Channel9.id-Jakarta. Pemerintah belum bisa mengindentifikasi kerugian negara akibat penyaluran dana desa ke kampung siluman atau desa fiktif. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Prima, mengatakan Kementerian masih memeriksa aliran dana desa. Sampai saat ini bndahara negara masih menunggu data dari Kementerian Dalam Negeri terkait jumlah desa fiktif tersebut.
“Kami masih menunggu berapa sebenarnya jumlah desa yang bermasalah dari Kementerian Dalam Negeri,” ujar Prima, Senin, 18 November 2019. Kerugian negara akan diketahui setelah jumlah desa fiktif dilaporkan.
Prima mengatakan Kementerian Keuangan akan membekukan sementara penyaluran dana desa hingga verifikasi jumlah desa fiktif bisa diketahui secara pasti. “Selama ini belum clear maka ini kami freeze (bekukan) dulu yang berkaitan dengan itu,” kata dia. “Jumlah detilnya tergantung Kementerian Dalam Negeri.”
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan hingga Oktober 2019, realisasi penyaluran dana desa telah mencapai Rp52 triliun atau 72,4 persen dari total pagu anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp70 triliun. Angka ini lebih tinggi dari perolehan tahun lalu pada periode yang sama yakni sebesar Rp44,4 triliun.
