Connect with us

Nasional

Kemendagri Matangkan Persiapan Pelaksanaan SKD dengan Prokes

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mematangkan persiapan teknis pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pengadaan PNS Kemendagri Tahun 2021. Pada Minggu (13/09), Kemendagri memfinalkan seluruh persiapan dengan melakukan gladi bersih pelaksanaan SKD di titik lokasi mandiri Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Kepala Biro Kepegawaian Kemendagri Rahajeng Purwianti juga telah memberikan pembekalan dan technical meeting kepada seluruh panitia SKD di Kantor BPSDM.

Rahajeng berpesan agar seluruh panitia benar-benar mempedomani penerapan protokol kesehatan (Prokes). Hal ini mengingat SKD dilaksanakan di tengah suasana pandemi Covid-19. Ia pun mengimbau para panitia agar tetap menjaga kesehatan, sehingga siap untuk menyelenggarakan SKD.

“Mudah-mudahan Bapak/Ibu, kita semua, dalam keadaan sehat,” ujar Rahajeng dalam Rapat Pembekalan Pelaksanaan SKD, Sabtu (11/09), di Kantor BPSDM Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan.

Baca juga:  19 Kementerian Segera Rilis Hasil Tes SKD

Dalam kesempatan itu, ia juga mengecek dan menjelaskan satu per satu uraian tugas para panitia sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan, terutama yang berkaitan dengan penegakan disiplin prokes. Rahajeng menjelaskan, penerapan protokol kesehatan ini mengacu pada surat rekomendasi Satgas Covid-19 DKI Jakarta Nomor:989/-1.772.1 tanggal 3 September 2021 tentang Rekomendasi Pelaksanaan SKD Pengadaan PNS Kemendagri Tahun 2021.

Rekomendasi tersebut berisi 24 poin yang perlu dilakukan oleh penyelenggara, diantaranya, penyelenggara diminta agar membentuk Satgas internal untuk menerapkan, mengawasi, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penegakan disiplin protokol kesehatan. Kemudian jumlah peserta juga dibatasi hanya 25 persen dari kapasitas ruangan, dan membagi pelaksanaan SKD ke dalam beberapa sesi.

Untuk itu, sebagai upaya mencegah penularan Covid-19, dalam pelaksanaan SKD kali ini panitia seleksi telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana sesuai prokes yang ditetapkan. Masker dan faceshield; hand sanitizer; tempat cuci tangan dengan air mengalir; penyemprotan cairan disinfektan; tanda pembatas jarak antar peserta; ruang isolasi bagi peserta dengan suhu tubuh ≥ 37,3 derajat Celcius; pengukur suhu tubuh; dan peralatan dan obat-obatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

Tak hanya itu, panitia seleksi juga telah menyiapkan fasilitas ramah disabilitas, di antaranya: panitia pendamping khusus menuju ruang tes; kursi roda; lift; ruang ujian khusus dengan pencahayaan yang baik; dan toilet khusus/prioritas.

Dalam kesempatan tersebut, Rahajeng berpesan kepada para panitia seleksi agar memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh peserta SKD CPNS Kemendagri Tahun 2021. Ia pun meminta panitia menggunakan bahasa yang santun saat berkomunikasi dengan para peserta. “Lakukan pelayanan yang humanis dan terbaik kepada para peserta,” ujar Rahajeng.

Kepada para peserta, ia juga mengimbau agar yang mengikuti SKD adalah orang yang sama atau sesuai dengan yang tercantum pada Kartu Peserta Seleksi. Hal ini untuk mencegah terjadinya praktik percaloan atau perjokian dalam SKD CPNS Kemendagri Tahun 2021. Apalagi, menurutnya, SKD kali ini sudah dilengkapi dengan hadirnya fitur face recognition (pengenalan wajah). Teknologi ini akan mendeteksi validitas peserta seleksi sesuai dengan yang tertera pada data pendaftaran. “Mudah-mudahan (praktik perjokian ini) tidak terjadi,” harap Rahajeng.

Sebagai informasi, tahapan SKD di titik lokasi mandiri Kantor BPSDM Kemendagri akan dilaksanakan selama 10 hari, mulai tanggal 13 hingga 23 September mendatang. Secara teknis, rata-rata pelaksanaan SKD di Kantor BPSDM dibagi ke dalam 3 (tiga) sesi setiap harinya, dengan diikuti maksimal sebanyak 150 orang per sesi. Adapun jumlah peserta yang akan mengikuti tahapan SKD di Kantor BPSDM Kemendagri yaitu sebanyak 3.915 orang.

Selain di Kantor BPSDM Kemendagri, juga terdapat titik lokasi yang difasilitasi Badan Kepegawaian Negara (BKN), yaitu di 13 (tiga belas) Kantor Regional BKN. Untuk jumlah peserta yang mengikuti SKD Calon PNS Kemendagri di 13 Kantor Regional BKN tersebut, yakni sebanyak 2.371 orang.

