Connect with us

Nasional

Kemendagri Apresiasi Capaian Inovasi Kabupaten Sumenep

Published

on

Kemendagri Apresiasi Capaian Inovasi Kabupaten Sumenep

Channel9.id-Jakarta. Kepala Badan Litbang Kemendagri Agus Fatoni mengapresiasi capaian inovasi Pemerintah Kabupaten Sumenep. Apresiasi tersebut disampaikan Fatoni saat menjadi pembicara pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Kabupaten Sumenep yang digelar secara virtual, Selasa (22/6/2021).

Fatoni mengungkapkan, kiprah Kabupaten Sumenep terbilang membanggakan karena berhasil masuk ke dalam 10 besar daerah paling inovatif klaster kabupaten berdasarkan Indeks Inovasi Daerah tahun 2020. Selain itu, berkat capaian tersebut, Kabupaten Sumenep juga memperoleh penghargaan daerah paling inovatif dalam gelaran Innovative Government Award tahun 2020.

“Prestasi ini tentu menggembirakan, sebab Kabupaten Sumenep menunjukkan dirinya sebagai daerah dengan inovasi tinggi,” jelas Fatoni di hadapan jajaran perangkat daerah Kabupaten Sumenep.

Baca juga: Kemendagri Bekerjasama dengan IAP Terkait Peningkatan Kapasitas ASN

Dirinya mengingatkan agar Kabupaten Sumenep tidak cepat berpuas atas capaian saat ini dan terus meningkatkan inovasinya setiap tahun. Hal itu disebabkan persaingan inovasi antar pemerintah daerah sangat tinggi. Apalagi, dalam pelaksanaan pengukuran Indeks Inovasi Daerah, sering kali pemerintah daerah saling berkompetisi menjadi yang terbaik. “Diharapkan saat pengukuran Indeks Inovasi Daerah nanti, setiap daerah melaporkan inovasi yang terbaik, tak terkecuali Kabupaten Sumenep,” pungkasnya.

Fatoni menjelaskan, inovasi merupakan elemen tak terpisahkan dalam menggerakkan roda pemerintahan daerah. Dengan inovasi, kata dia, berbagai kebijakan pemerintah daerah dapat dijalankan secara tepat sasaran. Selain itu, inovasi juga mampu mempercepat proses pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dirinya mengimbau seluruh jajaran pemerintah daerah agar bersinergi untuk menghasilkan terobosan kebijakan yang lebih baik. Dengan bekal tersebut, pemerintah daerah diyakini akan mampu berdaya saing secara global.

Guna menghasilkan inovasi yang berkualitas, lanjut Fatoni, pemerintah daerah perlu menerapkan berbagai strategi, salah satunya mewajibkan setiap perangkat daerah untuk berinovasi. Namun hal itu perlu didukung oleh komitmen yang tinggi dari segenap aparatur daerah. Melalui langkah tersebut, akan tercipta ekosistem kompetisi antarperangkat daerah dalam berinovasi.

Di sisi lain, Fatoni menambahkan, setiap inovasi yang dihasilkan pemerintah daerah penting untuk dipublikasikan. Lantaran ikhtiar tersebut bisa menginspirasi pemerintah daerah lain untuk melakukan replikasi.

“Hal ini sejalan dengan Badan Litbang Kemendagri dalam menggagas aplikasi Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah), di mana berbagai inovasi di dalamnya dapat direplikasi untuk digunakan secara cuma-cuma,” ujarnya.

Selain itu, Fatoni juga mengimbau agar daerah dapat mendorong peningkatan kapasitas aparatur dalam berinovasi. Para pejabat struktural maupun fungsional dinilai perlu dibekali pemahaman metode berinovasi di lingkungan kerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Langkah tersebut diyakini dapat membentuk pola pikir baru yang memacu para aparatur untuk bekerja dengan cara yang lebih baik.

Sementara itu, kata Fatoni, pemerintah daerah juga perlu melakukan kolaborasi dengan lembaga think tank. “Sinergi ini akan membantu Pemda melahirkan terobosan kebijakan, sekaligus menjadi klinik inovasi yang dapat mendorong munculnya inovasi,” terang Fatoni.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

KI Jabar Gelar Diskusi ‘Hubungan Siaran Pers Ombudsman untuk TWK KPK Terhadap UU KIP’

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menggelar diskusi publik bertajuk ‘Mengukur Temuan Ombudsman RI Terkait Dugaan Penyimpangan Prosedur Assesment Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam Proses Alih Status Pegawai KPK menjadi PNS Terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)’ pada Kamis 29 Juli 2021 siang.

Diskusi ini dibuka oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Ijang Faisal. Hadir pula tiga narasumber yakni Guru Besar Hukum dan Kebijakan Publik Unpar Bandung, Asep Warlan Yusuf; Guru Besar Hukum International Unpad Bandung, Romli Atmasasmita; dan mantan Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih.

Ijang Faisal menyampaikan, tujuan diskusi ini untuk mengukur hubungan antara tindakan Ombudsman RI memeriksa prosedur dan hasil TWK yang kemudian diungkap ke publik, dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Alamsyah menyampaikan, Ombudsman berhak melakukan pemeriksaan prosedur TWK yang diselenggarakan KPK. Sebab, Ombudsman memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

“TWK Pegawai KPK termasuk pelayanan publik sebagaimana diatur oleh UU No. 25/2009,” kata Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) 2009-2013 ini.

Alamsyah juga menjelaskan, Ombudsman berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap prosedur dalam pembentukan Peraturan KPK, pelaksanaan TWK Pegawai KPK dan penetapan hasil TWK.

“Hal itu sesuai dengan amanat UU No.37/2008 tentang ORI yang antara lain memberi mandat memeriksa prosedur dan hasil dari TWK komisi rasuah tersebut,” katanya.

Bahkan, Ombudsman berwenang untuk mempublikasikan temuan dengan pertimbangan kepentingan umum, dalam kadar tertentu yang ditentukan oleh Ombudsman.

“Berwenang diekspos karena menyangkut kepentingan publik, baik di bidang administrasi maupun hak informasi publik. Bukan kemudian seolah-olah memperjuangkan 75 anggota KPK yang tak lolos TWK, atau jangan selalu dikaitkan politik,” ujarnya.

Terkait hasil TWK bisa diungkap ke publik, Alamsyah menyampaikan, peserta berhak atas informasi penilaian TWK diri mereka masing-masing berdasarkan permintaan. Informasi itu juga bisa diungkap ke publik atas persetujuan peserta. Hal itu diatur dalam pasal 17 dan 18 UU KIP.

Di samping itu, Alamsyah menyampaikan, rekomendasi dari temuan Ombudsman bukan seperti hakim yang membatalkan sebuah putusan. Namun, lebih memberikan saran dan rekomendasi agar mencegah maladministrasi sebuah badan publik.

“Apalagi dari kawan-kawan ORI juga sudah infokan ke saya, bahwa isi rekomendasi dalam siaran pers tersebut pun sudah disambut tim presiden. Sudah ada pembicaraan antara Komisioner ORI dengan tim dalam menindaklanjuti temuan Ombudsman,” katanya.

Sementara itu, Romli Atmasasmita menilai, siaran pers Ombudsman terhadap hasil TWK pegawai KPK bertentangan dengan UU KIP. Menurutnya, informasi dari Ombudsman menyesatkan dan menghalangi-halangi tugas KPK dalam pemberantasan korupsi.

Di samping itu, Romli menilai, Ombudsman tidak sah melakukan pemeriksaan. Sebab, KPK merupakan badan penegakkan hukum, bukan pelayanan publik.

“Selain itu, Ketua KPK itu fungsi utamanya penegakan hukum, tidak ada fungsi pelayanan publik. Jadi, tidak relevan dari awal. 75 pegawai KPK yang tak lolos KPK bukan hanya lakukan implementasi hukum tapi juga harus faham kultur eksistensi KPK,” kata Romli.

Oleh karena itu, siaran pers tersebut tidak sesuai kewenangan ORI dan berpotensi melanggar aturan. Merujuk UU No.37/2008 tentang ORI, peran fungsi Ombudsman hanya terkait pemeriksaan atas perbuatan melanggar hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, dan menimbulkan kerugian material.

“Tidak ada asap kalau tak ada api. Akarnya bukan di siaran pers hemat saya, tapi bahwa KPK sebelum TWK ini adalah lembaga dengan kewenangan luar biasa yang sulit dikendalikan sekalipun dari internal. Kewenangan mereka tidak disertai akuntabilitas yang baik, belum dengan faksi internal. Betapa banyak tersangka yang ditetapkan tanpa bukti permulaan, betapa banyak keputusan bukan kolegial tapi kewenangan suara mayoritas,” katanya.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Kasus Harian Turun, Kematian Covid Meroket

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Indonesia mencatat penambahan kasus harian Covid-19 sebanyak 43.479  pada hari ini, Kamis, 29 Juli 2021. Angka ini lebih sedikit dibanding kemarin, Rabu (28/07) sebanyak 47.791 kasus. Dengan penambahan itu, total kasus Covid-19 yang ada di Tanah Air  mencapai 3.331 juta orang kasus positif baru sejak ditemukan kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Sementara itu, kematian akibat terpapar virus corona kembali meninggi. Tercatat 1.893 pasien Covid-19 meninggal. Sehingga, jumlah orang meninggal karena Covid-19 total berjumlah 90.552.  Angka kematian ini naik dibanding kemarin yakni 1.824.

Baca juga: Masih Tinggi, Kematian Covid-19 Bertambah 1.824 

Kabar baiknya, pasien sembuh dari virus corona terus bertambah sebanyak 45.494  pasien yang dinyatakan bebas dari Covid-19. Naik dari sebelumnya yang berjumlah 43.856 pasien sembuh dari Covid-19. Total pasien Corona yang dinyatakan se mbuh hingga saat ini berjumlah 2.596 juta orang orang.

Continue Reading

Nasional

FBJP Bangunkan Tempat Tinggal Anak Yatim-Piatu korban Covid-19

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Forum Budaya Jakarta Pesisir (FBJP) berkolaborasi dengan Pemerintah Kelurahan Ancol menggelar aksi sosial berupa pembangunan rumah untuk anak Yatim Piatu di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

Pembangunan tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Ketua FBJP Husein Munir dan Lurah Ancol, Rusmin, di RT 09/04, Kelurahan Ancol, Jakarta, pada Kamis (29/07/2021).

Husein mengatakan, pembangunan rumah tinggal bagi ke keluarga anak yatim piatu itu merupakan bentuk kepeduliannya kepada sesama.

“Kedua orang tua anak ini, enam bulan lalu meninggal,  jadi betul-betul keluarga yatim piatu dan kondisi rumahnya sudah tidak layak huni dan kami dari FBJP memberikan tempat yang sedikit lebih layak,” ujarnya.

Baca juga: FBJP Desak Pemerintah Rilis Protokol Isoman dan Bagikan Alat Bantu 

Husein menargetkan, pembangunan rumah tinggal bagi anak yatim piatu ini akan selesai dalam waktu satu bulan mendatang.  Sementara, selama dalam pembangunan FBJP menyewakan tempat tinggal bagi anak yatim piatu tersebut.

“Untuk membantu masyarakat lainnya, kedepannya FBJP akan melakukan kerjasama dengan steakholder yang ada melalui dana corporate sosial responsibility (CSR),” imbuhnya.

Pada kesempatan sama Lurah Ancol, Kecamatan Pademangan, Rusmin mengatakan, kegiatan itu merupakan bentuk kolaborasi dengan melibatkan seluruh jajaran yang ada. Ia mengapresiasi Forum Budaya Jakarta Pesisir atas pembangunan tempat tinggal bagi warganya.

“Apresiasi yang luar biasa terhadap FBJP yang cepat mendukung kegiatan kami sehingga kami sedikit lega dengan adanya bantuan ini,” kata Rusmin.

Saat ini, lanjutnya, pihaknya tengah mencari solusi untuk kehidupan Riski dan keempat saudaranya lantaran saat ini mereka belum bisa bekerja.

“Kita Kelurahan Ancol saat ini tengah menjajaki dan berusaha untuk mencarikan pekerjaan bagi Riski dan keluarganya. Karena saat pandemi covid ini mereka belum mendapat pekerjaan,” tutup Rusmin.

 

Continue Reading

HOT TOPIC