Kemendagri Tingkatkan Kapasitas Komunikasi Pemerintah Daerah
Nasional

Kemendagri Tingkatkan Kapasitas Komunikasi Pemerintah Daerah

Channel9.id, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat sinkronisasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Strategi Komunikasi Pemerintahan Dalam Negeri pada 7–10 April 2026. Kemendagri menggelar kegiatan ini di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM), Kalibata, Jakarta Selatan.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, yang diwakili Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, menegaskan pentingnya sinkronisasi komunikasi untuk menjaga konsistensi penyampaian kebijakan di tengah arus informasi yang kian cepat. Ia menekankan perlunya keselarasan narasi antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak memicu perbedaan persepsi di masyarakat.

“Pemerintah pusat dan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi bergerak bersama dalam satu narasi, satu arah, dan satu tujuan,” ujarnya saat membuka acara, Selasa (7/4/2026).

Komunikasi Jadi Kunci Keberhasilan Kebijakan

Benni menilai komunikasi menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan di tengah derasnya arus informasi. Karena itu, pemerintah harus merespons situasi dengan cepat dan menyampaikan pesan secara tepat, terstruktur, serta sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa Kemendagri menjadikan penguatan komunikasi sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah (Pemda). Ia menilai pranata humas berperan strategis dalam menjembatani kebijakan dengan pemahaman publik, termasuk menerjemahkan bahasa teknokratis menjadi narasi yang mudah dipahami.

Dorong Kapasitas dan Integrasi Komunikasi

Melalui Bimtek ini, Kemendagri mendorong aparatur Pemda meningkatkan kapasitas dalam menyusun strategi komunikasi yang terencana, berbasis data, dan kontekstual. Kemendagri juga membangun ekosistem komunikasi pemerintahan yang terintegrasi melalui kegiatan ini.

“Keberhasilan komunikasi pemerintah tidak diukur dari seberapa banyak informasi yang kita sampaikan, tetapi dari seberapa jauh masyarakat memahami, mempercayai, dan merasakan manfaat dari kebijakan yang kita jalankan,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4  +  1  =