Connect with us

Nasional

Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu Perlu Diperjuangkan

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Keterwakilan perempuan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI dinilai perlu untuk diperjuangkan. Hal itu menjadi pokok pembahasan dalam webinar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) bertajuk “Peluang dan Tantangan Keterwakilan Perempuan di KPU RI dan Bawaslu RI Menuju Pemilu 2024” pada Minggu (10/10/2021).

Dosen FISIP UI Sri Budi Eko Wardani selaku narasumber pada webinar tersebut menyampaikan, secara persentase jumlah perempuan dalam lembaga penyelenggara Pemilu masih di bawah 30 persen.

“Ada kesenjangan antara kondisi objektifnya, di mana perempuan memiliki kontribusi yang besar tetapi sebetulnya peluang dan kesempatan perempuan untuk bisa tetap terlibat langsung di dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu tampaknya masih perlu diperjuangkan,” kata Sri pada Minggu (10/10/2021).

Baca juga: Luar Biasa, Ini 5 Perempuan Inspiratif Dengan IQ Tertinggi di Dunia 

Dalam paparannya berjudul “Isu Keterwakilan Perempuan dalam Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu”, Sri membeberkan, dari rentang tahun 2004-2019 keterwakilan politik perempuan terbilang stagnan atau belum mencapai target 30 persen. Bahkan di tingkat KPU/Bawaslu tingkat kabupaten/kota masih ada yang tidak memiliki anggota perempuan sama sekali. Untuk itu, proses yang adil diperlukan dalam pemilihannya.

“Proses untuk kebijakan publik itu diawali dengan siapa yang akan terpilih sebagai pemimpin, sehingga dia harus bisa mengatur seleksi kepemimpinan negara itu secara jujur, adil, demokratis, dan berintegritas,” ujarnya.

Sri menambahkan, ada lima tantangan keterlibatan perempuan dalam kepemiluan, yakni sumber daya perempuan yang masih terbatas dalam mengisi posisi jabatan, pengetahuan kepemiluan yang masih kurang, pengalaman jejaring dan kepemiluan yang terbatas, proses seleksi yang netral gender, dan kepentingan politik yang masih kental.

Untuk itu, menurutnya, perlu ada upaya yang serius dan sistematis untuk mengubah kondisi agar perempuan dapat terlibat di dalam penyelenggaraan Pemilu dari hulu hingga hilir, dari rekruitmen hingga pemilihan.

Sementara itu, Dewan Pakar MIPI sekaligus Guru Besar Ilmu Politik Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Nurliah Nurdin menyampaikan, ketika terjadi pengabaian keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu baik di tingkat nasional dan daerah, akan muncul dampak negatif. Misalnya, akan muncul pengabaian terhadap kesetaraan gender yang telah diamanatkan undang-undang.

Fenomena seperti itu dinilai akan semakin mendorong maskulinisme politik. Hal itu juga dinilai akan mendorong turunnya partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik, serta turunnya akomodasi kebijakan kepemiluan terhadap kondisi perempuan dan anak.

“Mereka perlu pembelajaran-pembelajaran perlu program-program peningkatan kompetensi, kemudian juga perlu pengawalan proses seleksi KPU, dan melakukan revisi regulasi,” tandasnya.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Update Covid-19 RI, Positif 723

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Indonesia mencatat penambahan 723 kasus positif Covid-19 pada hari ini, Kamis (28/10). Dengan demikian total positif Covid-19 berjumlah 4.242.532.

Sebanyak 984 pasien dinyatakan bebas dari Covid-19, sehingga total pasien Corona yang dinyatakan sembuh hingga saat ini berjumlah 4.086.759.

Baca juga: Kasus Covid-19 Menurun, Menkeu: Stabilitas Sistem Keuangan Normal 

Namun, 34 pasien Corona dinyatakan meninggal dunia, naik dari sehari sebelumnya yang mencatat 29 kematian.  Sehingga total pasien wafat terpapar Covid-19 berjumlah 143.333.

Adapun kasus aktif hari ini tercatat 12.440. Kasus aktif artinya pasien yang dinyatakan masih positif Corona hingga hari ini. Kasus aktif Covid-19 hari ini turun 295 dari hari sebelumnya. Jumlah suspek yang dipantau hari ini. Ada 7.248 suspek yang dipantau. Sedangkan jumlah spesimen yang diuji hari ini sebanyak 259.541.

Continue Reading

Nasional

Mendagri Lantik Sejumlah Pejabat di Kemendagri dan BNPP

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Fungsional Ahli Utama di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Pelantikan dilakukan di Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri pada Rabu (27/10/2021).

Dalam sambutannya, Tito menjelaskan mutasi perpindahan jabatan merupakan hal yang biasa dalam pemerintahan, termasuk di Kemendagri dan BNPP. Tujuannya adalah untuk penyegaran, regenerasi, mengisi kekosongan, dan lain-lain.

“Diharapkan dengan adanya pergantian jabatan akan dapat lebih memicu dan memacu kinerja organisasi kita, baik Kemendagri maupun BNPP,” ujarnya.

Baca juga: Kemendagri Pantau Pilkades Serentak di 6 Kabupaten 

Tito mengungkapkan, para pejabat yang dilantik merupakan hasil dari seleksi. Karena itu, ia mengimbau para pejabat yang terpilih untuk melaksanakan amanahnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

“Jalankan amanah ini secara maksimal dengan hati yang tulus. Dan yang belum berkesempatan terpilih saya minta tetap saja bekerja, ada waktunya dan ada masanya, sambil tentunya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,”ucapnya.

Lebih lanjut Tito meminta para pejabat yang sudah dilantik untuk menjaga hubungan komunikasi baik dari jajaran atas hingga bawah. Menurutnya, Mendagri, hubungan personal menjadi sangat penting, karena dapat menembus batas-batas formal. Untuk itu, upaya membangun hubungan baik dengan semua pihak di internal Kemendagri, BNPP maupun eksternal menjadi kewajiban.

“Sekali lagi selamat bertugas bagi rekan-rekan yang terpilih dan saya selaku pimpinan Kemendagri dan BNPP menunggu hasil kinerja yang terbaik dari rekan-rekan,” tandasnya.

 

Continue Reading

Hot Topic

Polri: Pelanggar Karantina Terancam Penjara 1 Tahun dan Denda Rp100 Juta

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyatakan, masyarakat yang melanggar kegiatan kekarantinaan kesehatan bisa mendapatkan sanksi penjara selama 1 tahun dan/atau denda Rp100 juta.

“Apabila masyarakat melanggar Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan, itu bisa dikenakan sanksi penjara 1 tahun dan/atau denda Rp100 juta,” kata Rusdi Hartono dalam program Dialog Produktif Kabar Kamis bertajuk Karantina Wajib untuk Semua, demi Indonesia Bebas Pandemi yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube FMB9ID_IKP, Kamis 28 Oktober 2021.

Selain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, ketidaktertiban masyarakat terhadap penanganan wabah penyakit menular juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Baca juga: Polda Metro Jaya Ungkap Praktik Mafia Lolos Karantina Covid-19

Warga yang tidak tertib terhadap penanganan wabah penyakit menular, kata Rusdi, dapat memperoleh sanksi berupa hukuman penjara 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Sanksi tersebut merujuk pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984.

“Ini dua undang-undang dan beberapa pasal yang digunakan. Sekarang bagaimana memastikan bahwa aturan-aturan itu bisa berjalan dengan baik,” kata Rusdi.

Mengutip ucapan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Rusdi menyatakan bahwa penting untuk memastikan kenyamanan warga yang menjalani karantina guna mencegah munculnya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, seperti meloloskan diri dari lokasi karantina sebelum durasi karantina berakhir.

Selain itu, dia juga mengingatkan agar setiap wilayah harus mampu memastikan penerapan protokol kesehatan oleh seluruh kalangan masyarakat dengan sesuai dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ada.

Jika seluruh masyarakat berkomitmen untuk mencegah Covid-19 kembali menyebar di Indonesia, tentunya aturan-aturan dan arahan yang tertuang di dalam surat edaran dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 harus dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh masyarakat.

“Dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, khususnya bagi masyarakat yang datang dari luar negeri,” ujar Rusdi.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC