Channel9.id – Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait dugaan penimbunan 500 ton Minyakita di gudang PT Bina Karya Prima (BKP), Marunda, Jakarta Utara. Ia mengatakan bakal menindak tegas pelaku yang terindikasi menimbun Minyakita tersebut.
Menurut keterangannya, ia telah memberikan mandat kepada Satgas Pangan Polri untuk melakukan penindakan. Luhut mengatakan, penindakan pun sudah berjalan sesuai perintahnya.
“Perintah kami, nanti kalau ada yang bermain-main, kami akan tutup,” katanya di kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta, Rabu 8 Februari 2023.
Baca juga: Kegep Timbun 500 Ton Migor, Ini Penjelasan PT BKP
Tak tanggung-tanggung, ia pun menegaskan bakal menutup usaha bagi pihak yang terbukti memimbun Minyakita.
“Satgas Pangan akan bertindak. Itu adalah perintah kita. Dan nanti kalau ada yang bermain-main, kita akan tutup,” tutur Luhut.
Ia menuturkan, hasil tindakan Satgas Pangan Polri tersebut akan dievaluasi tiap minggunya.
Saat ini, pemerintah dan produsen minyak goreng telah sepakat untuk menambah pasokan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) minyak goreng sebanyak 50 persen. Langkah ini dilakukan untuk menghadapi naiknya permintaan minyak goreng di pasar ketika Lebaran 2023.
Namun, hak ekspor produsen yang telah memenuhi DMO masih disimpan terlebih dahulu oleh pemerintah. Menurut Luhut, hak ekspor akan kembali dikeluarkan jika harga minyak goreng kembali stabil.
“Bagi para pengusaha, pemerintah juga akan meningkatkan insentif ekspor pengali Minyakita agar pasokan Minyakita tetap terjaga,” ujarnya.
Sebelumnya, dugaan penimbunan tersebut ditemukan dari hasil sidak yang dilakukan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas dan Satgas Pangan Polri di gudang PT BKP pada Selasa (7/2) kemarin. Adapun PT BKP merupakan merupakan produsen terbesar Minyakita di Indonesia.
Minyak goreng subsidi dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 itu diungkapkan Zulhas sudah diproduksi sejak Desember 2022 lalu. Namun, minyak goreng tersebut tak juga diedarkan. Permasalahan tersebut pun, lanjut Zulhas, akan diselidiki oleh Satgas Pangan.
“Katanya produksi bulan Desember. Tapi tentu nanti ada satgas, satgas yang sudah menangani ini, yang paling penting persoalannya nanti diurus sama satgas, tapi barang ini agar bisa memenuhi pasar dulu di Jawa. Saya kira tiga hari bisa kelar,” terang Zulhas, Selasa (7/2).
HT
