Connect with us

Nasional

Kemendagri Sosialisasi Penyelesaian Batas Negara dengan Malaysia

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Secara faktual, Indonesia – Malaysia masih menyisakan permasalahan batas wilayah negara yang disebut Outstanding Boundary Problems (OBP) atau proses saling klaim bagian wilayah kedaulatan negara. Ada dua kawasan Kalimantan yang terkait OBP, yakni 3 wilayah di kawasan Kaltara (Nunukan) – Sabah (Malaysia) dan 4 wilayah di Kalbar-Sarawak, Malaysia.

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Adwil Kemendagri) sebagai Sekretariat Joint Indonesia-Malaysia (JIM) melalui Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara c.q. Subdirektorat Batas Antar Negara dan Pulau-Pulau Terluar memfasilitasi dua sosialisasi atau diseminasi penyelesaian (OBP) di Sektor Timur.

Pertama OBP di Sektor Timur, di segmen Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang berlangsung di Kecamatan Sebatik Utara, pada Rabu (24/03) lalu. Kedua, penyelesaian OBP Sektor Timur, di Segmen Sungai Sinapad, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara yang dilangsungkan pada Kamis (08/04) kemarin.

Untuk OBP Segmen Pulau Sebatik, ini merupakan rangkaian perwujudan pelaksanaan agenda penting negara dalam hal kerja sama dampak penyelesaian penegasan garis batas negara di darat dengan negara tetangga, yakni antara Sabah yang merupakan bagian dari Malaysia dan Kaltara, Indonesia.

Rapat ini dihadiri di antaranya oleh Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Provinsi Kalimantan Utara, Sekda Kabupaten Nunukan, Kepala BPPP Kaltara, BAIS, Polri dan TNI setempat serta unsur masyarakat yang lahannya terdampak.

Penataan kembali wilayah batas negara dan pengakuan wilayah kedaulatan di darat yang dilakukan melalui Joint Survey Indonesia-Malaysia dalam OBP Segmen Sebatik sudah dilakukan sejak tahun 2019.

Dari hasil survei itu, Indonesia mengklaim batas wilayah negara kedaulatan Indonesia, seluas ± 127 Ha. Sedangkan Malaysia, mengakui klaim batas wilayah negara kedaulatannya seluas ± 4,7 Ha. Hasil survei tersebut secara prinsipnya akan segera diwujudkan dengan Memorandum of Understanding (MoU) Indonesia – Malaysia.

Tersusunnya gambaran baru atau penataan kembali atas pengakuan wilayah kedaulatan itu menghasilkan beberapa konsekuensi, yakni adanya lahan warga baik itu WNI yang menjadi wilayah kedaulatan Malaysia atau sebaliknya. Hal ini juga termasuk adanya aset-aset milik pemerintah Indonesia di area tersebut.

Dengan adanya konsekuensi itu, Sekjen Kemendagri selaku Ketua Panitia Nasional Survei dan Batas Demarkasi Indonesia-Malaysia sudah melakukan langkah-langkah koordinasi kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di Kaltara untuk segera melakukan verifikasi terhadap lahan-lahan warga masyarakat yang terdampak agar menghasilkan yang terbaik bagi warga negara kita.

Sementara untuk Sektor Timur di Segmen Sungai Sinapad, Kabupaten Nunukan, Kaltara, rapat sosialisasi diadakan di Aula Pertemuan Gaharu, Mansalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kamis (08/04/2021) lalu.

OBP Segmen Sungai Sinapad, adalah bagian penting dari pekerjaan Pemerintah Indonesia, dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait penegasan garis batas negara.
Dalam OBP Segmen Sinapad, titik masalahnya berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Sinapad, dan mengacu pada dasar hukum sesuai kesepakatan pada Konvensi 1891, antara Inggris dan Belanda.

Saat ini, pemerintah dalam tahap menjalin komunikasi/koordinasi terkait pelaksanaan survei bersama dengan Malaysia yang sebelumnya ditunda pada pelaksanaannya pada Tahun 2020, akibat pandemi Covid-19.

Dalam rapat sosialisasi ini, selain jajaran yang sudah disebutkan di atas, hadir juga Camat Lumbis Hulu (Area OBP Segmen Sinapad dan Segmen B2700 – B3100), Camat Lumbis Pansiangan (Area eks OBP Segmen Simantipal dan C500-C600), pejabat BNPP, pejabat KLHK, TNI, Polri dan tokoh adat di kawasan perbatasan OBP Segmen Sinapad, serta eks OBP Segmen Simantipal dan eks OBP Segmen C500 – C600.

Selain membahas batas negara, rapat juga membahas potensi ekonomi yang dimiliki di wilayah eks OBP Simantipal dan C500-C600. Untuk mendorong aktivitas sosial ekonomi dan memperkuat hal itu, diperlukan pembangunan fasilitas pendukung dan infrastruktur untuk efektivitas pelayanan pemerintah di Perbatasan Antar Negara.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

ISRI: Pemerintah Tidak Serius Membumikan Pancasila, Revisi PP 57/2021

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) menyatakan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan belum memuat klausul Pendidikan Pancasila sebagai kurikulum wajib. Hal itu merupakan bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam mengarusutamakan Pancasila.

“Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa sudah seharusnya diajarkan dalam dunia pendidikan baik tingkat dasar, menengah dan tinggi. Namun dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan, muatan wajib kurikulum baik dasar, menengah dan tinggi belum memuat klausul pendidikan Pancasila sebagai kurikulum wajib,” kata Waketum DPN ISRI Dr. Tarto Sentono dalam keterangan resmi, Rabu 14 April 2021.

“ini adalah bentuk ketidakseriusan Pemerintah dalam mengarusutamakan Pancasila,” tegas Dr. Tarto.

Dr. Tarto menambahkan bahwa jargon – jargon yang selama ini hendak mengarusutamakan Pancasila, baik untuk peserta didik dari tingkat dasar, menengah dan tinggi dalam memperkuat Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa, hanya lips service semata.

“Alhasil regulasi yang diundangkan akhir Maret tersebut tidak memuat pendidikan Pancasila,” ujar Dr. Tarto.

Padahal, menurut Dr. Tarto, pengajaran Pancasila sangat penting untuk menata fondasi berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

“Bagaimana secara nyata kita hendak memerangi kemiskinan, kebodohan, korupsi, terorisme dan radikalisme namun justru Pancasila diabaikan sebagai kurikulum wajib dalam dunia pendidikan, bahwa Pancasila dan Pendidikan adalah dua hal yang sangat penting dalam menata fondasi kita berbangsa, bernegara dan bermasyarakat,” pungkasnya.

HY

Continue Reading

Nasional

Kemendagri Bekali Kepala Daerah Baru soal Politik, Ekonomi, dan Pandemi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan bagi kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2020. Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020, yang diselenggarakan pada Rabu (14/4/2021), para kepala daerah yang baru saja dilantik itu, mendapatkan pembekalan tentang kebijakan yang berkaitan dengan Stabilitas Politik, Pemulihan Ekonomi hingga Penanganan Pandemi.

“Para kepala daerah baru juga akan mendapatkan arahan dari Bapak Menko Polhukam, Menko Ekonomi, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Kepala BNPB, Kasatgas Covid-19, dan ditutup oleh kami selaku Mendagri dengan topik utama adalah selain stabilitas politik dan keamanan, adalah pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Dalam acara yang dibuka langsung Presiden Joko Widodo itu, Tito juga membeberkan, sebagai catatan di tahun 2020 terdapat 96 negara yang melaksanakan pemilihan umum.

Menurutnya, hal positif yang dicapai pada saat penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi adalah tingkat partisipasi pemilih yang tergolong tinggi yaitu 76,09%, lebih tinggi dibanding Pilkada Tahun 2018 yakni 74,92%, Pilkada Tahun 2017 yaitu 74,89%, dan Pilkada Tahun 2015 yakni sebesar 69,35%.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Prokes 

“Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2020, pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat membangun kehidupan demokrasi dengan tetap melindungi kesehatan masyarakat dari pandemi Covid-19.  Keberhasilan tersebut adalah keberhasilan bersama dan mendapat respon positif dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri,” paparnya.

Karena itu, sambung Tito, sebagai kepala daerah yang memiliki legitimasi lewat pemilihan yang berlangsung demokratis, para kepala daerah terpilih diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan dan persoalan ke depan.

“Selain soal menjaga stabilitas politik daerah dan nasional, para kepala daerah juga diminta responsif dalam melakukan penanganan pandemi lewat kebijakan yang tepat, dan pemulihan ekonomi,”tandasnya.

Continue Reading

Nasional

Bertambah 5.656, Jabar Penyumbang Terbesar Kasus Covid-19

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Indonesia mencatat penambahan kasus Covid-19 sebanyak 5.656, Rabu (14/04). Dengan penambahan tersebut, total kasus Covid-19 di tanah air berjumlah 1.583.182, sejak ditemukan kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Tercatat penambahan 124 orang meninggal dunia setelah terinfeksi virus corona, sehingga total pasien meninggal akibat Covid-19 total berjumlah 42.909

Baca juga: Mendagri Imbau Kepala Daerah Terpilih Kendalikan Laju Covid-19 

Adapun pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 5.747 orang. Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) yang memperlihatkan hasil negatif virus corona. Dengan penambahan tersebut, jumlah penderita yang sembuh mencapai 1.431.892 orang.

Jawa Barat masih terus menjadi penyumbang terbesar kasus Covid-19 setelah menambah 1.568 kasus. Sementara itu, Jawa Tengah berada di urutan kedua dengan menambah 716 kasus. Di urutan ketiga DKI Jakarta dengan penambahan kasus sebanyak 661.

Continue Reading

HOT TOPIC