Connect with us

Nasional

Investigasi Sriwijaya Air, IPI: Jangan Diintervensi Kepentingan Lain

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Ikatan Pilot Indonesia (IPI) menegaskan bahwa proses investigasi kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 harus berkiblat pada tujuan menemukan faktor penyebab kecelakaan dan membuat rekomendasi keselamatan penerbangan yang diperlukan.

Ketua IPI Capt. Iwan Setyawan berharap proses investigasi tersebut dapat berlangsung dengan baik dan tidak terintervensi oleh adanya kepentingan-kepentingan lain, dalam upaya mengungkap penyebab kecelakaan yang sebenarnya secara transparan.

“Investigasi agar dilakukan secara ketat mengikuti ketentuan dan protokol yang diuraikan dalam ICAO Annex 13, hanya untuk tujuan menemukan faktor penyebab kecelakaan dan membuat rekomendasi keselamatan penerbangan yang diperlukan,” kata Iwan dalam siaran pers, Senin (11/1).

Ia juga mewanti-wanti publikasi informasi yang terlalu dini dapat membahayakan keselamatan penerbangan apabila informasi tersebut tidak memiliki konteks keseluruhan dari data investigasi faktual yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami berharap tidak adanya catatan ataupun pernyataan apapun terhadap kecelakaan ini selain untuk kepentingan investigasi oleh KNKT,” ujarnya.

Baca juga: DPR Minta KNKT Segera Investigasi Penyebab Jatuhnya Sriwijaya Air

Dia menuturkan penyelidik kecelakaan harus memiliki akses tanpa hambatan ke semua bahan dan barang bukti termasuk reruntuhan,rekaman penerbangan, catatan dari pihak pengelola lalu lintas udara dan otoritas tak terbatas untuk memastikan bahwa pemeriksaan terperinci dapat dilakukan, tanpa adanya penundaan oleh ahli keselamatan penerbangan yang relevan dan kompeten.

Iwan menjelaskan selama investigasi berlangsung, pengumpulan, pencatatan dan analisa semua informasi yang relevan termasuk pernyataan dari para saksi; diharapkan tidak terjadi pengungkapan detail data atau catatan kecelakaan, untuk menghindari salah tafsir atas peristiwa yang terjadi, sebagai kesimpulan awal.

Komite Analisis dan Pencegahan Kecelakaan Ikatan Pilot Indonesia dengan pengetahuan operasional pesawat, yang didukung oleh para ahli investigasi kecelakaan IFALPA, siap membantu KNKT untuk konsultasi selama proses investigasi, penyusunan laporan kecelakaan dan rekomendasi terhadap keselamatan penerbangan.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Positif Covid-19 Tambah 11.788, Kasus Kematian Terendah dalam Sebulan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kasus baru positif Covid-19 di Indonesia bertambah 11.788 pada hari ini, Minggu (24/01). Angka ini lebih rendah dari penambahan kasus Covid-19 kemarin.

Dengan penambahan tersebut, jumlah total kasus corona di tanah air semakin mendekati angka satu juta yaitu 989.262.

Sementara itu, kasus kematian karena Covid-19 tercatat total  27.835.  Jumlah tersebut setelah adanya penambahan pasien meninggal akibat Corona sebanyak 171 orang. Angka ini merupakan terendah dalam sebulan terakhir.

Adapun pasien yang dinyatakan sembuh dari corona bertambah 7.751 orang sehingga total berjumlah 798.810. Jumlah pasien sembuh jauh lebih rendah dari hari kemarin.

Baca juga: Bertambah 12.191 Total Kasus Covid-19 Menjadi 977.474 

Jumlah spesimen yang diperiksa hari ini tercatat sebanyak 48.002, sehingga total yang telah diambil spesimen sebanyak 8.754.507.

Hingga saat ini, jumlah orang yang dites 5.848.960 orang. Jumlah tersebut didapat setelah ada penambahan 35.456 orang yang telah dites Covid-19.  Adapun suspek yang diamati sejumlah 80.114.

Covid-19 saat ini sudah tersebar di 510 dari 514 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia.

Continue Reading

Hot Topic

Tak Ingin Pemaksaan Pemakaian Jilbab Terulang, Kemendikbud Akan Buat Hotline

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nadiem Makarim menyesalkan tindakan pemaksaan siswi nonmuslim untuk memakai jilbab di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Nadiem menegaskan intoleransi di satuan pendidikan tak boleh terjadi lagi.

Sebagai tindakan konstruktif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan segera mengeluarkan surat edaran dan membuka hotline (saluran siaga) pengaduan untuk menghindari terulangnya pelanggaran serupa.

“Dan pasal 4 ayat 1 UU nomor 20 tahun 1973 tentang sistem pendidikan nasional. Bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa,” kata Nadiem Seperti dilansir dalam video yang diunggah akun Instagram @kemdikbud.ri, dikutip Minggu (24/1).

Nadiem meminta agar pelaku yang terbukti melanggar intoleransi ini diberi sanksi tegas. Menurutnya, ketentuan soal seragam sekolah telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Baca juga: Minta Maaf Paksa Siswi Nonmuslim Berjilbab, Komnas HAM: Tidak Berhenti di Situ 

Permendikbud tentang pakaian seragam sekolah ini tidak mewajibkan model pakaian kekhususan agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah. Selain itu, sekolah tidak boleh membuat peraturan atau himbauan bagi peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah.

“Ketentuan mengenai pakaian siswa/siswi di satuan pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud, Wikan Sakarinto dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu (23/1/2021).

Menurutnya, ketentuan soal seragam sekolah telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Permendikbud tentang pakaian seragam sekolah ini tidak mewajibkan model pakaian kekhususan agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah.

Selain itu, sekolah tidak boleh membuat peraturan atau himbauan bagi peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah.

Sekolah juga tidak boleh melarang jika peserta mengenakan seragam sekolah dengan model pakaian kekhususan agama tertentu berdasarkan kehendak orang tua, wali, dan peserta didik yang bersangkutan.

“Dinas Pendidikan harus memastikan kepala sekolah, guru, pendidik, dan tenaga pendidikan untuk mematuhi Permendikbud Nomor 45 tahun 2014,” tuturnya.

Kemendikbud juga terus mendorong seluruh pemerintah daerah untuk konsisten melakukan sosialisasi atas Permendikbud Nomor 45 tahun 2014. Dengan demikian, seluruh dinas pendidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai ketentuan seragam sekolah.

Kemendikbud berharap, seluruh warga pendidikan mampu memahami, menjalankan, dan menjaga agar rasa saling menghormati dan toleransi dapat diwujudkan semaksimal mungkin.

“Harapannya tidak terjadi lagi praktik pelanggaran aturan terkait pakaian seragam yang menyangkut agama dan kepercayaan seseorang di satuan Pendidikan. Kami di Kementerian, akan terus bekerja keras dan mengambil langkah-langkah tegas agar praktik intoleransi dilingkungan pendidikan dapat dihentikan,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Disdik Sumbar, Adib Alfikri mengatakan, pihaknya akan mengusut tuntas persoalan ini sesuai aturan yang berlaku.

Adib menegaskan, tidak ada aturan bahwa siswi SMK atau pun SMA wajib memakai jilbab. Aturan ini berlaku setelah SMA sederajat berada di bawah naungan Disdik Sumbar.

“Yang perlu ditegaskan, tidak ada pemaksaan dan tidak ada aturan yang mengatur untuk itu dan semua kita mengacu pada peraturan dari kementerian,” katanya memberikan keterangan kepada wartawan, Jumat (22/1) malam.

Pihaknya juga mengaku telah menurunkan tim untuk menyelidiki dan mengumpulkan data soal kasus di SMKN 2 Padang.

“Jika nanti dalam laporan tim ada temuan yang terkait dengan adanya dugaan penyimpangan dan itu tidak sesuai dengan aturan, tentu kita akan proses sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

IG

Continue Reading

Nasional

Usai Dilaporkan PTPN VIII, Dosen UI Sindir Rizieq Shihab

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando menyindir mantan petinggi FPI,  Rizieq Shihab terkait aksi  PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII yang melaporkan Rizieq Shihab ke Bareskrim Polri. Rizieq dilaporkan terkait penggunaan lahan tanpa izin.

“Yang begini diagungkan sebagai ulama? Imam besar? Udah chat asusila, menghina agama, mengumpulkan orang di masa pandemi, sekarang nyerobot tanah?” cuitnya dalam akun Twitter-nya, Sabtu (23/1).

Laporan polisi yang dibuat PTPN VIII ini teregister dengan nomor: LP/B/0041/I/2021/Bareskrim tertanggal 22 Januari 2021.

Baca juga: KPA: FPI Tak Berhak Dapat Ganti Rugi Dari PTPN VIII 

Terlapornya  Muhammad Rizieq Shihab selaku ulama dan Gabriele Luigi Antoneli selaku pastor. PTPN VIII mempolisikan Habib Rizieq terkait penggunaan lahan tanpa izin. Lahan PTPN VIIII digunakan untuk Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah, Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Sebelumnya, PTPN VIII melaporkan sekitar 250 orang yang merupakan pihak yang menguasai lahan di lokasi pesantren, termasuk Habib Rizieq.

“Melaporkan terkait penguasaan lahan yang dikuasai pihak-pihak yang kami sudah berikan peringatan terlebih dahulu,” kata kuasa hukum PTPN VIII, Ikbar Firdaus Nurahman, Jumat (22/1).

Ia berharap, dengan laporan ini, 250 orang bersedia menyerahakan lahan tersebut. Ia juga menyebut ada beberapa warga yang merespons baik somasi PTPN VIII. Namun, ada pula yang tidak mengindahkan somasi.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC