Connect with us

Hot Topic

Insentif Nakes Dipotong Hingga 50 Persen, Anggota Komisi IX DPR: Kok Tega !

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar menyayangkan pemotongan insentif tenaga kesehatan (nakes) yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, nakes adalah garda terdepan yang tidak seharusnya mendapat pengurangan insentif.

“Saya mendengar semalam dari Menkeu, nakes mau dikurangi insentifnya 50 persen. Nakes ini garda terdepan Pak Menteri Kesehatan. Korban nakes akibat pandemi Covid-19 ratusan bahkan ribuan, kok tega insentifnya dikurangi,” katanya, Kamis 4 Februari 2021.

Selain itu, dia pun mengaku kecewa saat mendengar bahwa di beberapa daerah, insentif untuk nakes masih belum cair.

“Nakes itu sudah merelakan nyawanya semuanya untuk kesehatan kita semua. Rela dikurangi insentifnya itu? Dimana otaknya ini, kita harus sama-sama di sini ini pak.Tolong jangan dikurangi itu insentif mereka,” katanya.

Diketahui, pemerintah memangkas anggaran insentif bagi nakes yang menangani pasien Covid-19 pada tahun 2021 ini. Keputusan tersebut tertuang dalam SK Menteri Keuangan nomor: S-65/MK.02/2021. Nilai insentif berkurang hingga 50 persen dari tahun 2020.

Pada tahun 2021, dokter spesialis mendapatkan insentif sebesar Rp7.500.000, peserta PPDS Rp6.250.000, dokter umum dan gigi Rp5.000.000, bidan dan perawat Rp3.750.000, dan tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp2.500.000. Sementara itu, untuk santunan kematian tenaga kesehatan jumlahnya masih tetap, yakni sebesar Rp300.000.000.

Pada tahun 2020, pemerintah menetapkan besaran insentif untuk dokter spesialis sebesar Rp15 juta. Dokter umum/dokter gigi Rp10 juta. Bidan atau perawat Rp7,5 juta. Tenaga medis lainnya Rp5 juta.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Suami Dikudeta Moeldoko, Annisa Pohan Naik Pitam

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko resmi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3) malam. Sementara itu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi didemisioner dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat sesuai hasil KLB.

Istri AHY, Annisa Larasati Pohan pun angkat suara terkait kisruh yang terjadi di partai belambang mercy. Komentarnya tersebut tampak untuk membela suaminya yang telah dikudeta oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Annisa Pohan melalui akun pribadi Twitternya mengutarakan, yang terjadi di Partai Demokrat saat ini bukan hanya masalah perampokan, melainkan, ‘pemerkosaan’ demokrasi di Indonesia.

Mantan model tersebut berkomentar sesaat setelah adanya Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara (Sumut).

“Ini bukan hanya permasalahan sebuah partai dirampok, tapi masalah lebih besar lagi ‘Pemerkosaan’ Demokrasi suatu negara,” ujar Annisa melalui akun pribadi twitternya @AnnnisaPohan, Jumat (5/3), malam.

Cuitan Annisa Pohan mendapat banyak respon baik yang negatif maupun positif dari para netizen. Salah satu netizen @Rusdayati6 mengaku, prihatin dan tidak tega atas apa yang terjadi dengan Partai Demokrat saat ini.

“Saya bukan anggota partai tapi dada ini terasa nyesek melihat Demokrat dizolimi dan dirampok,” ujar @Rusdayati6.

Sebelumnya, sejumlah pihak, salah satunya Max Sopacua menggelar KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Sumatera Utara.

Kongres itu menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat. Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat berlangsung kurang dari satu jam.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Seknas Jokowi: Presiden Jangan Diframing Seolah-Olah Terlibat Konflik PD

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi mengingatkan, pihak-pihak Partai Demokrat yang berkonflik tidak boleh melakukan framing di media sosial seolah-olah Presiden Jokowi terlibat dalam konflik internal PD. Penyelesaian konflik internal tersebut seharusnya sesuai dengan AD/ART.

“Masak konflik internal bukannya diselesaikan, malah elite PD sibuk framing di media sosial seolah-olah Presiden Jokowi terlibat dalam urusan konflik PD,” kata Sekjen Seknas Jokowi, Dedy Mawardi dalam keterangannya dilansir PublicaNews, Sabtu 6 Maret 2021.

Menurut Dedi, siapa pun di internal PD tidak boleh menyeret Presiden. Lantaran, Jokowi sama sekali tidak terlibat dalam konflik itu.

“Berhentilah memframing Presiden Jokowi dalam konflik Partai Demokrat. Lebih bijak mencari cara menyelesaikan konflik sesuai dengan AD/ART PD,” Dedy menambahkan.

Dedi pun menyarankan supaya Jokowi tidak perlu bersikap atas konflik internal PD ini.

“Ya, kalau Presiden Jokowi diam, sudah benarlah sikapnya. Berdiam atau tak bersikap itu juga konstitusional,” katanya.

Terkait Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB PD Deliserdang, Dedy menegaskan, sebagai urusan pribadi mantan Panglima TNI itu dan tidak ada kaitannya dengan posisi sebagai Kepala KSP.

“Etisnya memang Pak Moeldoko bisa segera mengundurkan diri sebagai Kepala KSP karena sudah terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat,” ujarnya.

Dedy berharap presiden tetap netral sesuai komitmennya menjaga prinsip demokrasi dalam bernegara dan berbangsa.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Ade Armando Minta Moeldoko Mundur dari KSP, Ini Alasannya

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pengajar Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI), Ade Armando angkat suara menyusul ditetapkannya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) 2021 di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Menurut Ade  Moeldoko harus mundur dari Kepala Staf Kepresidenan. Ade Armando menyebut langkah Moeldoko mengambil alih Demokrat dapat mengkhawatirkan Presiden Jokowi. Kepala Negara dikhawatirkan disebut dalang dari kudeta partai yang kini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Karena sudah menjadi Ketua Partai Demokrat, sebaiknya Pak Moeldoko meletakkan jabatan di KSP,” kata Ade di akun Twitter-nya @adearmando1, dikutip Sabtu (6/3).

Baca juga: Respon KLB Medan, AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri 

“Kalau pak Moeldoko tidak mundur dari KSP, itu seolah membenarkan tuduhan bahwa mastermind kudeta Partai Demokrat adalah Pak Jokowi,” sambung pegiat media sosial yang dikenal pendukung Jokowi itu.

Bukan hanya Ade Armando, pegiat media sosial Eko Kuntadhi yang sama-sama aktif di Cokro TV juga menganggap bahwa sebaiknya Moeldoko mundur dari istana dan fokus pada kisruh urusannya di Demokrat.

“Bijaknya kalau Pak Moeldoko lagi bertempur di Partai Demokrat, dia harus istirahat dari KSP dulu, deh. Konsentrasi saja dulu sama arena pertempurannya,” tulisnya di akun twitter @eko_kuntadhi pada Jumat (5/3).

Eko menjelaskan bahwa kisruh terkait Ketum di Partai Demokrat mungkin akan berbuntut panjang sebab SBY tidak akan menyerah begitu saja.

Sebaiknya kata dia, Moeldoko bertarung semestinya dengan SBY tanpa titel Kepala Staf Kepresidenan.

“Menteri atau setara Menteri merangkap Ketum Partai sih, nggak masalah. Toh ada contoh Pak Erlangga, Pak Prabowo. Hanya saja, pertarungan PD kayaknya agak panjang. SBY nggak akan nyerah begitu saja,” tulis Eko.

“Mestinya ini pertarungan Moeldoko vs SBY, bukan Kepala KSP Vs Mantan Presiden,” tambahnya.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC