Connect with us

Nasional

Kemendagri Dorong Pemda Beri Insentif Bagi Tenaga Kesehatan

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong seluruh Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif bagi tenaga kesehatan atau nakes, guna mengefektifkan penanganan Covid-19.

Hal itu disampaikan Plh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Hamdani dalam Rapat Pelaksanaan Refocusing TKDD Tahun Anggaran 2021 bersama Pemerintah Daerah, Selasa (09/02).

“Dalam rangka mendukung efektivitas pengendalian Covid-19 pemerintah juga mendorong adanya insentif bagi tenaga kesehatan di seluruh Indonesia yang telah dimulai pada  2020 dan dukungan percepatan pelaksanaan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia yang dimulai pada 2021,” katanya.

Baca juga: Insentif Nakes Dipotong Hingga 50 persen, Anggota Komisi IX DPR: Kok Tega

Hamdani menuturkan, di samping kegiatan yang tertuang dalam Inmendagri Nomor 3 Tahun 2021 terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Berbasis Mikro, juga telah diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan No. SE-2/PK/2021 tanggal 8 Februari dan juga Instruksi Menteri Desa dan PDTT Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa.

“Dengan demikian, tidak ada lagi permasalahan dalam kaitan dengan dana anggaran yang diperlukan baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten/kota, maupun yang bersumber dari dana desa,” ujarnya.

Menurut Hamdani, kedua beleid yang terbit belakangan tersebut secara langsung mendukung pelaksanaan Inmendagri Nomor 3 Tahun 2021.

“Sudah sangat jelas memberikan mandat kepada kepala daerah yang berkaitan dengan dukungan APBD dan juga kepada kepala desa yang berkaitan dengan dukungan dana desa yang ada dalam APBDes,” tambahnya.

Lebih lanjut Hamdani mengatakan, untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan dan pendanaan penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2021, sesuai arahan Mendagri, diperlukan dukungan pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Ini tentunya melakukan supervisi, melakukan monitoring yang diperlukan dalam proses pelaksanaan agar tentunya tata kelola dalam kaitan dengan pertanggungjawaban dan pengelolaan yang berkaitan dengan APBD dan juga yang berkaitan dengan APBDes itu betul-betul mencerminkan prinsip-prinsip pertanggungjawaban dan tata kelola yang baik,” tandasnya.

Hamdani berharap pemerintah daerah dapat bekerja sama dan bersinergi untuk penanganan Covid-19. Ia juga meminta kepala daerah hingga kepala desa untuk serius mengimplementasikan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021, terutama menyangkut pelaksanaan PPKM Mikro.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Hari Perempuan, DPR Serukan Perang Melawan Kekerasan Gender

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta kepada para perempuan Indonesia untuk terus mengampanyekan perang melawan Kekerasan Berbasis Gender (KBG).

Diketahui, beberapa waktu terakhir KBG menjadi persoalan utama yang menimpa perempuan di tengah pandemi Covid-19. KBG diartikan sebagai kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender.

“Ini termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman, paksaan, dan penghapusan kemerdekaan,” kata Politisi Partai Golkar tersebut dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (8/3).

Menurut Azis, perang melawan KBG atau kekerasan seksual harus juga melibatkan kaum pria.

“Kerja dan gerak bersama dari berbagai pihak dan berbagai lapisan untuk melakukan penanganan dan membangun rujukan adalah harapan. Pelibatan kaum adam dalam pembangunan kesejahteraan perempuan untuk akhiri kekerasan berbasis gender juga penting untuk dikedepankan,” sambungnya.

Bahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama organisasi perempuan lainnya, telah meluncurkan panduan perlindungan hak perempuan dari diskriminasi dan KBG dalam situasi pandemi Covid-19.

Di sisi lain, Azis menyatakan peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2021 merupakan momentum bahwa perempuan Indonesia harus berani menghadapi tantangan serta rasa takut dalam menggapai cita-cita. “Perempuan tidak hanya berada di belakang layar karena memiliki energi, pengaruh dalam kemajuan sebuah bangsa,” ujar politisi dapil Lampung II itu.

Azis menyebut pesan nasihat dari orang tua bahwa perbuatan besar diawali dari langkah pertama. Meskipun berupa langkah kecil, tapi Azis meyakini hal itu menjadi penentu bahwa semua sudah bergerak. “Perempuan Indonesia harus berani menggapai cita-cita. Choose to Challenge,” tegas Azis.

Menurut dia, hidup di alam modern dan demokratis, membuat kesempatan perempuan terbuka luas. Tiada ada lagi kekhawatiran, keraguan, hingga ketakutan yang dulu kerap mendominasi. Bahkan, pemerintah melindungi setiap hak warga negara.

”Pemerintah memberikan keleluasaan untuk membangun bangsa ini. Mulailah berkarya dengan passion yang dimiliki. Soal tantangan di tengah jalan, tak lantas jadi penghalang, justru dijadikannya sebagai motivasi untuk maju,” tutur Azis.

Ia mengingatkan keberanian mengalahkan ketakutan juga yang menjadi modal saat menjejakkan kaki pada persaingan semua lini. Prinsip berani melangkah dan tak lupa pada rumah utamanya yakni keluarga, harus terus dipegang teguh oleh para perempuan Indonesia.

IG

Continue Reading

Nasional

Hari Kesatuan Gerak ke-49, Ketum TP-PKK Tekankan Sinergitas

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Ketum TP-PKK), Tri Tito Karnavian, menekankan pentingnya sinergitas antara TP-PKK dengan kementerian/lembaga dan pihak lainnya.

Hal itu disampaikannya saat memberi sambutan di acara tasyakuran Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 sekaligus Rapat Kerja Nasional PKK ke-9, di Gedung C Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Senin (8/3).

Dalam sambutannya, Tri menjelaskan, gerakan PKK memiliki kemampuan yang luar biasa. Meski begitu, dalam bekerja organisasi ini tidak bisa mengandalkan anggota TP-PKK sendiri. Untuk itu, Tri meminta TP-PKK dapat bekerja sama dengan semua stakeholder, terutama kementerian/lembaga dan pihak lainnya.

Baca juga: Ketum TP PKK Ajak Komunitas Masyarakat Sosialisasikan Masker

“Salah satunya kita tadi sudah saksikan ada kerja sama dengan pihak Isuzu di mana dengan kerja sama itu kita juga bisa membantu beberapa Posyandu dengan bantuan sekitar 100 alat timbang,” ujarnya.

Kemitraan dan sinergitas ini, kata Tri, sangat diperlukan mengingat anggaran TP-PKK cukup terbatas untuk menjalankan semua program.

Tri menyebut, dari hasil evaluasi yang dilakukannya, ia menilai kerja sama TP PKK harus dilakukan juga dengan internal Kemendagri yang memiliki banyak program.

Oleh karena itu, ia pun meminta kepada tim panitia perumus, agar program-program yang ada dapat disinergikan, sehingga tidak hanya menunggu permintaan kementerian dan lembaga di luar Kemendagri. Tri menekankan agar TP-PKK berperan sebagai subjek dalam melaksanakan program pemerintah.

Selain itu, Tri juga meminta kepada semua Ketua TP-PKK di tingkat provinsi untuk bersinergi dengan pemerintah daerahnya masing-masing.

“Kepada Ibu-Ibu semua pengurus PKK pusat, provinsi, dan semua kader provinsi yang mengikut Rakernas, selamat bekerja untuk merumuskan semua strategi dan rencana kita ke depan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, secara simbolis TP-PKK Pusat juga menerima bantuan berupa 100 timbangan bayi dari donatur. Timbangan tersebut diperuntukkan bagi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang mebutuhkan.

Continue Reading

Nasional

Kemendikbud: Pembukaan Kampus Sesuai SKB 4 Menteri

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud, Nizam menyatakan pembukaan kampus masih mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang diumumkan Mendikbud Nadiem Makarim beberapa waktu lalu.

Dalam SKB itu, pimpinan kampus dapat memberikan izin pembelajaran tatap muka (PTM) sesuai penerapan protokol kesehatan.

“SKB Empat Menteri yang telah diumumkan pada November 2020 menyebutkan bahwa pimpinan perguruan tinggi dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan Dirjen Dikti,” kata Nizam dalam keterangan tertulis, Senin 8 Maret 2021.

Kebijakan yang dimaksud tertuang pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

Nizam menyatakan, masyarakat Indonesia termasuk mahasiswa akan segera mengikuti program vaksinasi Covid-19.

“Karena itu, sebelum hadirnya vaksinasi nasional Covid-19, pimpinan satuan pendidikan telah didorong untuk mengakselerasi pembelajaran tatap muka sesuai kondisi satuan pendidikan dan dengan menerapkan protokol kesehatan,” kata Nizam.

Dengan demikian, vaksinasi Covid-19 ini dapat mengakselerasi persiapan pembelajaran tatap muka di lingkungan pendidikan tinggi.

“Saya berharap seluruh warga pendidikan tinggi dapat bersabar dan terus mendukung program vaksinasi ini,” pungkasnya.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC