Connect with us

Nasional

Kemendagri Minta Kepala Daerah Antisipasi Hadapi Bencana Alam

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi bencana alam. Instruksi itu tertuang dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 361/6186/SJ tentang  Penyebarluasan Informasi Kebencanaan sebagai Langkah Antisipatif terhadap Fenomena Alam La Nina dan Bencana Alam Lainnya.

Menurut Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Adwil Kemendagri) Safrizal, surat edaran yang dikeluarkan Mendagri, merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami.

“Juga dalam rangka peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan serta penyebarluasan informasi kebencanaan sebagai langkah antisipatif terhadap fenomena alam La Nina dan bencana alam lainnya,”ujar Safrizal di Jakarta, Rabu (18/11).

Maka, lanjutnya, dalam beleid itu, Mendagri meminta kepala daerah untuk mengambil langkah strategis.

Pertama,  melaksanakan pemenuhan penerapan SPM sebagaimana Permendagri Nomor 101 Tahun 2018. Pemenuhan penerapan SPM ini mencakup  penyediaan jenis pelayanan informasi rawan bencana.

“Ada pun penyediaan jenis pelayanan informasi rawan bencana antara lain, pertama menyusun data penduduk tematik kebencanaan yang menjadi target layanan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana sesuai dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB),” ujar Safrizal.

Kedua, menggunakan data dan informasi kebencanaan berbasis internet atau smartphone yang telah diakui dan ditetapkan oleh instansi pemerintah.

Ketiga, menyebarluaskan informasi kebencanaan kepada masyarakat melalui dukungan teknologi informasi maupun menggunakan metode dan inovasi yang disesuaikan dengan kearifan lokal serta penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik.

Selain itu, lanjut Safrizal, dalam surat itu juga,  Mendagri meminta kepala daerah untuk menyediakan jenis pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Pertama, melaksanakan gladi latihan kesiapsiagaan terhadap bencana yang melibatkan Pemerintah atau pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. Khususnya terhadap jenis ancaman bencana gempa bumi, tsunami dan hidrometeorologi berdasarkan dokumen rencana kontijensi yang telah disusun pada daerah provinsi dan kabupaten atau kota.

Kedua, menyusun, menerapkan dan melakukan review terhadap pedoman atau prosedur tetap terkait teknis pelaksanaan operasional penyebarluasan informasi kebencanaan selama 24/7 (24 jam per hari dalam satu minggu) pada masing-masing Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) BPBD provinsi dan kabupaten atau kota.

“Ketiga, melakukan pemetaan  titik-titik prioritas penyebarluasan informasi kebencanaan di daerah, diantaranya kawasan pemukiman, sekolah, pasar, puskesmas, kantor, prasarana vital dan rumah ibadah,” jelasnya.

Langkah lain yang diinstruksikan Mendagri dalam surat ini, kata Safrizal adalah penyediaan jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.  Jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ini mencakup beberapa hal.

Baa juga: Kemendagri: Kabupaten Manggarai Barat Zona Kuning

Pertama,  kepala daerah diminta untuk mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang memadai dan siap digunakan setiap saat dalam keadaan darurat bencana. Kedua, mengkoordinasikan seluruh sumber daya strategis di wilayah provinsi dan kabupaten atau kota. Ketiga, melaksanakan operasi pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana sesuai standar operasional penyelamatan dan evakuasi.

Sementara langkah strategis yang kedua, kata Safrizal, pemerintah daerah provinsi wajib melaksanakan urusan penanggulangan bencana. Terkait ini ada beberapa langkah yang harus dilaksanakan pemerintah daerah provinsi.

Pertama, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana daerah kabupaten atau kota di wilayahnya.

Kedua, melaksanakan pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.  Dan apabila terjadi keadaan darurat wajib memberikan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

“Langkah strategis yang ketiga, mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah,” katanya

Adapun langkah strategis yang keempat, para kepala daerah harus memprioritaskan penanggulangan bencana dalam menyusun perencanaan program dan anggaran berdasarkan Permendagri yang mengatur pedoman penyusunan RKPD dan APBD.

Masih terkait masalah bencana alam, Safrizal mengungkapkan bahwa Kemendagri telah melakukan kerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Kerjasama ini terkait dengan  Early Warning System (EWS) berupa sirine pendeteksi tsunami berjumlah 85 titik pada tahun 2020 – 2021.

“Kemendagri bekerjasama dengan BMKG akan memasang EWS 85 titik pada tahun 2020-2021 di tempat- tempat yang risiko sangat tinggi tsunami. Jadi  Kemendagri dan BMKG akan memperbaiki sirine tsunami di kawasan risiko tinggi tsunami seluruh Indonesia. Untuk tahun 2020 fokus di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat,” ujarnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Libur Akhir Tahun, 9 Hutan Kota di Surabaya Akan Dibuka

Published

on

By

Channel9.id-Surabaya. Sambut libur akhir tahun, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama jajarannya melakukan panen raya hidroponik di Mini Agro Wisata, komplek kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) yang terletak di Jalan Pagesangan II nomor 56 Surabaya. Panen raya itu dimulai dengan memanen sayur-sayuran seperti sawi, terong, tomat serta kangkung.

Berbeda dari panen biasanya, kali ini, Risma mengajak beberapa anak Surabaya untuk terjun langsung dan melihat keseruan panen raya.

Raut wajah dan eskpresi para anak-anak itu pun terlihat sangat bahagia tatkala ia harus memetik tanaman. Bahkan, mereka nampak gembira ketika bermain di sekitar area tersebut. Mereka semakin cerita ketika memberi makan ikan lele dan kelinci.

Risma mengatakan ada sembilan hutan kota yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk bermain dan belajar saat libur akhir tahun 2020. Risma menyarankan warganya untuk lebih memilih liburan di hutan kota ketimbang ke luar daerah.

“Saya harap warga jangan liburan ke luar kota atau ke luar negeri dulu, khusus tahun ini aja. Ini demi kebaikan bersama,” kata Risma di Surabaya.

Risma menyatakan, pihaknya akan membuka 9 hutan kota yang ada di Surabaya, saat liburan akhir tahun. Meskipun mungkin tidak seperti yang dibayangkan saat liburan pada umumnya, akan tetapi menurutnya, minimal dapat mengisi waktu dan kegiatan selama liburan.

“Nanti akan kita buka. Mungkin bisa juga kita maksimalkan selama liburan di rumah dengan bersih-bersih dan menata rak buku. Jadi karena itu saya mohon mari kita tahan satu tahun ini saja untuk tidak ke luar kota atau luar negeri,” ujar Risma.

Berkaca dari liburan sebelumnya, kata Risma, kasus Covid-19 di Surabaya sempat mengalami kenaikan. Selain itu, lanjut Risma, tetap berada di Surabaya selama libur Nataru, akan lebih aman dari potensi tertularnya Covid-19

“Jadi yang liburan kemarin Surabaya ada kenaikan, namun kami cepat melakukan antisipasi. Jadi yang suspect misalkan baru batuk, pilek, itu kita deteksi. Jadi yang mengeluh berobat batuk pilek langsung kita swab. Itulah mengapa penanganan kami lebih cepat,” kata Risma.

Continue Reading

Nasional

Rektor UKI Ajak Warga ke TPS dengan Protokol Kesehatan Demi Pilkada Sehat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A. mengajak seluruh warga yang memiliki hak pilih di Pilkada Serentak 2020 untuk datang ke TPS dengan protokol kesehatan yang ketat untuk mewujudkan Pilkada yang sehat dan aman Covid-19.

“Pilkada 2020 menjadi bagian dari proses demokrasi di negara kita yang harus ditegakkan. Pilkada harus dilakukan dengan bijak dan didukung warga negaranya. Namun pilkada harus tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat,” ungkap Rektor UKI Dr. Dhaniswara saat dihubungi, Jumat (4/12/2020).

Pilkada Serentak tahun 2020 akan berlangsung sukses dengan menjamin kesehatan seluruh masyarakat yang menjadi pemilih dan juga para petugas di TPS. Dhaniswara mengapresiasi sejumlah inovasi seperti kampanye digital dan tahapan lain yang dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dalam Pilkada, sehingga bisa mencegah penyebaran Covid-19.

Baca juga: Dirjen Otda: Tunjukkan Semangat Demokrasi dalam Pilkada 2020 

“Pandemi Covid-19 membuat masyarakat beradaptasi menggunakan teknologi digital untuk bekerja dan belajar dari rumah. Begitu pun yang berkaitan dengan agenda nasional seperti Pilkada tentu saja Pemerintah bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu telah merumuskan regulasi yang beradaptasi dengan kebiasaan baru,” paparnya.

Dhaniswara mencontohkan, di kampusnya, tenaga pendidik UKI melakukan kegiatan pengajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yaitu dengan menggunakan software Microsoft 365.

“Teknologi Informasi dan komunikasi memberikan kontribusi penting bagi dunia pendidikan yaitu untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas model pembelajaran berbasis teknologi aplikatif,” tambahnya.

Prodi Ilmu Politik Fisipol UKI juga turut mengadakan kegiatan webinar seputar partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2020.

“Karena itu, saya mewakili civitas UKI mendukung penuh gelaran Pilkada serentak agar sirkulasi kepemimpinan di daerah tidak mandek, sehingga di tengah krisis karena pandemi seperti saat ini, daerah bisa segera berbenah untuk bangkit menangani Covid-19 lebih baik lagi dan juga dampak sosial ekonominya,” ujarnya.

Dhaniswara juga berharap Kepala Daerah yang terpilih nanti selain fokus menangani Covid-19 dan memulihkan perekonomian juga tidak mengesampingkan pembangunan sumber daya manusia yaitu dengan memajukan pendidikan di daerahnya.

“Selain fokus menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya, kepala daerah harus berkomitmen untuk mendukung inovasi dan pengembangan SDM terutama di dunia riset penelitian. Mengingat di masa pandemi dan era disrupsi seperti saat ini, dibutuhkan terobosan dan inovasi terutama di bidang kesehatan juga teknologi informasi,” pungkasnya.

Continue Reading

Nasional

Skema Gaji PNS Berubah, Gaji Tinggi Bagi yang Berkriteria Khusus

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan pemerintah akan mengubah skema gaji bagi pegawai negeri sipil (PNS). Perubahan ini akan merujuk pada amanat Pasal 79 dan 80 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Rini Widyantini menyatakan pemerintah akan memberikan gaji tinggi kepada PNS berkarakteristik khusus.

Kriteria khusus yang dimaksud adalah ASN berisiko tinggi dan ASN dalam lingkungan dan situasi strategis yang kemungkinan terpapar risiko dalam bidang kerjanya. “Tak hanya itu, ASN yang melaksanakan tugas di wilayah 3T juga diberikan insentif tambahan,” kata dia, lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (5/12).

Baca juga: Pemerintah Rombak Skema Penggajian PNS, Begini Penjelasan BKN

Sementara, Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Paryono mengatakan formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.

Ia mengatakan, perubahan sistem penggajian yang semula berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menjadi sistem berbasis pada harga jabatan didasarkan pada nilai jabatan. Sementara, nilai jabatan diperoleh dari hasil evaluasi jabatan yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkatan jabatan (pangkat).

Nanti, implementasi perubahan skema gaji akan dilakukan secara bertahap. Selain itu, pemerintah juga akan melihat kondisi keuangan negara dalam menerapkan penghasilan PNS.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji PNS, besaran gaji pokok PNS berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan golongan jabatan dan lama masa kerja atau masa kerja golongan (MKG).

Untuk gaji PNS, saat ini terbagi menjadi empat golongan yakni I, II, III dan IV. Sementara, MKG dihitung menyesuaikan masa kerja dari terendah hingga tertinggi yakni 0-33 tahun.

Berikut rinciannya:

Golongan I: Rp1.560.000 sampai Rp2.686.500

Golongan II: Rp2.022.000 sampai Rp3.820.000

Golongan III: Rp2.579.400 sampai Rp4.797.000

Golongan IV: Rp3.044.300 sampai Rp5.901.200

IG

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC