas program diagnostic Rp0,24 triliun, therapeutic Rp15,89 triliun, vaksinasi Rp8,42 triliun, penelitian dan komunikasi Rp0,005 triliun, BNPB Rp0,66 triliun, bantuan iuran JKN Rp0,26 triliun, insentif perpajakan kesehatan Rp3,09 triliun, serta penanganan kesehatan lainnya di daerah Rp6,83 triliun.

Baca juga: Mendagri: Pemulihan Ekonomi Bukan Hanya Survive, Tapi Pulih dan Bangkit

Perlindungan sosial yang mencapai Rp64,04 triliun terdiri atas PKH Rp13,96 triliun, Kartu Sembako Rp17,3 triliun, BST Rp11,94 triliun, Kartu Pra Kerja Rp9,85 triliun, diskon listrik Rp4,74 triliun, BLT Desa Rp3,91 triliun, serta subsidi kuota Rp2,33 triliun.

Program prioritas Rp37,1 triliun meliputi padat karya kementerian/lembaga Rp10,9 triliun, pariwisata Rp1,27 triliun, ketahanan pangan Rp11,3 triliun, ICT Rp3,09 triliun, kawasan industri Rp0,53 triliun, fasilitas pinjaman daerah Rp10 triliun, program prioritas lain Rp0,01 triliun.

Realisasi dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp41,73 triliun terdiri atas BPUM Rp11,76 triliun, IJP UMKM dan korporasi Rp1,02 triliun, serta penempatan dana untuk restrukturisasi kredit perbankan Rp28,95 triliun. “KUR sampai 14 Juni 2021 sudah mencapai Rp111,9 triliun atau 44,26 persen dari target yang sudah ditingkatkan menjadi Rp253 triliun diberikan kepada 3,06 juta debitur,” kata Airlangga.

Terakhir yakni insentif usaha Rp41,73 triliun yang meliputi PPh 21 DTP Rp1,3 triliun oleh 90,2 ribu wajib pajak (WP), PPh Final UMKM DTP Rp0,31 triliun oleh 127 ribu WP, serta PPnBM DTP kendaraan bermotor Rp0,2 triliun dari lima WP.

Kemudian PPN DTP Perumahan Rp0,06 triliun oleh 424 WP, pengurangan angsuran PPh 25 Rp15,39 triliun oleh 68,9 ribu, pengembalian pendahuluan PPN Rp7,25 triliun oleh 1,4 ribu WP, serta penurunan tarif PPh Badan Rp6,84 triliun.“Pemerintah terus memonitor kendala-kendala yang muncul sehingga diharapkan realisasi dapat terus diakselerasi,” kata Airlangga.

Continue Reading

HOT TOPIC