Connect with us

Hot Topic

Apresiasi Sanksi Tegas SKB 3 Menteri, KPAI: Harus Disosialisasikan Dulu

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Tiga menteri yakni Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) soal penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah. SKB yang mengatur cara berpakaian di sekolah ini dinilai menghentikan kebijakan yang diskriminatif.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPA) lewat keterangan tertulisnya, Rabu (3/2) mendukung penuh SKB ini lantaran akan menghentikan berbagai polemik yang selama ini ada di sejumlah daerah, karena munculnya berbagai aturan terkait seragam di lingkungan sekolah bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang dinilai cenderung diskriminatif dan intoleransi sekolah-sekolah negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Namun, KPA memberi catatan dalam SKB 3 Menteri ini, sekolah-sekolah dan daerah yang memiliki aturan bertentangan dengan SKB 3 Menteri tersebut, diharuskan mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari kerja sejak keputusan bersama tersebut ditetapkan. Retno meminta agar pemerintah melakukan sosialisasi lebih dulu.

“Namun, sebelum memberikan sanksi tegas, KPAI mendorong agar para pendidik dan Kepala Sekolah wajib diberikan dahulu sosialisasi sekaligus pemahaman terkait ketentuan peraturan perundangan lain yang mengharuskan sekolah-sekolah negeri untuk menyemai keberagaman, menguatkan persatuan, mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan menjunjung tinggi HAM. Harus diberikan pengetahuan juga tentang hirarki peraturan perundangan, bahwa aturan di level sekolah dan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya,” tutur Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti.

Retno juga menyinggung kewenangan Kemendikbud dalam ketentuan SKB 3 Menteri yang dapat memberikan sanksi kepada sekolah terkait pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya. Namun Retno meminta agar Kemendikbud mempertimbangkan keadilan dalam sanksi tersebut.

“Hal ini memang kewenangan Kemendikbud yang dapat dipergunakan untuk memberikan tekanan dan sanksi kepada pihak sekolah yang membandel tidak mematuhi SKB 3 Menteri, meskipun ada plus minusnya. Misalnya, peserta didik yang bersekolah di tempat tersebut menjadi terdampak dalam pelayanan proses pembelajaran di sekolah yang berkualitas dan berkeadilan karena adanya penghentian bantuan pendanaan,” jelas Retno.

Di sisi lain, kata Retno, SKB ini merupakan langkah yang progresif lantaran kebijakannya berbasis pada pendidikan berbasis HAM.

“Aturan yang tidak mewajibkan peserta didik dan guru untuk menggunakan seragam dengan kekhususan agama tertentu merupakan cerminan dari HAM. KPAI menegaskan lembaga pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis,” ujar mantan Sekjen FSGI itu.

Menurut Retno, pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, nondiskriminatif dan menjunjung tinggi HAM. Retno juga menyinggung ketentuan menggunakan jilbab bagi peserta didik dan guru yang beragama Islam. Menurut KPAI kewajiban itu harus dilakukan dengan mengutamakan kesadaran tanpa memaksa.

“Menggunakan penutup aurat bagi muslimah memang kewajiban, namun caranya dalam prinsip mendidik, tidak dapat dilakukan dengan paksaan, harus dengan membangun kesadaran terutama bagi anak-anak. Berikan pengetahuan, edukasi dan contoh (model) terlebih dahulu, sehingga anak memiliki kesadaran pribadi tanpa merasa terpaksa melakukannya dan benar-benar yakin saat memutuskan menggunakannya, jadi tidak dipandang hanya sekedar seragam, namun menyadari makna mengapa harus menutup aurat,” ucapnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Pakar: LPTK Perlu Dorong Pembelajaran Berbasis TPACK

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Pengajar Program Studi Teknologi Pendidikan UNJ Uwes Anis Chaeruman mengatakan guru tidak sekedar memberikan materi pembelajaran di dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ). Guru didorong untuk mendidik banyak kecakapan dan keterampilan lain sesuai dengan kebutuhan peserta didik di abad ke-21.
Meskipun begitu,

“Ini menjadi tantangan yang tidak mudah bagi guru untuk memberikan banyak kebutuhan siswa di luar materi pembelajaran, di tengah segala keterbatasan yang ada,” kata Uwes Anis dalam diskusi dengan tema “Mendesain Kembali Pendidikan Guru Menjawab Tantangan Era Digital” yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta (IKA UNJ), Rabu (24/2).

Ia mengungkapkan bahwa setidaknya ada tujuh kecakapan yang perlu dipenuhi guru dalam menjawab permasalahan di abad 21.

Berdasarkan 21 st. Learning Partnership dan New Literacy dari Klaus Schwab, kecakapan itu diantaranya, literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, karir skill, media informasi dan literasi teknologi, skill belajar dan inovasi, serta literasi agama dan spiritual.

“Ini tugas mulia yang harus diemban oleh guru, dalam menciptakan manusia di era digital dan dalam rangka bonus demografi,” kata dia.

Selain itu, katanya, guru juga perlu mengembangkan beberapa softskill yang memang dibutuhkan oleh peserta didik diantaranya, kemampuan memecahkan masalah, kritis, kreatif, managemen manusia, fleksibilitas kognitif, negosiasi, dan orientasi pelayanan.

“Fleksibilitas kognitif ini yang paling berat di negara berkembang, akhirnya banyak yang terpengaruh hoaks,” katanya.

Uwes menjelaskan, hal ini pun menjadi tugas bagi lembaga penyedia calon guru di Indonesia, yakni Lembaga Pendidik dan tenaga Kependidikan (LPTK) dan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Berdasarkan hasil penelitiannya, ia ungkapkan kedua lembaga itu perlu mendorong pembelajaran yang berbasis Pedagogical Content Knowledge (PCK) dan Technological Pedagogical  And Content Knowledge (TPACK).

Ia memaparkan, bahwa sejauh ini guru belum memahami bagaimana TPACK, masih dipahami sebagai pengadaptasian pendidikan melalui teknologi. Selain itu, selama ini pendidikan guru masih dominan dalam hal konsep tidak mengimbangi bagaiamana LPTK dan PPG memberikan praktik langsung pembelajaran. Hal itu menjadi penting agar LPTK dan PPG merumuskan pembelajaran bagi calon guru.

“Saya baru bisa paham menjadi guru setelah mengajar, padahal saya lulusan LPTK,” katanya.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Kabareskrim Baru Akan Selesaikan Kasus Tewasnya Anggota FPI

Published

on

By

Kabareskrim, Komjen Pol Agus Andrianto

Channel9.id-Jakarta. Resmi dilantik sebagai Kabareskrim, Komjen Pol Agus Andrianto berjanji menuntaskan dugaan pelanggaran HAM atas tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam (FPI).

“Tadi beliau (Kapolri) sudah menekankan untuk segera dilakukan apa yang menjadi rekomendasi Komnas HAM untuk segera dilaksanakan,” kata Komjen Agus di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (24/2).

Kasus tersebut, menurut Komjen Agus, sudah ditekankan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo agar segera diselesaikan. Oleh karena itu, mantan Kabarhakam Polri itu meminta waktu untuk menuntaskan kasus tersebut.

“Itu kan membutuhkan waktu. Penanganan perkara membutuhkan waktu, alat bukti sudah ada pelimpahan dari beberapa Komnas HAM, semakin cepat semakin baik,” jelasnya.

Baca juga : Polri Persilahkan Komnas HAM Usut Tewasnya Enam Laskar FPI

Di sisi lain, Komjen Agus tak memungkiri penyelesaian kasus tersebut menemui kendala. Namun, pihaknya akan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan.

“Kendala dalam proses penyelidikan ini kan pasti ada, mudah mudahan bisa kita penuhi dan semoga bisa kita berikan kepastian hukum kepada pelakunya,” pungkasnya.

Komnas HAM sendiri sudah mengumumkan hasil penyelidikannya terkait peristiwa 6 anggota Front Pembela Islam (FPI) yang tewas di Tol Jakarta-Cikampek. Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam mengatakan, dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa Habib Rizieq Shihab memang benar sedang dibuntuti oleh petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya.

“Bahwa terjadi pembuntutan terhadap MRS (Muhammad Rizieq Shihab, Red) oleh Polda Metro Jaya, merupakan bagian dari penyelidikan kasus pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang diduga dilakukan MRS,” ujar Anam dalam konferensi pers secara daring, Jumat (8/1).

Anam mengatakan, empat dari enam laskar FPI yang meninggal dunia merupakan korban pelanggaran HAM. Pasalnya, tidak ditemukan upaya lain dari petugas Kepolisian untuk menghindarkan jatuhnya korban jiwa. Sementara itu, dua orang yang meninggal bukan merupakan korban pelanggaran HAM. Sebab, saat peristiwa di Tol Jakarta-Cikampek Km 50 terjadi, polisi dan laskar FPI saling adu tembak.

“Penembakan sekaligus terhadap empat orang dalam satu waktu, tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya korban jiwa, mengindikasikan adanya tindakan unlawfull killing terhadap empat orang laskar FPI,” ungkap Anam.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Presiden Jokowi Minta Perbaikan Tanggul Citarum Selesai Dua Hari Lagi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Presiden Joko Widodo meninjau langsung tanggul Sungai Citarum yang terletak di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 24 Februari 2021. Tanggul tersebut jebol pada Sabtu (20/2) malam sehingga mengakibatkan sejumlah rumah di daerah sekitarnya terendam banjir dari limpasan air Sungai Citarum.

“Pada hari Sabtu malam jam 10 tanggal 20 Februari yang lalu, tanggul Citarum ini jebol. Ada tiga titik yang mengalami jebol tanggul seperti ini,” kata Presiden Joko Widodo di lokasi peninjauan.

Menurut Presiden, perbaikan tanggul yang jebol tersebut sudah dimulai sejak dua hari yang lalu. Presiden berharap kepada jajaran terkait agar menyelesaikan perbaikan tanggul tersebut secepatnya.

“Insyaallah saya memberi target maksimal dua hari lagi sudah harus selesai tanggulnya sehingga semuanya berfungsi normal kembali,” ujarnya.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden yang tiba sekitar pukul 15.10 WIB di lokasi langsung meninjau proses pengurukan di desa terdampak banjir. Tampak sejumlah alat berat seperti ekskavator digunakan dalam proses pengurukan tersebut.

Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum juga berdampak pada 4.867 KK dengan jumlah pengungsi mencapai 9.438 jiwa. Para pengungsi tersebut kini berada di 17 titik pengungsian yang tersebar di sembilan desa yang terdampak, yakni Desa Karangsegar, Desa Sumberurip, Desa Karangharja, Desa Sumbereja, Desa Karangpatri, Desa Bantarsari, Desa Karanghaur, Desa Sumbersari, dan Desa Bantarjaya.

Banjir juga telah mengakibatkan kerusakan sejumlah infrastruktur, termasuk rumah-rumah penduduk yang pada kesempatan itu turut ditinjau oleh Presiden Joko Widodo.

“Kemudian masyarakat yang terkena dampak, tadi di sini ada 30 juga perumahannya akan segera diselesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

 

Continue Reading
Vaksin Corona

HOT TOPIC