Connect with us

Nasional

Kemdagri: Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Dilakukan Serentak dan Bertahap

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan pelantikan Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 dilakukan secara serentak dan bertahap.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik, dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (17/02).

“Kami ingin mengatakan, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,  mengutamakan semangat keserentakan. Kami memastikan pelantikan nanti kita laksanakan secara serentak dan bertahap,” kata Akmal.

Baca juga: Terkendala Sengketa Pilkada, Pelantikan Bupati dan Wali Kota Jatim Ditunda 

Untuk tahap awal, akan dilakukan pelantikan pada 26 Februari 2021. Hal ini berlaku  bagi 122 daerah peserta Pilkada Tahun 2020 yang tidak menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Sisanya, menunggu hasil keputusan MK terkait sengketa Pilkada yang akan diputuskan hari ini.

“Nanti yang akan dilantik pada Februari ini adalah 122 (kepala daerah) yang tidak ada sengketa, ditambah dengan sejumlah daerah yang hari ini akan kita ketahui, berapa jumlahnya yang ditolak sengketanya oleh MK, ujar Akmal.

“Kami memperkirakan kurang lebih 50, jadi dengan demikian ada 170-an daerah yang kepala daerahnya nanti akan kita lantik di akhir Februari ini,” sambungya.

Tahap kedua, pelantikan akan dilakukan pasca putusan sengketa dari Mahkamah Konstitusi (MK) ditambah dengan daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Maret dan April 2021.

“Untuk mereka yang sengketanya berlanjut di MK, yang nanti akan diputuskan pada tanggal 24 Maret, ditambah mereka sebanyak 13 daerah yang habis di bulan Maret, ditambah dengan 17 (daerah) yang habis di bulan April, akan dilantik di akhir April,” beber Akmal.

Sementara itu daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada bulan Mei dan Juni 2021, akan dilantik pada tahap berikutnya. “Kemudian untuk yang bulan Mei ada 11 daerah dan Juni ada 17 daerah, itu akan dilantik nanti di akhir Juni, atau ada pilihannya Juni atau 1 Juli,” terangnya.

“Untuk Juli, yaitu Kab. Yalimo, kemudian September,  Kab. Mamberamo Raya dan Kab Muna, dan yang terakhir nanti Kota Pematang Siantar yang (masa jabatannya berakhir pada) Februari 2022, kita akan mencoba nanti melantik pada bulan Juli atau September. Untuk daerah yang 4 ini,  beberapa hal masih kami komunikasikan, agar nanti kita tidak melanggar ketentuan Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 162 UU Nomor 10 Tahun 2016, terkait masa jabatan kepala daerah adalah sepanjang 5 tahun,” imbuhnya.

Akmal juga meminta kepala daerah dan penyelenggara Pemilu untuk mempercepat proses penetapan hasil Pilkada, agar terjadi keserentakan, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Juga untuk memastikan tata kelola pemerintahan, dimasa pandemi ini, tetap berjalan.

“Sekali lagi kami mengimbau kepada gubernur, KPUD, kemudian juga DPRD untuk segera mempercepat proses di masing-masing tahapan. Kita membangun keserentakan ini adalah amanat UU. Kita melaksanakan ini sebagai langkah untuk memerangi Covid-19 agar jangan terlalu banyak kegiatan-kegiatan di daerah,” katanya.

Selain dilaksanakan secara serentak dan bertahap, pelantikan kepala daerah juga akan dipastikan dilaksanakan secara virtual, dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Mengingat, pelaksanaan pelantikan dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Wartawan Dilarang Meliput Vaksinasi, DPR: Keluarga Ada yang Keberatan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan larangan wartawan meliput vaksinasi anggota DPR dan keluarga karena ada anggota yang keberatan jika dilakukan pengambilan gambar ketika proses dilakukan. Ia meminta awak media memahami kondisi tersebut.

“Ada yang juga takut-takut kalau kemudian diambil gambarnya segala macam, mungkin mereka keberatan. Jadi kalau pengambilan gambar itu dari kejauhan mungkin, ya mungkin ini juga keberatan dari yang divaksinasi, tolong juga wartawan ngerti lho,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/2).

Ia membantah bila DPR terkesan menutup-nutupi soal kegiatan vaksinasi tersebut. Menurutnya vaksinasi adalah program pemerintah dan tidak benar kalau digelar tertutup.

“Oleh karena sedang reses, kesetjenan memberikan informasi kepada fraksi-fraksi yang kemudian memberikan informasi kepada anggotanya. Jadi tidak benar kalau vaksinasi ini soal tertutup-tertutup, enggak ada yang ditutup-tutupi, wong vaksinasi ini program pemerintah kok,” ujarnya.

Dasco pun membenarkan bahwa vaksinasi memang tidak hanya diterima oleh pegawai dan anggota DPR. Keluarga anggota DPR juga divaksin. Menurutnya, jatah itu berdasarkan alokasi dari kementerian kesehatan.

“Kita mendapatkan jatah dari Kementerian Kesehatan, DPR dan anggota keluarga yang terdaftar di kesetjenan DPR itu yang dapat. Jadi alokasi itu dari Kemenkes,” kata Dasco.

Ia mengaku tidak mengetahui berapa alokasi jatah vaksin yang diterima DPR. Namun, Dasco menambahkan, selain pegawai dan anggota, staf pendukung, petugas keamanan, hingga petugas kebersihan juga mendapatkan jatah vaksinasi Covid-19. Hal itu untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 di DPR.

“Karena DPR ini area sudah area merah, sudah banyak Pamdal, sudah banyak pegawai yang terkena covid, sehingga kita lebih banyak kegiatan kemarin WFO,” ucapnya.

“Sehingga saya tekankan sekali lagi tidak ada soal yang tertutup soal vaksinasi di DPR ini, kami mendukung program pemerintah justru diadakan terbuka cuma karena kondisi reses, mungkin informasinya terlambat dari fraksi ke anggota-anggotanya,” sambung politisi Gerindra itu.

IG

Continue Reading

Nasional

Tegas Menegakkan Prokes, Satpam di Makassar Raih Penghargaan dari Polri

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Aksi seorang satpam bernama Nasruddin viral di media sosial. Dia melarang seorang pria yang mengaku pimpinan LSM bersama anggotanya untuk masuk ke kantor BRI sentral Makassar, Sulawesi Selatan.

Nasruddin melarang masuk karena pria dan rombongannya itu tidak mengenakan masker. Pria itu pun marah-marah dan mengomeli Nasruddin.

Sejumlah netizen memuji tindakan satpam Nasruddin. Nasrudin dinilai tetap tegas menegakkan protokol kesehatan (prokes) sesuai aturan yang berlaku.

Pujian serupa diberikan oleh Baharkam Polri melalui Kakorbinmas Polri. Bahkan, Kakorbinmas memberikan penghargaan kepada Nasruddin.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan, penghargaan diberikan kepada Satpam bernama Nasruddin karena ketegasan ke pelanggar prokes.

“Penghargaan yang diberikan berupa piagam dan uang pembinaan. Polri mengapresiasi kinerja Satpam tersebut karena ketegasan ke pelanggar protokol kesehatan,” kata Argo, Jumat 25 Februari 2021.

Usai viral, pihak oknum LSM tersebut meminta maaf atas kesalahannya karena tidak patuh prokes.

Permohonan maaf pun dilakukan usai proses mediasi yang dilakukan Polsek Wajo Polres Pelabuhan Makassar.

Atas permasalahan yang diselesaikan secara musyawarah ini, Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Suwondo Nainggolan pun mengapresiasi hal tersebut.

“Kakorbinmas memberikan apresiasi terhadap hal ini karena masalah ini dapat dimusyawarahkan dan dimediasi oleh Kapolsek. Dan kepada pihak oknum LSM mengucapkan terima kasih karena telah legowo dan meminta maaf. Intinya kita harus mengedepankan mediasi secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah,” tuturnya.

HY

Continue Reading

Nasional

Vaksinasi untuk Guru, P2G: Pemerintah Harus Segera Sosialisasikan

Published

on

By

Vaksinasi untuk Guru, P2G: Pemerintah Harus Segera Sosialisasikan

Channel9.id – Jakarta. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengapresiasi langkah pemerintah memberikan vaksin Covid-19 terhadap tenaga kependidikan di sekolah. P2G mencatat jumlah guru secara nasional saat ini sebanyak 3,2 juta. Jumlah itu belum termasuk tenaga pendidikan swasta dan di bawah Kementerian Agama.

Satriawan mengklaim ada sebagian guru yang mengaku khawatir ikut vaksinasi, namun umumnya mereka hanya belum menerima sosialisasi secara utuh dari dinas kesehatan setempat.

“Sekelompok kecil guru masih ada yang khawatir untuk divaksinasi,” katanya Satriawan kepada Channel9.id, Jumat (25/2).

Baca juga : ISNU DKI Jakarta Apresiasi Vaksinasi untuk Guru dan Tenaga Kependidikan

Ia melanjutkan, hingga saat ini masih banyak tenaga pendidikan di daerah yang bertanya-tanya soal mekanisme vaksinasi Covid-19.

“Sampai sekarang kami mencoba meminta keterangan dari jaringan P2G masih banyak yang belum tahu, kapan mereka divaksinasi, di mana, dan bagaimana teknis vaksinasi tersebut,” ujar pengajar SMA Labschool Rawamangun tersebut.

Menurutnya, sosialisasi terkait mekanisme tersebut penting, sebab pemerintah mempunyai waktu relatif sempit atau hanya empat bulan untuk vaksinasi jika sekolah dibuka pada Juli.

Apalagi, kurun waktu tersebut juga belum mempertimbangkan proses vaksinasi di tengah Ramadan dan dipotong cuti Hari Raya Idulfitri.

“Persoalannya adalah, apakah waktu empat bulan ke depan sampai Juni bisa dilaksanakan menyeluruh,” kata dia.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC