Connect with us

video

(Video) Kekayaan Pejabat Meningkat.., Jumlah Penduduk Miskin Bertambah..

Published

on

Kekayaan Pejabat Meningkat.., Jumlah Penduduk Miskin Bertambah..

Channel9.id-Jakarta. Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kekayaan pejabat atau penyelenggara negara mengalami kenaikan selama pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam webinar bertajuk “Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat”, Selasa (7/9/2021).

Kenaikan harta para pejabat itu diketahui setelah KPK melakukan analisis terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama setahun terakhir.

KPK Ungkap 70,3 Persen Pejabat Bertambah Kaya Selama Pandemi Bahkan, ujar Pahala, jumlah pejabat negara yang hartanya mengalami kenaikan mencapai 70,3 persen. “Kita amati juga selama pandemi setahun terakhir ini, secara umum penyelenggara negara, 70 persen hartanya bertambah,” ucap dia.

Penduduk miskin bertambah Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email Catatan KPK ini berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi penduduk Indonesia secara umum. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang.

Jumlah ini hanya menurun tipis 0,01 juta orang dibanding September 2020. Namun, jika dibandingkan pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin naik 1,12 juta orang. Kepala BPS Margo Yuwono menuturkan, jumlah penduduk miskin di perkotaan naik 0,01 persen poin. Sementara itu, di desa mengalami penurunan 0,10 persen poin.

Adapun kategori penduduk miskin adalah masyarakat yang pengeluaran per kapitanya di bahwa garis kemiskinan (GK) atau kurang dari Rp 472.525 per kapita per bulan. Garis kemiskinan pada Maret ini naik dari Rp 458.947 di bulan September 2020.

Penyumbang terbesarnya berada pada kategori GK makanan, dengan share sebesar 73,96 persen. Baca juga: BPS: Ada 27,54 Juta Penduduk Miskin di Indonesia Hingga Maret 2021 Komoditas yang berpengaruh besar terhadap GK makanan adalah beras dengan kontribusi mencapai 20,03 persen di perkotaan dan 24,06 persen di perdesaan.

“Maka itu, supaya pengeluaran masyarakat keluar dari garis kemiskinan, caranya adalah bagaimana mengendalikan harga-harga yang paling banyak dikonsumsi penduduk miskin supaya GK tidak naik terlalu cepat,” tutur Margo dalam konferensi pers, Kamis (15/7/2021).

Harta pejabat di pusat naik Di sisi lain, sebanyak 58 persen menteri kekayaannya bertambah lebih dari Rp 1 miliar, 26 persen menteri kekayaannya bertambah kurang dari Rp 1 miliar, dan hanya 3 persen menteri yang melaporkan kekayaannya turun. Sementara itu, 45 persen kekayaan anggota DPR bertambah lebih dari 1 miliar.

Hanya 38 persen anggota Dewan yang melaporkan kekayaannya bertambah kurang dari Rp 1 miliar dan 11 persen lainnya justru melaporkan berkurang.

“Rata-rata bertambah Rp 1 miliar, sebagian besar di tingkat kementerian. Di DPR meningkat juga,” ujar Pahala.

Harta pejabat daerah juga naik Tak hanya di tingkat pusat, komisi antirasuah itu juga mencatat kenaikan harta kekayaan pejabat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. hanya 30 persen gubernur dan wakil gubernur yang melaporkan kekayaannya bertambah di atas Rp 1 miliar.

Adapun 40 persen lainnya melaporkan kekayaannya bertambah kurang dari Rp 1 miliar. Sementara itu, ada 18 persen bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota yang melaporkan kekayaannya bertambah di atas Rp 1 miliar.

Kendati begitu, Pahala berpendapat, kenaikan pundi-pundi uang para pejabat daerah masih terbilang wajar. “Kita pikir pertambahannya masih wajar,” kata dia.

Ada yang turun Kendati sebagian besar kekayaan pejabat mengalami kenaikan, KPK turut mencatat adanya penurunan harta kekayaan penyelenggara negara maupun daerah hingga mencapai 22,9 persen di semua instansi. Penurunan paling banyak terlihat pada kekayaan pejabat legislatif daerah tingkat kabupaten/kota.

Menurut Pahala, penurunan pertambahan bisa terjadi terhadap pejabat yang juga pengusaha karena bisnisnya menurun. “Kita cuma ingin melihat apakah ada hal yang aneh dari masa pandemi ini. Ternyata kita lihat kenaikan terjadi, tapi penurunan juga terjadi dengan statistik seperti ini,” ujarnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

video

(Video) Pengangkatan Satu Juta Guru Honor Menjadi PPPK Harusnya Tanpa Tes

Published

on

By

Pengangkatan Satu Juta Guru Honor Menjadi PPPK Harusnya Tanpa Tes

Channel9.id-Bandung. Masa depan Indonesia ditentukan oleh keberhasilan pembelajaran tatap muka yang dimulai berlangsung hari-hari ini. Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani dalam Forum Group Discusion yang di SMA Darul Hikam, Bandung, Jawa Barat, Selasa (21/9/2021).

Muzani menyampaikan di awal Pemerintahan Keduanya, Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin, berjanji meningkatkan sumber daya manusia. Namun, persoalan Covid-19 yang menimpa negeri kita dalam dua tahun terakhir menyebabkan kegiatan pendidikan mengalami stagnasi. Padahal pendidikan adalah cara untuk paling penting dalam meningkatkan sumber daya manusia.

Semua kegiatan yang menyebabkan perkumpulan banyak orang terhenti, termasuk pendidikan. “Murid tidak ketemu guru, dosen tidak ketemu mahasiswa, santri tidak berjumpa dengan kyainya,” tambah Muzani karena semua dilakukan cara daring dan online.

Pembelajaran melalui daring ternyata sangat dipengaruhi ketersediaan gadget, jaringan internet dan kuota internet. “Ini yang menyebabkan pendidikan kita tidak bisa maksimal, bahkan ini telah menimbulkan kejenuhan bagi peserta didik, guru, termasuk penyelenggara pendidikan,” ujarnya.

Kualitas SDM kita pada akhirnya tidak seperti yang kita harapkan. Karena dihasilkan dari suatu proses pendidikan yang kurang sempurna. Apalagi, proses pendidikan ini tidak menjangkau keseluruhan anak didik dan wilayah Indonesia.

Aspek keimanan, ketaqwaan dan ahlak seperti yang tertuang dalam UUD 1945, dari tujuan pendidikan kita bila hanya dilakukan dengan cara daring akan sulit tercapai, hal itu karena persoalan pendidikan kita yang begitu kompleks.

Karena itu Ahmad Muzani yang juga Sekjen Partai Gerindra menyambut baik rencana pengangkatan satu juga guru honor menjadi pegawai PPPK. Hal itu menurut Muzani, dapat memberikan kepastian para guru honor dalam menjalankan profesinya yang telah digeluti selama bertahun-tahun bahkan ada yang sampai puluhan tahun.

Lagi-lagi persoalan administrasi dan tes penyaringan menjadi kendala bagi para guru honor untuk menjadi pegawai PPPK. Karena itu Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengusulkan agar guru honor yang telah mengabdi bertahun-tahun sampai puluhan tahun, seharusnya tidak perlu tes. “Pengabdian mereka yang begitu panjang seharusnya diapresiasi dan diberi penghargaan dengan mengangkat mereka menjadi pegawai PPPK tanpa perlu tes,” kata Muzani dalam sambutan FGD seputar pendidikan di SMA Darul Hikam Bandung.

Menurutnya, profesi guru hakekatnya adalah pengabdian atau panggilan jiwa, mereka bukan pencari kerja. Itu sebabnya, meskipun dengan honor seadanya mereka menjalani profesi itu dengan keiklasan dan kesungguhan bahkan di daerah-daerah terpencil. Meskipun perhatian negara kepada mereka amatlah minim.

Kebijakan untuk mengangkat satu juta guru honor menjadi pegawai PPPK, menjadi momentum memberi penghargaan pada jutaan guru honor yang tanpa lelah terus mengabdi dalam dunia pendidikan. “Kita harus berterima kasih atas jasa, waktu dan tenaga mereka,” ujar Muzani.

Mengangkat mereka sebagai pegawai PPPK akan memberi kepastian bagi masa depannya agar pengabdian mereka dalam dunia pendidikan lebih pasti lagi. Sehingga dunia pendidikan kita kualitasnya akan lebih baik dan pada akhirnya akan meningkatkan sumber daya manusia.

FGD dengan tema “Pola Pendidikan Pasca Covid-19” ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Jawa Barat, Brigjen TNI (Purn) M. Taufik Hidayat, serta para pakar pendidikan dari ITB, UPI dan Unpad, serta pegiat pendidikan lainnya.

Continue Reading

video

(Video) Mahasiswa Jepang Belajar Degung dan Jaipong

Published

on

By

(Video) Mahasiswa Jepang Belajar Degung dan Jaipong

Channel9.id-Jepang. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo menyelenggarakan kegiatan promosi budaya dan pariwisata “Indonesia Day: Pesona Seni Budaya Jawa Barat” pada Rabu (15/9). Acara dibuka oleh Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang Heri Akhmadi yang didampingi oleh Kepala Bidang Penerangan, Sosial dan Budaya serta jajaran pejabat KBRI Tokyo lainnya.

Sebanyak 26 mahasiswa pemelajar dan pengajar Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) dari Universitas Keio Kampus Shonan Fujisawa, Kanagawa yang berjarak 60km dari Tokyo hadir langsung di ruang promosi Japan Indonesia Partnership Lounge (Jaipong) KBRI Tokyo. Hadir secara daring para pelajar dan pemelajar BIPA dari berbagai belahan dunia.

“Saya bangga melihat generasi muda Jepang antusias belajar bahasa dan budaya Indonesia. Hari ini mereka juga belajar Tari Jaipong dan Degung. Saya berharap ini bisa membuat mereka semakin mencintai Indonesia,” demikian disampaikan Dubes Heri usai berdiskusi dalam Bahasa Indonesia dengan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Keio.

Para mahasiswa Universitas Keio memanfaatkan acara ini dengan melakukan diskusi langsung dengan Dubes Heri. Berbagai pertanyaan seputar Indonesia diajukan para mahasiswa dan dijawab langsung oleh Dubes Heri.

Lihat juga: Ratri/Alim Ukir Sejarah Raih Emas, Dubes Heri Bangga Kibaran Merah Putih dan Kumandang Indonesia Raya di Paralimpiade Tokyo 2020

Sementara itu, Profesor Yo Nonaka yang juga merupakan Ketua Program Bahasa Indonesia Universitas Keio mengaku gembira dan mengapresiasi kegiatan ini. Ia berharap, para mahasiswanya dapat lebih bersemangat dalam mempelajari kekayaan seni dan budaya Indonesia.

“Akibat kondisi pandemi, kami tidak dapat berkunjung ke Indonesia. Jadi, kami berusaha menghadirkan Indonesia dengan membawa para mahasiswa ke KBRI Tokyo. Mereka bisa merasakan suasana Indonesia dengan melihat dan belajar langsung tari Jaipong dan Degung Jawa Barat. Para mahasiswa juga antusias bisa diskusi langsung dengan Bapak Duta Besar. Terima kasih kepada KBRI Tokyo,” ujar Profesor Yo Nonaka.

Kegiatan yang dilakukan secara hybrid ini bertujuan mempromosikan seni, budaya, dan pariwisata Indonesia kepada masyarakat Jepang khususnya mahasiswa dari Universitas Keio dan memberikan wadah bagi para pemelajar Bahasa Indonesia di Universitas Keio untuk dapat mempraktikkan dan memperkaya kemampuan Bahasa Indonesia.

Mahasiswa dan pengajar dari Universitas Keio yang hadir luring tampak antusias disuguhi dengan Tari Jaipong serta kesenian Degung Jawa Barat. Peserta yang hadir secara luring juga berkesempatan untuk melakukan workshop singkat memainkan degung dan menari Jaipong. Selain itu, para peserta yang hadir juga mendapat ragam jajan khas Jawa Barat seperti gehu dan pisang molen sebagai “omiyage” (oleh-oleh) untuk dibawa pulang.

Sebagaimana kegiatan lain di masa pandemi Covid19, acara Pesona Seni Budaya Jawa Barat dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Continue Reading

video

(Video) Seteru Tanah, Rocky Gerung Permasalahkan Mantan Pimpinan KPK Jadi Komisaris Sentul City

Published

on

By

Seteru Tanah, Rocky Gerung Permasalahkan Mantan Pimpinan KPK Jadi Komisaris Sentul City

Channel9.id-Jakarta. Pengamat politik Rocky Gerung kembali angkat suara terkait sengketa lahan rumahnya dengan perusahaan property Sentul City, di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Rocky mengatakan dirinya menaruh curiga mengenai kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dimiliki Sentul City terhadap tanah yang ditempatinya.

“Ketika ketua BPN siapa dia dapat sertifikat. Kita tahu pemilik Sentul City dipenjara KPK karena nyogok Bupati Rahmat Yasin waktu itu. Kenapa Sentul City nyogok Bupati Bogor, karena Sentul City mau tanah,” ungkap eks dosen filsafat UI dalam video singkat yang diterima Channel9.id, Rabu (15/9).

Lihat juga: Kekayaan Pejabat Meningkat.., Jumlah Penduduk Miskin Bertambah..

Dalam video yang tersebar di media sosial itu, Rocky didatangi Sosiolog UI Tamrin Tamagola, Said Didu, dan Prof Hafidz Abas, eks Komisioner Komnas HAM.

Lebih lanjut, Rocky pun mempertanyakan eks Komisioner KPK Basaria Pandjaitan bisa menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Sentul City. Diketahui, bos Sentul City Kwee Cahyadi Kumala terlibat kasus penyuapan Bupati Bogor Rahmat Yasin terkait alih fungsi lahan hutan yang dikelola PT Bukit Jonggol Asri sekitar 2014 silam. Mereka berdua sama-sama dijebloskan oleh KPK.

“Nah, yang sekarang viral kenapa eks Komisioner KPK ada di jajaran komisaris Sentul City. Mungkin itu soal teknis saja. Tapi di Indonesia yang teknis itu di belakangnya ada koordinasi politik,” ujarnya.

Sebelumnya, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M. Massardi, mendesak Dewan Pengawas KPK memeriksa Basaria dengan alasan guna mencari tahu latar belakang penunjukan Basaria. Dalam hal ini ia menyinggung kasus yang menjerat mantan petinggi Sentul City, Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng, yang diproses oleh KPK.

Adapun Dewan Pengawas KPK hanya bisa memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku insan komisi aktif. Hal itu berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Dewas harus bisa membatalkan atau memerintahkan Basaria Panjaitan untuk mengundurkan diri sebagai Preskom PT Sentul City karena, apa kata dunia, KPK sebagai lembaga hukum yang dipercaya rakyat dan pernah memenjarakan Swie Teng karena korupsi, kini (bekas) pimpinannya berbangga diri jadi karyawan orang yang pernah dipenjarakannya,” ucap Adhie dalam keterangan tertulisnya, Rabu.

Continue Reading

HOT TOPIC