Channel9.id-Jakarta. Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, mewanti-wanti pemerintah agar mewaspadai pergerakan organisasi kloningan Front Persaudaraan Islam (FPI).
Ia mengatakan pemerintah harus memastikan FPI Baru itu tidak bergerak di bawah permukaan. Pasalnya, sangat berbahaya kalau ternyata ada pembiaran terhadap bentuk-bentuk baru FPI, baik yang normatif maupun yang di bawah permukaan. Pasalnya, tokoh-tokoh organisasi yang disebut FPI Baru itu, sebelumnya juga aktif di Front Pembela Islam yang telah dilarang.
“Jadi menurut saya, memang pemerintah harus mengawasi itu,” kata Islah, di Jakarta, Senin (11/1).
Menurut Islah, keputusan pemerintah melarang semua kegiatan, penggunaan logo dan atribut Front Pembela Islam sudah tepat. Keberadaan mereka juga dilarang dalam organisasi tanpa bentuk. Dengan demikian, apapun produknya, pemerintah berwenang menghambat dan menindak organisasi yang telah dilarang.
Baca juga: GP Ansor Ajak Eks FPI Gabung Ormas Islam Moderat
Islah mengungkapkan, FPI Baru harus dilarang karena hanya bentuk kloning dari Front Pembela Islam. Terlebih, pengurusnya merupakan orang-orang FPI yang notabene sudah dilarang pemerintah.
“Jika tidak, maka pemerintah akan berkesan mandul dalam implementasi hukumnya,” ucap Islah.
Seperti diketahui, pemerintah melarang kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dengan berbagai pertimbangan. Kelompok yang dipimpin Rizieq Syihab itu, dinilai tidak bisa memenuhi Surat Keterangan Terdaftar sebagai organisasi masyarakat (ormas), diduga mendukung ISIS, sering meresahkan masyarakat, dan anggotanya banyak yang terlibat tindak pidana.
Setelah dibubarkan, Front Pembela Islam berganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam yang disebut FPI Baru. Deklarasi FPI Baru ditandatangani mantan petinggi Front Pembela Islam seperti Shobri Lubis, Muchsin Ali Alatas serta Munarman.
IG