Dengan demikian, secara keseluruhan total peserta yang mengikuti SKD Calon PNS Kemendagri Tahun 2021 berjumlah 6.286 orang. “Pembagian titik lokasi dimaksud dalam rangka meminimalisir mobilisasi/perpindahan peserta antar daerah,” kata Rahajeng.

Terakhir, untuk mencegah terjadinya kerumunan peserta, pengantar peserta dan masyarakat setempat dalam pelaksanaan SKD, tahun ini panitia seleksi tidak menyediakan LCD proyektor untuk menampilkan hasil seleksi peserta di ruang publik/ruang tunggu peserta seperti tahun sebelumnya. Namun demikian, hasil seleksi para peserta dapat disaksikan secara langsung (live score) dan real time melalui kanal youtube resmi BKN.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Kemendagri Beri Penghargaan kepada Kabupaten Pulau Taliabu

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Polisi Pamong Praja dan Linmas, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, memberikan penghargaan kepada Bupati Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara H. Aliong Mus. Penghargaan itu diberikan atas dedikasinya selaku kepala daerah, dalam membina kesiagaan Satpol PP dan Linmas serta pencegahan bencana.

Penyerahan tanda penghargaan dalam bentuk piagam tersebut, diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Bina Admnistrasi Kewilayahan Safrizal ZA, dan disaksikan Direktur Pol PP Linmas Kemendagri Benhard E. Rondonuwu di Gedung H Kantor Pusat Kemendagri,  Selasa (21/9/2021).

Bupati Pulau Taliabu dipilih karena kerja kerasnya bersinergi bersama TNI-Polri dan masyarakat adat dalam melaksanakan kegiatan operasi yustisi. Selain itu, bersama TNI-Polri dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19, pemerintah setempat juga berkolaborasi dalam mengatasi pandemi, serta berupaya mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat.

Baca juga: Puncak HUT, Mendagri Beri Penghargaan Kepada Satpol PP Berprestasi

Benhard menuturkan, pemberian penghargaan  tersebut merupakan bagian dari bentuk rasa bangga dan apresiasi Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan kepada Bupati Pulau Taliabu beserta jajarannya. Mereka, kata dia, dinilai tak henti memberikan perhatian penuh terhadap Unit Kerja Satpol PP Kabupaten Pulau Taliabu.

Dia berharap, pembinaan Aliong Mus kepada Satpol PP Kabupaten Taliabu terkait penanggulangan bencana dapat menjadi motivasi bagi daerah lainnya. Sehingga, daerah lain dapat terpacu untuk meraih prestasi, khususnya terkait dengan pencegahan bencana.

“Adanya koordinasi dan evaluasi antara pemerintah pusat selaku pembina, dengan penyelenggara penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, diharapkan dapat mewujudkan aparatur yang disiplin, loyal dan berintegritas tinggi dalam pelayanan masyarakat,” ucap Benhard.

Dia menuturkan, Satpol PP memiliki peran penting dalam penanganan Covid-19 di sektor hulu, yakni mencegah penularan. Peran itu dilakukan dengan menegakkan aturan terkait penanganan dan mencegah terjadinya kerumunan, maupun mengurangi mobilitas masyarakat yang berpotensi terhadap penularan Covid-19.

Sedangkan peran di sektor hilir, Satpol PP dapat membantu memperkuat sistem kesehatan. Selain itu, Satpol PP juga bisa ditugaskan melacak orang yang melakukan kontak erat dengan pasien positif.

Sementara itu, Aliong Mus pun mengucap rasa terima kasihnya karena telah dipercaya mendapatkan penghargaan dari Kemendagri. Ia menyebutkan, penghargaan itu ia dedikasikan untuk seluruh jajaran Pemkab Pulau Taliabu dan seluruh masyarakat Taliabu yang telah mendukung dalam penanganan Covid-19.

Continue Reading

Nasional

Bedah Musik Kebangsaan, BPIP Sambangi Untirta

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kembali menggelar Bedah Musik Kebangsaan ‘Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila Lewat Musik’ dari kampus ke kampus. Usai sukses di Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran, Bedah Musik berlanjut di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Serang-Banten, Kamis (23/9).

Sebagai tuan rumah, Rektor Untirta Fatah Sulaiman membuka sambutan. Ia mengaku merasa bersyukur bisa bersinergi dengan BPIP, Sinergy of Indonesia, dan Indonesia Care.

“Bedah Musik Kebangsaan ini wujud sinergi, inovasi, dan motivasi membangun negeri khususnya milenial. Sesuai amanah Presiden Jokowi, para rektor wajib mendidik mahasiswa agar jadi SDM unggul dan utuh,” ujar Fatah.

Ia teringat saat berkunjung ke Korea Selatan. Di pelosok Negeri Gingseng didengarkan lagu kebangsaan mereka. “Indonesia juga bisa. Saya suka lagunya Cokelat, Bendera. Genre dangdut juga membangkitkan nasionalisme,” imbuh Fatah.

Band berprestasi asal Untirta, Sarasa Ethnic tampil di podium membawakan lagu Cinta Indonesia. Wakil Kepala BPIP Haryono ikut antusias mendengarkan. Menurutnya, para personel band yang notabene mahasiswa itu sangat cerdas. Mampu memadukan instrumen modern dan tradisional.

“Begitu pula Pancasila. Tradisi tidak harus disikapi tradisional, tapi dikembangkan untuk dinamika berbangsa bernegara,” jelas Haryono.

Baca juga: Tantangan BPIP Untuk Gaungkan Pancasila Kepada Milenial 

Ditambahkan, kesenian itu sarat kreasi, imajinasi, dan prestasi. Maka, Haryono berharap Bedah Musik Kebangsaan bisa dimaknai para mahasiswa sebagai bahan riset untuk masa depan Indonesia.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia yang ikut hadir juga menyampaikan apresiasi. Ini kali ketiga Bedah Musik Kebangsaan digelar BPIP. Diketahui, Doli juga Founder Sinergy Of Indonesia. Pihaknya dan Indonesia Care (komunitas musisi) telah membuat Nyanyian Rumah Indonesia. Album itu berisi 5 lagu daerah yang diaransemen ulang dan 4 lagu karangan para musisi.

“Album ini tak ada manfat jika tak disosialisasikan kembali ke milenial. Maka kami menghubungi BPIP. Ke depan kami bersinergi lagi menjangkau lebih banyak sekolah dan kampus,” bebernya.

Hadir pula langsung dalam acara; Plt. Sestama BPIP Karjono, Deputi I BPIP Prakoso, Direktur Sosialisasi BPIP M. Akbar Hadiprabowo dan Pakar Kebijakan Publik Harits Wicaksana. Adapun para musisi mendendangkan Rayuan Pulau Kelapa (Conrad GV), Anak Negeri (Shanna Shanon dan Alshant), Bangun Pemudi Pemuda (Alshant dan Awing) dan Dari Sabang Sampai Merauke (Slag band). Even tersebut diikuti para Mahasiswa Untirta baik secara daring maupun luring.

Continue Reading

Hot Topic

Usut Mafia Tanah, Polri Pastikan Jalankan Instruksi Presiden

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polri memastikan menjalankan instruksi Presiden Jokowi untuk mengusut mafia tanah demi memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyebutkan, instruksi Presiden tersebut telah didengarkan seluruh jajaran Polri baik di tingkat Mabes, maupun Polda, hingga Polres dan Polsek.

“Presiden menginformasikan, mengintruksikan kepada Polri untuk mengusut tuntas masalah kasus mafia tanah, tentunya dan pasti instruksi dari Presiden akan dilaksanakan untuk memberi kepastian kepada masyarakat,” ujar Rusdi, Jumat 24 September 2021.

Rusdi menyatakan, secara otomatis instruksi Presiden tersebut langsung didengar oleh seluruh jajaran Polri, meskipun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo belum memberikan arahan kepada jajarannya terkait instruksi Presiden tentang pemberantasan mafia tanah.

“Itu sudah otomatis, ketika instruksi itu kan didengar oleh seluruh Polri, para kasatwil, kapolda, kapolres, kapolsek itu mendengar semua. Dan akan dilaksanakan,” ucap Rusdi.

Baca juga: Kapolri Listyo Sigit Komitmen Berangus Mafia Tanah

Rusdi menegaskan, Polri akan bekerja maksimal dalam mengusut mafia tanah, termasuk menindak apabila ada aparat yang bermain di dalamnya.

Namun, lanjut dia, Polri tetap berpegang pada azas “equality before the law” dalam penanganan perkara mafia tanah.

Rusdi pun mengimbau masyarakat untuk melaporkan dan mempercayakan Polri dalam menuntaskan kasus mafia tanah,.

“Silakan saja, kalau ada laporan mafia tanah laporkan saja, sudah jelas instruksi Presiden dan sudah pasti Polri akan menegakkan hukum. Siapa pun sekali lagi azas ‘equality before the law’ bahwa siapa pun sama di hadapan hukum yang berlaku di negeri ini,” ujarnya menegaskan.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah akan berkomitmen penuh untuk memberantas mafia-mafia tanah.

Presiden juga meminta Polri tidak ragu-ragu mengusut mafia tanah yang ada. Dan memastikan jangan sampai ada aparat penegak hukum yang mem-“backingi” mafia tanah tersebut.

Polri juga diminta agar dapat memperjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC