Connect with us

Hot Topic

Kemenag Usulkan Bantuan Subsidi Gaji Untuk Guru Non PNS

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Kemenag mengajukan usulan bantuan subsisi gaji bagi guru dan tenaga kependidikan (GTK) Non PNS tahun anggaran 2020. Usulan itu sudah disampaikan Menteri Agama Fachrul Razi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 19 Oktober 2020.

“Kami usul total ada 864.840 guru Non PNS yang diusulkan untuk diverifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),” kata Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Muhammad Ali Ramdhani dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/10).

Ali menyampaikan, verifikasi BPJS Ketenagakerjaan perlu untuk memastikan para guru belum mendapatkan bantuan sejenis dari Kementerian lainnya. Nantinya, BPJS Ketenagakerjaan memastikan para guru yang diusulkan itu belum mendapat bantuan subsidi dari Kementerian lain.

“GTK yang terverifikasi ini nantinya akan mendapat subsidi gaji selama tiga bulan, terhitung dari Oktober sampai Desember 2020,” ujarnya.

Dia menyampaikan, usulan Kementerian Agama terdiri atas: 617.467 guru RA/Madrasah, 124.524 guru Pendidikan Agama Islam, 25.292 dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), 2.262 ustadz Pendidikan Diniyah Formal, dan 580 dosen Ma’had Aly. Diusulkan juga 76.358 tenaga kependidikan madrasah dan 10.730 tenaga kependidikan PTKI.

Selain itu, usulan lainnya adalah 2.545 guru Pendidikan Agama Kristen, 2.105 guru Pendidikan Agama Katolik, 1.937 guru Pendidikan Agama Hindu, 886 guru Pendidikan Agama Buddha, dan 154 guru Pendidikan Agama Khonghucu.

Menurutnya, 617.467 guru RA/Madrasah dan 76.358 tenaga kependidikan madrasah sudah divalidasi melalui Simpatika. Dari jumlah itu, hasil verifikasi BPJS, ada sebanyak 43.895 orang sudah menerima Bantuan Subsidi Upah dari Kemenaker.

Sedang, 55.242 orang sudah menerima kartu prakerja berdasarkan data prakerja sampai September 2020.

Sisanya, sebanyak 171.015 masih dalam proses verifikasi BPJS. Mereka terdiri dari guru pendidikan agama di sekolah (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu), ustadz pesantren (PDF atau pesantren muadalah), dosen PTKI, dosen mahad Aly, serta tenaga kependidikan pada PTKI.

“Semoga November ini bisa cair. Kami terus berkoordinasi dan bersinergi dengan semua pihak terkait,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Wali Kota Cimahi Ditangkap, KPK Sita Uang dan Dokumen

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sekitar Rp 425 juta dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna. Selain itu, beberapa dokumen keuangan juga turut disita.

“Turut diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini uang dalam pecahan rupiah setidaknya sekitar Rp 425 juta dan dokumen keuangan dari pihak RS,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (27/11).

Selain Ajay, kata Ali, total 10 orang diamankan tim satgas lembaga antirasuah dalam operasi senyap terhadap Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna.

“Jumat, 27 November 2020, sekitar jam 10.40 KPK telah mengamankan sekitar 10 orang di wilayah Bandung, Jawa Barat,” terang Ali.

Baca juga: Wali Kota Cimahi di OTT KPK, PDIP: Diberhentikan Tidak Hormat 

Ali menuturkan, dari 10 orang yang diamankan tersebut termasuk Wali Kota Cimahi Ajay, pejabat di Pemerintah Kota Cimahi, dan beberapa orang dari pihak swasta.

“Saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan. Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut,” kata Ali.

Sebelumnya, Wali Kota Cimahi  Ajay Muhammad Priatna ditangkap KPK dalam satu operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat, 27 November 2020, sekitar pukul 10.30 WIB. Penangkapan Ajay diduga terkait tindak pidana korupsi pembangunan RS Kasih Bunda Cimahi.

“Dugaan walkot melakukan kopupsi dalam proyek pengadaan pembangunan RS di Cimahi,” kata Ketua KPK Firli Bahuri.

Sesuai KUHP, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.

 

Continue Reading

Hot Topic

Wali Kota Cimahi di-OTT KPK, PDIP: Diberhentikan Tidak Hormat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna yang juga Ketua DPC PDIP Kota Cimahi akan diberhentikan dengan tidak hormat.

Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Syaiful Hidayat. Menurut dia, pemberhentian dari partai itu secara otomatis langsung diberlakukan.

“Yang jelas yang bersangkutan pasti diberhentikan dengan tidak hormat,” kata Djarot kepada, Jumat (27/11) dilansir CNNIndonesia.com.

Baca juga: KPK Tangkap Wali Kota Cimahi 

Djarot pun menyampaikan, PDIP tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Ajay yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penangkapan ini terkait dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit di Cimahi.

“Partai tidak akan memberikan bantuan hukum,” ucap Djarot. Petugas KPK diketahui melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ajay dan menyita uang sebesar Rp420 juta, Jumat (27/11).

Belum diketahui pasti berapa nilai korupsi dalam kasus yang membelit kepala daerah ini. Lembaga antirasuah juga belum mengungkap siapa saja pihak yang turut ditangkap bersama Ajay.

Ajay menjabat Wali Kota Cimahi sejak 22 Oktober 2017. Sebelum masuk dunia politik, ia merupakan pengusaha dan pernah menjabat Ketua HIPMI Jabar.

KPK juga pernah mengusut dugaan korupsi Wali Kota Cimahi sebelumnya, Atty Suharti pada 2016. Saat itu, Atty ditetapkan sebagai tersangka suap bersama suaminya, M Itoch Tochija terkait pembangunan pasar.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Polri: Komjen Listyo Sigit Siap Penuhi Undangan Hakim Jika Dibutuhkan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polri menyampaikan, Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit akan patuh pada hukum dan memenuhi undangan dari Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta jika dibutuhkan keterangannya.

Seperti diketahui, nama Listyo sempat disebut oleh Irjen Napoleon Bonaparte pada saat memberikan keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana gratifikasi penghapusan status red notice Djoko Tjandra.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyampaikan, Polri akan menghormati dan mendukung penuh seluruh proses persidangan terkait kasus tersebut.

“Terkait dengan kegiatan pemanggilan semua kan ada hakim tentunya tadi kita hormati apapun yang terjadi nanti,” kata Awi, Jumat (27/11).

Kendati begitu, Awi memastikan, nama Komjen Listyo Sigit tidak pernah ada di dalam BAP Irjen Pol Napoleon Bonaparte sewaktu menjadi tersangka maupun dalam BAP tersangka lainya.

“Jadi ini sekali lagi perlu kami jelaskan ini adalah kesaksian terdakwa NB di pengadilan. Tetapi tidak pernah ada di BAP, BAP tersangka sendiri maupun tersangka lainnya,” katanya.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC