Connect with us

Hot Topic

Mendagri: Pelanggaran Prokes pada Tahapan Pilkada Tidak Signifikan

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan, pelanggaran protokol kesehatan (prokes) pada tahapan Pilkada Serentak 2020 tidak signifikan. Hal itu disampaikannya saat rapat dengan pendapat dengan Komisi II DPR RI secara virtual pada Rabu (18/11).

“Sejauh ini, pelanggaran terhadap protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada bisa dikatakan tidak terlalu signifikan,” ujarnya.

Tito menilai, pelaksanaan Pilkada berjalan lancar, baik dari sisi data pemilih, maupun tahapan lainnya. Misalnya, tahapan verifikasi faktual yang rawan penularan berjalan lancar. Begitu juga potensi kerumunan lainnya di saat coklit pada tahapan pemutakhiran data pemilih bisa diatasi.

“Memang yang terjadi kerumunan pada saat pendaftaran bakal pasangan calon, yang sudah kami sampaikan persoalan utamanya adalah pemberlakuan PKPU Nomor 13 tanggal 1 September memberi ruang yang sangat sempit untuk sosialisasi dan koordinasi yang melibatkan jaringan semua daerah Forkopimda dan lain-lain,” katanya.

Namun, lanjut Tito, setelah penetapan pasangan calon, pelanggaran terhadap protokol kesehatan tidak terlalu signifikan. Meski begitu, Kemendagri bersikap tegas terhadap kepala daerah yang terbukti melanggar protokol kesehatan.

Baca juga: Balas Sindiran Anies, Bawaslu: 1.400 Pelanggaran Prokes Telah Ditertibkan

“Kemendagri telah memberikan teguran kepada kepala daerah yang ikut dalam kerumunan atau tidak mencegah kerumunan. Itu ada 83 kepala daerah sudah kita berikan teguran secara tertulis,” jelasya.

Langkah sosialisasi dan antisipasi menurut Mendagri sangat penting untuk mengawal Pilkada yang akan aman dari pandemi Covid-19. Maka kemudian digelar rapat koordinasi.

Di tingkat nasional rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Menkopolhukam. Rapat dihadiri oleh sejumlah menteri, perwakilan Panglima TNI, wakil dari Kapolri, Kejagung, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kepala BNPB yang juga merangkap Kasatgas Covid-19, jajaran penyelenggara pemilu di daerah, para kepala daerah beserta jajaran Forkopimdanya.

“Artinya unsur penyelenggara, unsur pengawas, pengamanan, ini semua kita minta untuk hadir, dilaksanakan 9 September dan 18 September secara nasional. Rapat melibatkan 32 gubernur, kecuali Gubernur Aceh dan Gubernur DKI Jakarta yang karena kedua daerah tersebut tidak ada Pilkada, ” ujarnya.

Dalam rapat itu, kata Mendagri, disosialisasikan PKPU oleh KPU secara detail. Termasuk, seperti apa teknis protokol kesehatan yang diatur dalam PKPU. Kemudian soal netralitas dan lainnya. Bawaslu juga menyampaikan apa yang harus dilakukan.

“Polri apa yang harus dilakukan, TNI untuk mengamankan dan juga menegakkan protokol Covid-19. Disamping landasan PKPU Nomor 13 Tahun 2020, juga Polri dapat melaksanakan penerapan UU lain dalam rangka pandemi Covid-19, yaitu UU tentang Wabah Penyakit Menular,” katanya.

Selain itu, Kemendagri dan pemerintah daerah juga melaksanakan Rakor antisipasi pelaksanaan Pilkada. Rakor ini sudah dilaksanakan oleh 309 daerah meskipun ada 270 daerah yang menggelar Pilkada tahun ini.

”Kami sudah monitor dan sudah melaksanakan semua dan mengundang pasangan calon dan pada saat pasangan calon hadir dalam rakor mereka juga membuat pakta integritas untuk mendukung Pilkada aman dan damai, aman dari gangguan konvensional maupun aman dari Covid-19,”tandasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

25 Nakes Positif Corona, RSUD Pameungpeuk Garut Tutup Sementara

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kepala Dinas Kesehatan Garut Maskut Farid mengatakan bahwa 25 orang tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Pameungpeuk Garut positif Covid-19. Kata dia, untuk menghindari penularan, rumah sakit ditutup sementara.

“Iya memang ada yang positif. Tapi ini kan ditracing dulu,” ucap Maskut kepada wartawan, Senin (30/11/2020).

Maskut menjelaskan, selain  ada 25 orang yang positif corona, diketahui juga ada 34 orang yang masuk ke dalam klaster tersebut.

Baca juga: 4 Pegawai Positif Corona, Kantor Imigrasi Palu Tutup 

“Yang pasnya saya belum tahu… tapi 25. Iya (total klaster RSUD Pameungpeuk berjumlah 34 orang),” ujar Maskut.

Agar penyebaran tidak semakin meluas, pemerintah menutup sementara RSUD Pameungpeuk yang terletak di wilayah Garut selatan tersebut.

Maskut menjelaskan, penutupan bersifat sementara. RSUD Pameungpeuk yang berada di bawah kendali Pemprov Jabar itu akan kembali dibuka setelah proses tracing selesai.

Sementara mereka yang masuk klaster tersebut saat ini diisolasi di RSUD Pameungpeuk.

“Sampai tracing hasilnya kelihatan nanti buka lagi. Tidak lama,” ucapnya.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Berkerumunan, Polisi Bubarkan Acara Haul Syekh Abdul Qadir Jailani

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polresta Tangerang bersama Kodim O501/Tigaraksa serta Satpol PP Kabupaten Tangerang membubarkan kerumunan massa di acara Haul Syekh Abdul Qadir Jailani.

Acara tersebut diadakan di Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyyah, Kampung Cilongok, Kabupaten Tangerang pada Minggu (29/11) kemarin.

Kapolresta Tangerang Kombes Ade Ary Syam Indradi menyatakan, pembubaran kerumunan massa itu dilakukan secara persuasif.

“Membubarkan kerumunan saat kegiatan Haul Syekh Abdul Qadir Jailani di Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyyah,” kata Ade dalam keterangannya, Senin (30/11).

Ade menegaskan, tidak berkerumun merupakan bagian dari pelaksanaan menjaga jarak dalam protokol kesehatan Covid-19.

“Karena itu, masyarakat harus tetap menggunakan masker guna mencegah penyebaran Covid-19,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Polri Periksa Empat Direktur RS Ummi Hari Ini

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap empat direktur Rumah Sakit (RS) Ummi, Kota Bogor, Jawa Barat. Pemanggilan itu berkaitan dengan hasil pengambilan tes usap pemimpin FPI Rizieq Shihab.

Direktur RS Ummi dilaporkan karena diduga menghalangi atau menghambat penanganan wabah penyakit menular dengan tidak terbuka terkait hasil tes usap Rizieq yang sempat dirawat di rumah sakit tersebut.

“Pada hari Senin, tim penyidik gabungan Ditipidum Bareskrim (Polri), Direskrimum Polda Jabar, Satreskrim Polresta Bogor di Mapolresta Bogor melakukan pemeriksaan saksi-saksi,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, Senin (30/11).

Empat direktur yang diperiksa sebagai saksi adalah Direktur Utama RS Ummi dr. Andi Tatat, Direktur Umum RS Ummi Najamudin, Direktur Pemasaran RS Ummi Sri Pangestu Utama dan Direktur Pelayanan RS Ummi dr. Rubaedah.

Selain empat direktur itu, dia juga memeriksa Manajer RS Ummi dr. Zacki Faris Maulana, perawat RS Ummi Fitri Sri Lestari, perawat RS Ummi Rahmi Fahmi Winda, Koordinator Mer-C dr. Hadiki Habib dan dr. Mea serta pihak keluarga Hanif Alatas.

Sebelumnya, laporan polisi tersebut tertuang dalam LP/650/XI/2020/JBR/POLRESTA BOGOR KOTA dengan mengenakan Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU Nomor 4 Tahun 1984.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC