Connect with us

Nasional

Kemendagri: Pengukuran IPKD Wujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

Published

on

Kemendagri: Pengukuran IPKD Wujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) senantiasa menjalankan perannya sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, tak terkecuali terhadap pengelolaan keuangan daerah. Kepala Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Litbang Kemendagri Sumule Tumbo menjelaskan, guna menyukseskan peran tersebut telah dibentuk pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

“Pengukuran IPKD diharapkan mampu meningkatkan kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” ujar Sumule saat menjadi narasumber acara Webinar Sosialisasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Regional Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan NTB, Kamis (9/9/2021)

Sumule mengatakan, melalui pengukuran IPKD diharapkan dapat memacu dan memotivasi pemerintah daerah baik di provinsi, kabupaten, dan kota dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerahnya. Selain itu, pengukuran tersebut juga dilakukan sebagai bentuk publikasi atas hasil pengukuran IPKD bagi pemerintah daerah. Daerah dengan pencapaian terbaik secara nasional berdasarkan pengukuran IPKD, bakal diberikan penghargaan. Di sisi lain, dengan adanya pengukuran ini diyakini mampu mendorong peningkatan peran aparat pengawas internal pemerintah, dalam mewujudkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

“Dengan pengukuran IPKD ini, kita dapat mengawal pelaksanaan tata kelola keuangan daerah. Kita bisa memantau prosesnya dari perencanaan sampai kepada pelaksanaannya. Jangan sampai lain yang direncanakan, lain juga yang dilaksanakan, sehingga masyarakat bingung akan kebijakan yang sudah ada,” imbuh Sumule.

Dirinya menambahkan, setidaknya terdapat enam dimensi dalam pengukuran IPKD. Di antaranya kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, dimensi pengukuran juga terdiri atas penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

Di sisi lain, secara teknis, pengukuran IPKD dilakukan dengan menjumlah seluruh hasil perkalian masing-masing bobot dan indeks dimensi. Untuk daerah yang mendapatkan peringkat terbaik, bakal memperoleh nilai A. Sedangkan pada daerah dengan peringkat perlu perbaikan memperoleh nilai B. Sementara pada peringkat sangat perlu perbaikan, akan mendapatkan nilai C. “Pengelompokan hasil IPKD dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang, dan rendah,” terang Sumule.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Nadiem: 100 Ribu Guru Honorer Akan Diangkat Jadi ASN

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, saat ini pengolahan data hasil ujian seleksi pertama untuk guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih berlangsung.

Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), yang antara lain terdiri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), masih akan merampungkan hasil seleksi tersebut.

“Hasil sementara, dari 326.476 formasi yang ada pelamarnya, hampir 100.000 guru honorer dari seluruh Indonesia akan segera diangkat menjadi guru ASN PPPK,” kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, pada Kamis (23/9).

Baca juga: Diumumkan Hari Ini, Ketua X DPR RI: Seleksi PPPK Sarat Masalah 

Namun, setelah mendengarkan aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan kemungkinan afirmasi tambahan, Kemendikbudristek telah meminta Panselnas untuk menunda pengumuman seleksi guru ASN PPPK agar bersama-sama dapat bisa membahas optimalisasi hasil seleksi dan pertimbangan afirmasi.

“Kemendikbudristek mendengarkan aspirasi masyarakat dan sedang memperjuangkan kebijakan afirmasi tambahan untuk daerah-daerah yang kekurangan guru, peserta di atas 50 tahun, dan lain sebagainya,” terang Nadiem.

Pada rapat kerja ini Nadiem juga mempertegas sikap kementerian, di mana Kemendikbudristek mengambil posisi secara garis besar sama dengan Komisi X, yaitu harus memperjuangkan afirmasi bagi kelompok-kelompok guru honorer tertentu.

“Kami akan perjuangkan walaupun itu bukan sepenuhnya keputusan Kemendikbudristek (melainkan keputusan Panselnas),” tegasnya.

Hal kedua yang dipertegas Nadiem adalah terkait tes seleksi. Ia menegaskan bahwa tes seleksi tetap penting dan diatur oleh undang-undang.

“Kemendikbudristek juga mempertimbangkan masukan dari pakar-pakar pendidikan tentang pentingnya menjaga integritas proses seleksi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa Indonesia,” terang Nadiem.

IG

Continue Reading

Nasional

RSPON: Pendarahan Otak Tukul Arwana Bukan Disebabkan Oleh Vaksin Covid-19

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Mursyid Bustami memastikan pendarahan otak yang dialami oleh komedian Tukul Arwana tidak disebabkan oleh vaksin Covid-19.
Dia menjelaskan, vaksinasi yang dilakukan oleh pria bernama asli Tukul Riyanto ini tidak berkaitan sebagai penyebab pendarahan otak yang menimbulkan kericuhan di media sosial pada Kamis (23/9).

Sekadar informasi, pada Kamis (23/9/2021) warganet ramai menyebutkan alasan Tukul Arwana mengalami perdarahan otak atau stroke perdarahan lantaran melakukan vaksinasi Covid-19.

“Tidak ada hubungan antara stroke perdarahan dengan vaksin COVID-19 apapun merek vaksinnya,” katanya dalam konferensi pers virtual, Jumat (24/9).

Baca juga: Efektivitas Vaksin, Satgas: Masyarakat Jangan Khawatir 

Dokter spesialis saraf ini pun menambahkan secara ilmiah tidak ada kaitan antara efek vaksin Covid-19 dengan stroke perdarahan, penyakit yang membuat Tukul Arwana harus dilarikan ke rumah sakit.

“Secara ilmiah tidak ada hubungan antara stroke perdarahan dengan vaksin Covid-19,” katanya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan perdarahan otak kebanyakan terjadi pada orang dengan hipertensi. Kondisi ini terjadi akibat pembuluh darah tidak kuat menahan tekanan darah yang tinggi sehingga pecah dan mengganggu bagian otak.
Sebagian kasus membutuhkan tindakan operasi untuk mengambil bekuan darah dan mengurangi tekanan otak di sekitar perdarahan.

Mursyid juga menyarankan untuk mencegah perdarahan otak maka perlu kontrol kondisi hipertensi, diabetes, dan faktor risiko lain secara rutin. Gaya hidup sehat juga berpengaruh, seperti istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan olahraga rutin.

“Ini perlu kami klarifikasi. Secara ilmiah pun tidak ada hubungannya. Barangkali itu klarifikasi dari kami,” ujarnya.

Adapun terkait kondisi Tukul Arwana saat ini, pihak rumah sakit memilih untuk tidak membeberkannya karena alasan kode etik. Pihak rumah sakit menyarankan untuk menanyakan langsung kepada pihak keluarga.

“Tidak bisa kami sampaikan, karena berkaitan dengan rahasia medik pasien kita, kami sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami tidak akan menyampaikan mengenai kondisi pasien,” tuturnya.

Untuk diketahui, komedian dan juga presenter televisi, Tukul Arwana saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional atau RS PON, Jakarta sejak dilarikan ke rumah sakit tersebut selepas Magrib, Rabu (22/9), sekitar pukul 18.00 WIB.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Diumumkan Hari Ini, Ketua Komisi X DPR RI: Seleksi PPPK Sarat Masalah

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengungkapkan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK tahap I untuk 1.000.000 guru honorer memunculkan berbagai masalah, dan diprotes mayoritas guru di Indonesia.

Menurut Huda berbagai permasalahan itu di antaranya kesimpangsiuran standar prosedur terkait jadwal dan perlengkapan yang dikeluarkan pelaksana pusat.

“Kondisi itu berakibat banyak peserta tidak dapat mengikuti ujian seleksi PPPK dan perbedaan perlakukan kepada peserta ujian akibat kebijakan yang tidak konsisten,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/9).

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah menunda rencana pengumuman hasil seleksi tahap I PPPK guru pada Jumat (24/9/2021), sampai ada kepastian besaran tambahan poin afirmasi bagi para guru honorer dalam seleksi-seleksi selanjutnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan permasalahan kedua ialah tidak selarasnya kisi-kisi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk dipelajari guru honorer sebelum ikut seleksi dengan materi soal yang diujikan.

Baca juga: Gerindra: Pengangkatan Satu Juta Guru Honor Menjadi PPPK Harusnya Tanpa Tes

Menurut dia, hal itu mengakibatkan persiapan teknis yang dilakukan guru honorer peserta seleksi PPPK tidak banyak berarti.

“Karena kisi-kisi yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi untuk bahan latihan bagi para guru sebelum ikut seleksi sangat jauh melenceng dari materi soal yang diujikan ke peserta PPPK, akibatnya banyak yang merasa kisi-kisi itu mubazir,” katanya.

Huda pun menambahkan rasio tingkat kesulitan soal dengan jumlahnya sebanyak 100 soal dengan durasi waktu 120 menit, juga sangat jauh dari kata proporsional.

Terutama, kata dia, untuk soal-soal dengan pendekatan high order thinking skills (HOTS) yang membutuhkan waktu lebih untuk penalaran.

“Model soal seperti itu belum akrab bagi peserta terutama peserta ujian dengan usia tertentu sehingga menimbulkan kesulitan yang membuat mereka gagal menyelesaikan soal-soal yang diujikan,” ujarnya.

Huda menyatakan berbagai kesulitan itu menyulitkan mayoritas guru honorer peserta seleksi PPPK tahap I. Akibatnya, kata dia, guru honorer pesimistis bisa lolos seleksi menjadi PPPK.

Oleh karena itu, Huda berharap Kemendikbudristek dan pihak terkait mencarikan solusi persoalan itu, dan memastikan dulu tawaran penyelesaian masalah untuk para guru honorer yang kesulitan dalam mengikuti PPPK.

“Apakah dalam bentuk adanya jaminan tambahan poin afirmasi, jaminan bagi guru honorer dengan usia tertentu untuk langsung lolos seleksi, atau solusi lain sebelum mengumumkan hasil seleksi PPPK tahap I,” katanya.

Lebih lanjut Huda mengingatkan apabila seleksi PPPK untuk sejuta guru honorer merupakan tindakan afirmatif yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan kedaruratan guru di Indonesia. Maka prinsip itu harus menjadi pegangan untuk menjadi acuan kebijakan turunnya termasuk prosedur pelaksanaan seleksi PPPK untuk guru honorer.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC