Hot Topic
Kemendikbudristek: Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Hak Pimpinan Perguruan Tinggi
Channel9.id – Jakarta. Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Mohammad Sofwan Effendi menyatakan, pemberian gelar doktor kehormatan atau doktor honoris causa merupakan hak pimpinan perguruan tinggi asalkan memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku.
Menurut Sofwan, tidak masalah memberikan gelar doktor honoris causa kepada seseorang yang masih menjabat. Sebab, pemberian gelar tersebut bukan melihat pribadinya, melainkan melihat jasanya bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kemanusiaan, kemjuan, dan peradaban.
“Jadi sebenarnya tidak masalah, kalau aturannya tidak bertentangan, siapapun yang diberikan, itu kan bukan pribadinya yang dilihat tapi kuantitas jasanya. Jadi, selama itu para rektor perguruan tinggi berpegang pada aturan yang ada, dan menghargai seorang dari karyanya prestasinya yang luar biasa di bidang ilmu pengetahuan teknologi, dan kemanusaian, tidak masalah. Itu haknya pimpinan perguruan tinggi,” ujar Sofwan dalam Sarasehan Universitas Negeri Jakarta (UNJ): Bedah Regulasi Pemberian Gelar Doktor Kehormatan di kampus A UNJ, Kamis 21 Oktober 2021.
Baca juga: Aliansi Dosen UNJ Tidak Representasikan Sivitas Akademika UNJ
Sofwan menyatakan bahwa dasar peraturan tentang memberi gelar Doktor (HC) meliputi UU Nomor 12/2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 27), PP Nomor 4/2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 65/2016 Tentang Gelar Doktor Kehormatan.
Dalam peraturan itu, Sofwan menjelaskan, perguruan tinggi berhak memberikan gelar doktor kehormatan, apabila perguruan tinggi mempunyai akreditasi institusi A atau unggul dan memiliki program doktor terkait dengan peringkat akreditasi A.
“Perguruan tinggi yang boleh memberikan gelar doktor kehormatan itu mempunyai akreditasi institusi A dan program doktornya A,” ucap Sofwan.
Adapaun gelar doktor kehormatan dapat diberikan kepada WNI dan WNA. Untuk WNI, harus dilihat dari jasa luar biasanya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau bidang kemanusiaan.
“Sedangkan, untuk WNA berjasa atau karyanya bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara Indonesia,” ujarnya.
Sofwan menambahkan bahwa tata cara pemberian gelar juga diatur oleh masing-masing perguruan tinggi. Manajemen pemberian itu dibahas dan disetujui oleh senat perguruan tinggi terkait. Namun, Mendikbudristek dapat mencabut gelar doktor kehormatan apabila pemberiannya tidak memenuhi persyaratan.
“Karena itu, memberikan gelar doktor engga perlu izin ke menteri karena kewenangannya dari rektor. Tapi biasanya hebohkan di media, kalau pak rektor memberikan laporan lebih bagus, nanti kita pantau. Kalau gak sesuai, jadi perdebatan, nanti kita klarifikasi, dan kalau terbukti akan dicabut, nanti menteri akan memerintahkan rektor mencabut gelar itu,” pungkasnya.
HY
Hot Topic
Antisipasi Reuni 212, Kawasan Patung Kuda hingga Monas Jadi Restricted Area Pukul 24.00 Nanti Malam
Channel9.id – Jakarta. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menyatakan pihaknya, akan menutup jalan menuju kawasan Bundaran Patung Kuda dan Monas mulai Rabu malam pukul 24.00 WIB.
Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi kerumunan massa aksi reuni 212 pada Kamis 2 Desember 2021 besok.
“Area yang akan ditutup adalah area di seputar Patung Kuda dan Kawasan Monas. Jadi semua area tersebut dinyatakan sebagai kawasan terbatas atau ‘restricted area’,” ujarnya.
Baca juga: Polisi Tidak Izinkan Reuni 212
Sambodo menambahkan penutupan jalur protokol juga dilakukan untuk Jalan Merdeka Selatan, Jalan Merdeka Utara, Jalan Merdeka Barat, Jalan Budi Kemuliaan, Jalan Veteran, dan Jalan Museum.
Ruas jalan tersebut, kata Sambodo, akan menjadi area steril atau kendaraan tidak boleh melintas.
Sambodo menambahkan, area yang dapat melintas hanyalah kendaraan dinas yang berkantor di area steril.
“Kendaraan nanti kita lihat dulu, kalau tujuannya ke kantor, kita perbolehkan. Hanya yang memang berkantor di jalan itu,” ujarnya.
Dengan adanya penutupan jalan tersebut, Sambodo pun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghindari area sekitar Bundaran Patung Kuda dan Monas sepanjang esok hari.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat agar besok sepanjang tanggal 2 Desember, dari pagi sampai malam, menghindari kawasan tersebut,” kata Sambodo.
HY
Channel9.id – Jakarta. Polda Metro Jaya menegaskan tidak memberikan izin pelaksanaan Reuni 212 pada Kamis 2 Desember 2021.
“Polda Metro Jaya sebagai penanggung jawab tidak mengeluarkan izin untuk kegiatan Reuni 212 apabila dilakukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Jadi Polda Metro Jaya tidak memberikan izin,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan, Rabu 1 Desember 2021.
Zulpan menyampaikan, kegiatan dilarang karena berpotensi menciptakan kerumunan mengingat Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19.
Baca juga: Polri Antisipasi Aksi Reuni 212 Pekan Depan
“Polda Metro Jaya bertugas menjaga ketertiban, utamanya untuk ketertiban masyarakat, ini dilakukan dalam prinsip kepolisan. Ini dilakukan dengan langkah-langkah pencegahan keselamatan rakyat sebagai yang utama. Kita juga mencegah kerumunan yang bisa berakibat kurang baik khususnya Covid-19,” ucapnya.
Bagi masyarakat yang tetap melakukan aksi akan dikenakan tindak pidana.
“Mereka yang memaksa akan mendapat sanksi hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku dapat dipidana,” ucapnya.
Adapun hukuman yang akan diterapkan bagi mereka yang memaksa melakukan Reuni 212 yaitu berdasarkan Pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP. Selain tiga Pasal KUHP di atas, Zulpan menjelaskan pelanggar akan dikenakan saksi UU Karantina Kesehatan.
“Bagi yang memaksa yaitu kita persangkaan dengan tidak pidana yang ada ditindak pidana khusunya Pasal 212 sampai 218 KUHP,” katanya.
Seperti diketahui ada dua lokasi yang menjadi kandidat kuat pelaksanaan Reuni 212. Yaitu di Patung Kuda, Jakarta Pusat dan Masjid Az Zikra di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
HY
Channel9.id – Jakarta. Bidang Propam Polda Metro Jaya menyelidiki kasus anggota PJR Ditlantas Polda Metro Jaya yang menembak dua orang di Tol Bintaro. Propam mendalami terkait SOP penembakan itu.
“Jadi kami sinergi dengan Krimum Polda Metro Jaya untuk benar-benar memastikan apakah ada atau terjadi pelanggaran disiplin atau kode etik, nanti bisa sinkron dengan penyelidikan Krimum,” kata Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Bhirawa Braja Paksa, Rabu 1 Desember 2021.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat menyebut pihaknya masih mendalami ada tidaknya kesalahan SOP yang dilakukan oleh Ipda OS dalam kasus ini.
Baca juga: Polri Pastikan Beri Sanksi ke Personel yang Langgar Aturan di Timika
“Karena pelaku adalah anggota Polri dan kedua, benarkah peristiwa penembakan, prosedurnya dan lain sebagainya. Mohon sabar, karena ini masih didalami dan masih dilakukan penyelidikan mendalam,” ujar Tubagus.
Seperti diketahui, aksi penembakan terjadi di Exit Tol Bintaro pada Jumat, 26 November 2021 malam. Ada dua korban yang tertembak pada bagian perut.
Satu dari dua korban ini akhirnya dinyatakan tewas. Belakangan diketahui pelaku penembakan merupakan anggota PJR Ditlantas Polda Metro Jaya berinisial Ipda OS.
Penembakan ini bermula dari adanya laporan polisi dari warga yang mengaku diikuti oleh sejumlah mobil dari Sentul, Bogor. Polisi mengarahkan mobil pelapor menuju ke arah kantor PJR di Tol Bintaro.
Setelah tiba di TKP, polisi nyaris ditabrak oleh korban hingga polisi melepas tembakan dan mengenai kedua korban.
HY
Rusia Ancam Balik Peringatan dari NATO dan AS
Antisipasi Reuni 212, Kawasan Patung Kuda hingga Monas Jadi Restricted Area Pukul 24.00 Nanti Malam
Karyawan Google Mengaku Dipecat Karena Ikuti Kebijakan “Don’t be Evil”
Polisi Tidak Izinkan Reuni 212
Abe: Jepang dan AS Tak Akan Tinggal Diam Jika Cina Serang Taiwan
Tawarkan Solusi Bebas Jerawat, Tim dari ITB Juarai Herbal Cosmetic Competition (HCC) 2021
PT Terbit Financial Technology Laporkan GoTo ke Polda Metro Jaya
(video) Aura Mistis Di Lokasi Kecelakaan Vanessa Angel…
Ancaman Turunnya Nilai Investasi Pemerintah pada BUMN
Kominfo Pastikan ASO Tepat Waktu
Polri Pastikan Beri Sanksi ke Personel yang Langgar Aturan di Timika
Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi
Waspadai Varian Omicron, Wakil Ketua DPD Minta Reuni Alumni 212 Dibatalkan
Presiden Jokowi Tegaskan UU Ciptaker Tetap Berlaku
Aliansi Buruh dan Mahasiswa Gelar Demo, Tuntut Kenaikan Upah Nasional 10 Persen
Kabar Duka, Pengamat Musik Bens Leo Meninggal Dunia
