Connect with us

Hukum

Edhy Prabowo Akui Sewakan Apartemen untuk Debby dan Putri Sejak 2010

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengakui menyewakan apartemen untuk atlet bulu tangkis Keysa Maulitta Putri dan Debby Susanto sejak 2010 silam. Politikus Gerindra itu beralasan, membiayai apartemen kedua pebulu tangkis itu karena ingin memberikan apresiasi.

“Katanya saya memberikan apartemen. Kalau Keysa sama Debby saya sudah sewakan apartemen di Kalibata City. Sudah lama sejak 2010, begitu saya kenal dia,” kata Edhy di Gedung Dwiwarna KPK, Jakarta, Rabu (3/2).

Selain mereka, kata Edhy, dirinya juga memberi apartemen ke pebulu tangkis pria lainnya.

“Saya banyak dekat dengan pebulu tangkis. Laki-laki, perempuan, ya. Semuanya saya sama ratakan,” ujarnya. Namun, ia menyangkal bahwa uang sewa tersebut berasal dari uang suap ekspor lobster atau benur.

Baca juga: KPK: Edhy Prabowo Diduga Gunakan Uang Suap Benur untuk Beli Tanah

Pengacara Edhy, Soesilo Aribowo menyatakan pemeriksaan kliennya sudah masuk ke dalam substansi perkara. Penyidik, kata Soesilo, mendalami perihal sumber uang yang digunakan untuk membeli barang mewah, seperti tas merek LV, tas merek Hermes, baju Old Navy, jam merek Rolex, jam Jacob n Co, tas koper Tumi dan tas koper LV.

“Ini ada 65 pertanyaan, sudah masuk substansi terutama mengenai pembelian-pembelian barang-barang kemarin uangnya diperoleh dari mana,” kata Soesilo.

Edhy bersama sejumlah pihak diduga menerima uang Rp9,8 miliar dan US$100 ribu terkait penetapan izin ekspor benih lobster. Ia diduga menggunakan uang tersebut untuk belanja beberapa barang mewah di Honolulu, Amerika Serikat.

Uang tersebut juga diduga dinikmati istri Edhy, Iis Rosita Dewi yang merupakan anggota DPR dari Fraksi Gerindra. Namun, Edhy membantah istrinya tersebut menerima uang dugaan korupsi itu.

Dalam kasus ini, komisi antirasuah telah menetapkan total tujuh orang sebagai tersangka. Edhy termasuk satu di antaranya.

Edhy disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Istri Edhy Prabowo, Iis Rosita Dewi Bakal Diperiksa KPK

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa anggota DPR Iis Rosita Dewi dalam kasus dugaan suap izin ekspor benur atau benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2020.

Iis yang merupakan istri dari mantan Menteri KKP Edhy Prabowo ini akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan suaminya.

“Iis Rosita Dewi (anggota DPR RI) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka EP (Edhy Prabowo),” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (5/3). Belum diketahui apa yang hendak digali penyidik dari mereka.

Dalam kasus ini KPK menjerat Edhy Prabowo dan enam tersangka lainnya. Mereka adalah Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP, Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo, Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP, Andreau Misanta Pribadi (AMP) selaku Stafsus Menteri KKP, Amiril Mukminin (AM) selaku sespri menteri, dan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP).

Edhy diduga telah menerima sejumlah uang dari Suharjito, chairman holding company PT Dua Putera Perkasa (DPP). Perusahaan Suharjito telah 10 kali mengirim benih lobster dengan menggunakan jasa PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT Aero Citra Kargo dengan biaya angkut Rp 1.800/ekor. Perusahaan PT ACK itu diduga merupakan satu-satunya forwarder ekspor benih lobster yang sudah disepakati dan dapat restu dari Edhy.

Dalam menjalankan monopoli bisnis kargo tersebut, PT ACK menggunakan PT Perishable Logistics Indonesia (PLI) sebagai operator lapangan pengiriman benur ke luar negeri. Para calon eksportir kemudian diduga menyetor sejumlah uang ke rekening perusahaan itu agar bisa ekspor.

Uang yang terkumpul diduga digunakan untuk kepentingan Edhy Prabowo dan istrinya, Iis Rosyita Dewi untuk belanja barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat pada 21-23 November 2020. Sekitar Rp 750 juta digunakan untuk membeli jam tangan Rolex, tas Tumi dan Louis Vuitton, serta baju Old Navy.

Edhy diduga menerima uang Rp 3,4 miliar melalui kartu ATM yang dipegang staf istrinya. Selain itu, ia juga diduga pernah menerima USD 100 ribu yang diduga terkait suap. Adapun total uang dalam rekening penampung suap Edhy Prabowo mencapai Rp 9,8 miliar.

IG

Continue Reading

Hukum

Tempat Hiburan Malam yang Edarkan Narkoba akan Dicabut Izin Usahanya

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polda Metro Jaya akan meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mencabut izin usaha tempat hiburan malam bila tempat itu menjadi lokasi peredaran narkoba.

“Kalau ditemukan (tempat hiburan) ada narkoba kami rekomendasi pada pemda cabut izinnya kalau perlu ya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Jumat 5 Maret 2021.

Namun, bila hanya melanggar jam batas waktu operasional biasanya hanya disegel dengan batas waktu.

Dalam hal ini, pihaknya akan sepenuhnya menyerahkan penindakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) daerah masing-masing.

“Tetapi kalau dia melewati batas malam ada aturan, biasanya kita segel dengan batas waktu, Perda dan pelaksanaanya adalah teman dari Satpol PP,” ujarnya.

Posisi TNI maupun Polri memberikan dukungan untuk membackup Satpol PP dalam pelaksanaan aturan Perda maupun Pergub.

Yusri menyebutkan selama pelaksanaan operasi yustisi yang berlangsung di wilayah hukum Polda Metro Jaya, pihaknya mencatat sudah ratusan tempat hiburan dan rumah makan ditutup.

Namun, dia tidak menjelaskan apakah ratusan tempat hiburan malam dan rumah makan yang telah ditutup akibat dari kasus perederan narkoba.

“Sudah 599 tempat hiburan dan rumah makan yang kita lakukan penutupan oleh tim yustisi yang bekerjasama dengan Satgas Covid-19,” kata Yusri.

HY

Continue Reading

Hukum

KPK Periksa Eks Penasihat Menteri KKP Effendi Gazali

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Mantan Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Effendi Gazali diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (4/3). Guru besar komunikasi politik itu dicecar pengetahuannya soal kajian dan konsep rancangan kajian ekspor benih lobster.

“Effendi Gazali (mantan penasihat Menteri KKP) didalami pengetahuannya terkait dengan hasil kajian dan konsep rancangan Peraturan Menteri KKP mengenai kebijakan ekspor benih lobster,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (4/3).

Penyidik KPK juga memeriksa pegawai Bank Mandiri Eko Irwanto. KPK menelisik soal pengetahuannya terkait dugaan pelunasan satu unit rumah milik mantan stafsus Edhy Prabowo, Andreau Pribadi Misata yang berlokasi di Bekasi dan Jawa Barat.

“Diduga sumber uangnya dari kumpulan para eksportir benur yang mendapatkan izin ekspor di KKP,” ucap Ali.

Penyidik KPK juga mencecar Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya Ditjen Perikanan Budidaya KKP, Arik Hari Wibowo mengenai dugaan adanya perintah khusus dari Edhy Prabowo untuk menghilangkan nilai persentase budidaya benur sebelum dilakukannya ekspor.

Dalam perkara ini, KPK baru menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo; dua stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misanta (APM); serta, pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD).

Selanjutnya, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan, Ainul Faqih (AF) dan pihak swasta, Amiril Mukminin. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito (SJT) sebagai tersangka.

KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp 10,2 miliar dan USD 100 ribu dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama sebagai eksportir benih lobster atau benur.

Keenam tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC