Connect with us

Nasional

Kemendagri Minta Sinergi Pemda Soal APBD

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta dukungan dan sinergitas seluruh Pemerintah Daerah (Pemda), agar anggaran dalam APBD dapat terealisasi untuk sektor kesehatan dan ekonomi.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori dalam Rapat Koordinasi dan Silaturahmi antara Dewan Pengurus Pusat Forum Sekretaris Daerah se-Indonesia (Fosesdasi) dengan Anggota Forsesdasi (Sekda Provinsi dan Sekda Kabupaten/Kota) pada Jumat (22/01).

“Keputusan Bersama Mendagri & Menkeu Nomor 119/2813/SJ & Nomor 117/KMK.07/2020, tujuannya adalah untuk kegiatan kesehatan, bansos dan untuk menyelamatkan ekonomi di daerah masing-masing terutama UMKM mikro dan ultra mikro. Upaya ke depan yang diiperlukan sinergi antara Pemerintah dan dukungan Pemda di 548 daerah tingkat I dan tingkat II agar anggaran 2021 dapat betul-betul direalisasikan terutama untuk Kesehatan dan survival ekonomi,”ujarnya.

Sebagai informasi, penggunaan APBD Tahun 2021 difokuskan agar pemda melakukan percepatan pelaksanaan APBD di awal tahun sesuai target dan sasaran yang sudah direncanakan dengan prioritas utama yaitu pada penanganan kesehatan dengan fokus pada dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Tak hanya itu, realisasi APBD Tahun 2021 juga difokuskan pada perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi.

“Fokus pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan SDM, pelayanan publik dan juga pertumbuhan ekonomi daerah, juga mengoptimalkan strategi pencapaian target kinerja pemda pada setiap perangkat daerah,” jelasnya.

Baca juga: Mendagri Minta Pemda Evaluasi APBD Tahun Anggaran 2020

Sesuai dengan Surat Edaran Mendagri, lanjutnya, terdapat  dua hal yang berkaitan dengan pengelolaan APBD, yakni soal percepatan penggunaan APBD, dan soal iklim investasi.

“Tidak hanya iklim investasi dari dalam negeri, tetapi juga bagaimana iklim investasi yang ada di luar negeri, karena APBN dan APBD itu hanya stimulus ekonomi dan perlu didukung iklim investasi,” kata Hudori.

Dari aspek kesehatan, katanya, terlebih untuk mengatasi pandemi Covid-19, dibutuhkan peran serta kepala daerah, terutama program vaksinasi Covid-19. Dukungan itu dapat dilakukan melalui beberapa cara.

Pertama, Pemda Provinsi dan Kab/Kota dapat menyediakan pendanaan melalui APBD untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID- 19 pada daerah masing-masing.

Kedua, dalam pelaksanaan vaksinasi, dukungan Pemda Provinsi dan Kab/Kota meliputi dukungan penyediaan tenaga kesehatan, tempat vaksinasi, logistik/transportasi, gudang dan alat penyimpanan vaksin termasuk buffer persediaan/stock piling, keamanan, dan sosialisasi dan penggerakan masyarakat.

Ketiga, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan penanggulangan  kejadian  ikutan pasca vaksinasi Covid-19 Bersama Kemenkes dan BPOM.

“Jadi penanganan Covid-19 itu, saya ingin garis bawahi kepada teman-teman Sekda, ini tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, tetapi juga harus dilakukan secara bersama-sama, baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” tandasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

BNNP Jatim Musnahkan Narkotika Sitaan Bea Cukai Juanda

Published

on

By

BNNP Jatim musnahkan Barbuk narkotika Hasil Sitaan KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda

Channel9.id-Surabaya. Barang bukti hasil sitaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Juanda dan Kantor Pos Juanda Sidoarjo berupa narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 301 butir dan ganja 4,1 kg di musnahkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim.

“Barang bukti tersebut diamankan dari tiga tersangka, TRS, AM dan MC. Ketiganya berasal dari tempat kejadian perkara (TKP) yang berbeda,” kata Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Jatim, Monang Sidabukke, Selasa (9/3/21).

Sebelumnya Untuk tersangka TRS, yang bersangkutan ditangkap BNNP Jatim pada 12 Desember 2020 saat mengambil paket di kantor ekspedisi di Jalan Arjuno, Sawahan Surabaya.

Dalam penangkapan tersebut, petugas menemukan ganja total berat 1,73 kg yang dibungkus dalam sebuah kardus cokelat atas nama pengirim AEP alamat Tebing Tinggi dan penerima DDP alamat Jalan Maspati Gang I Bubutan Surabaya.

“Tersangka TRS mengaku disuruh UK untuk mengambil kiriman paket berisi ganja tersebut. Tersangka sebelumnya sudah dihubungi janjian ketemu di Jalan Semarang Surabaya dan dijanjikan DN akan diberikan upah uang dan ganja yang digunakan untuk dirinya sendiri,” kata Monang.

Sementara tersangka AM ditangkap petugas BNNP Jatim pada Selasa (26/1/2021) di kantor ekspedisi Jalan Raya Trosobo, Sidoarjo. Setelah dilakukan penggeledahan badan, petugas menemukan satu paketan kardus. Setelah dibuka, kardus itu berisi ganja dengan berat masing-masing 978 gram dan 960 gram.

“Tersangka MC juga ditangkap petugas dari pada hari Selasa (26/1/2021) di pinggir jalan dekat kantor ekspedisi di Jalan Raya Trosobo, Sidoarjo,” ujar Monang.

Tersangka MC, imbuhnya, mengakui telah menyuruh AM untuk mengambil kiriman paket dari Medan yang berisi ganja dengan berat 2 kg.

Petugas BNNP Jatim lalu melakukan pengembangan dan penggeledahan terhadap tersangka MC di rumahnya di Krian, Sidoarjo.

Continue Reading

Nasional

Wagub DKI Tegaskan Menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam Membeli Tanah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov DKI sejatinya sangat menerapkan prinsip kehati-hatian setiap kali melakukan pembelian tanah. Segala dokumen terkait jual beli lahan dilakukan pemeriksaan ke notaris dan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Namun jika terjadi kegiatan pidana seperti melakukan manipulasi sertifikat atau tindakan pidana lainnya, Pemprov DKI akan segera menyelidiki pihak-pihak mana yang terlibat.

“Kalau kemudian terjadi ada masalah, itu di sini kita akan lihat siapa yang sengaja merubah data, memanipulasi sertifikat, modifikasi dan sebagainya. Kalau masalah tanah di Jakarta ini merupakan masalah yang kompleks,” ungkap Riza di Balaikota, Jakarta, Senin (8/30) malam.

Meski begitu, ia tak memungkiri permasalahan tanah di Jakarta sangat kompleks. Dirinya memandang tak mudah bagi Pemprov DKI mengatasi hal ini.

“Ya memang kasus tanah di DKI Jakarta ini sudah kita ketahui sejak lama. Bukan pekerjaan yang mudah kita tahu. Dalam tahun-tahun sebelumnya di Jakarta ini memang banyak sekali kasus-kasus,” kata Riza.

Disinggung mengenai lahan diperuntukan proyek rumah dp Rp 0, Riza mengaku tidak tahu. Secara normatif dia berharap agar mafia tanah tidak terus menerus merampas hak warga.

“Saya belum dapat informasi yang detil dan yang jelas dari yang bersangkutan atau dari biro hukum, sekilas yang kami tahu ini terkait pengadaan lahan pada tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi mafia tanah, apalagi yang mempermainkan merebut hak tanah warga-warga terlebih lagi masyarakat kecil,” kata Riza.

Riza juga memastikan program kerja Perumda Pembangunan Sarana Jaya tidak akan terganggu meski Direktur Utama non aktif Yoory C Pinontoan tersandung kasus dugaan korupsi.

Sarana Jaya merupakan perusahaan milik Pemprov yang mengerjakan program rumah DP Rp 0.

“Insya Allah tidak terganggu, karena ini kasus yang lama kalau tidak salah,” kata Riza.

Politikus Gerindra itu menuturkan dalam satu perusahaan memiliki struktur organisasi berjenjang, sehingga jika pucuk pimpinan mengalami kendala dalam pekerjaannya pemangku jabatan akan menanganinya.

Dengan begitu, kata Riza, semua program yang sudah direncanakan tidak akan terganggu akibat kasus hukum yang membelit per orangan.

Riza pun berharap Yoory menjalankan proses hukum dengan lancar, bahkan bisa bebas dari segala dugaan.

“BUMN itu kan tidak hanya satu orang, ada direktur, manajer, jadi satu tim. Kalau kebetulan Pak Yoory sedang menjalani proses hukum kita hormati kita beri kesempatan, kita tentu berharap yang bersangkutan ke depan bisa bebas haknya,” kata Riza.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi terkait program DP Nol Rupiah Pemprov DKI Jakarta.

 

Salah satunya adalah pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pada 2019 lalu.

“saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan TPK terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (8/3).

Ali masih enggan membeberkan detail kasus berikut tersangka yang sudah ditetapkan dalam perkara dugaan korupsi pembelian tanah program DP nol rupiah Pemprov DKI.

“Kami belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya karena sebagaimana telah disampaikan bahwa kebijakan KPK terkait hal ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan,” tutur Ali.

IG

 

Continue Reading

Nasional

Pemerintah Ajak Pihak Swasta Sukseskan Vaksin Merah Putih

Published

on

By

Vaksin Palsu Telah Ditemukan di Afrika Selatan dan Cina

Channel9.id-Jakarta.  Pengembangan Vaksin Merah Putih yang merupakan karya anak bangsa, saat ini prosesnya sudah pada tahapan penelitian berskala laboratorium atau lab skill research dan tahapan faktor ekspresi. Dalam tahapan pengembangannya ini, terus dimonitor oleh Kementerian Riset Teknologi / Badan Riset Inovasi Naisonal (Kemenristek BRIN).

Hal itu disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Senin (08/03) yang disiarkan kanal YouTube BNPB Indonesia.

Wiku menjelaskan, Pemerintah sudah mempersiapkan proses pengadaan vaksin hingga tahapan industrialnya demi terjaminnya produksi vaksin dalam jumlah besar. Pemerintah pun membuka peluang kerjasama dengan pihak industri swasta nasional untuk turut serta mensukseskan percepatan pengembangan Vaksin Merah Putih yang menjadi modal bangsa dalam penanganan pandemi Covid-19 jangka panjang.

“Dibuka seluas-luasnya, dibawah koordinasi pemerintah untuk hilirisasi, baik meningkatkan kapasitas produksi, memfasilitasi proses uji pre klinis dan uji klinis, maupun meluaskan target pasar,”ujar Wiku.

Wiku menuturkan, dengan memproduksi vaksin milik sendiri, maka akan menjamin terpenuhinya kebutuhan vaksinasi.

“Selain itu, Indonesia juga dapat menjadi potensi Indonesia di masa mendatang dengan berperan aktif mencapai ketahanan kesehatan global,”imbuhnya.

Baca juga: Satgas Covid-19: Sindikat Vaksin Palsu Tidak Ditemukan di Indonesia 

Diketahui, dalam upaya percepatan pengembangan Vaksin Merah Putih merupakan kolaborasi lembaga riset, lembaga pemerintah non kementerian, dan perguruan tinggi, seperti LBM Eijkman, LIPI, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Airlangga dan Universitas Gajah Mada.

Pengembangannya menggunakan platform protein rekombinen, viral factor termasuk inactivated virus dan genetik menggunakan DNA atau MRNA. Dalam pengembangan vaksin, tidak hanya menggunakan pendekatan medis, namun melibatkan unsur lain yang kompleks. Selain itu juga sesuai prosedur dan cara kerja sesuai standar atau mengacu good manufacturing practice sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Badan POM RI Tahun 20212 tentang Penerapan Pedoman Cara Lembuatan Obat Yang Baik.

Continue Reading

HOT TOPIC