Oleh: Mochamad Azis Nasution*
Channel9.id – Jakarta. Bulan Mei 2026 menjadi saksi bisu bagaimana ruang digital Indonesia berubah menjadi medan pertempuran sengit. Bukan pertempuran fisik, melainkan “perang narasi”—sebuah fenomena di mana informasi, disinformasi, dan kepentingan politik berkelindan, menciptakan pusaran persepsi yang membingungkan publik. Sepanjang bulan ini, berbagai isu kontroversial menyeruak, mulai dari dugaan penyalahgunaan APBN untuk sapi kurban Presiden hingga isu pembatalan kunjungan kenegaraan, mewarnai dinamika politik yang kian memanas menjelang tahun pemilu.
Memetakan Isu yang Memecah Belah
Narasi yang beredar sangat beragam, namun semuanya memiliki benang merah: upaya untuk menggoyang kepercayaan publik terhadap pemerintah. Beberapa isu utama yang menjadi sorotan antara lain:
· Isu Sapi Kurban Presiden
Tudingan bahwa sapi kurban Presiden Prabowo merupakan sapi pribadi yang dibiayai APBN dan diberi label “pilox” ramai di media sosial. Klarifikasi dari pihak terkait menyebutkan bahwa sapi tersebut adalah bagian dari program “Bantuan Kemasyarakatan Presiden Berupa Sapi” yang sudah ada sejak era Presiden SBY, dan tidak ada penandaan khusus pada tubuh sapi.
· Kunjungan Kenegaraan yang Dipolitisasi
Narasi miring menyerang kunjungan Presiden ke Paris, menyebutnya sebagai perjalanan mendadak tanpa perencanaan matang, serta membesar-besarkan biaya hotel yang mencapai angka fantastis hingga Rp 5,8 miliar. Padahal, kunjungan tersebut telah dijadwalkan sejak sebulan sebelumnya, dan biaya hotel yang beredar hanyalah tarif normal (published rate), belum tentu biaya aktual yang dibayarkan pemerintah dengan tarif diplomatik.
· Rupiah, IHSG, dan Kebijakan Pendidikan
Isu-isu tentang pelemahan rupiah, indeks harga saham gabungan (IHSG), serta kebijakan pendidikan bahasa juga ikut menjadi komoditas untuk memanaskan suhu politik.
Hoaks dan Ancaman Terhadap Demokrasi
Fenomena ini bukanlah sekadar hoaks biasa. Para pengamat dan pejabat negara mulai melihatnya sebagai bentuk “Narrative and Legal Warfare” (NLW)—sebuah ancaman non-tradisional yang sistematis. Pemerintah bahkan telah mengingatkan bahwa perang narasi yang menyasar komoditas strategis dan stabilitas ekonomi merupakan upaya pihak eksternal untuk menggoyang kedaulatan Indonesia.
NLW adalah ancaman modern yang sangat berbahaya dan dapat memicu perpecahan bangsa.
Sebagian pihak melihat “perang narasi” ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari dinamika demokrasi. Di tengah gempuran AI yang dapat menciptakan konten-konten manipulatif dan algoritma media sosial yang memperkuat polarisasi, masyarakat dituntut untuk lebih kritis. Disinformasi tidak hanya menyerang elit politik; isu-isu lokal seperti “video pocong” di Jember atau klaim “bendera AS di Bandara Kertajati” yang merupakan hasil rekayasa AI juga ikut meramaikan lanskap hoaks nasional.
Pemerintah sendiri menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab sosial di era digital. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan mendorong penguatan literasi digital sebagai instrumen strategis, sementara Dewan Pers mendesak intervensi regulasi seperti Publisher Rights untuk melindungi industri media dari tekanan algoritma dan ketidakadilan iklan.
Perang Narasi yang terjadi bukanlah sebuah peristiwa tunggal, melainkan cerminan dari sebuah realitas baru: bahwa politik modern tidak hanya dimenangkan di parlemen, tetapi juga di layar gawai jutaan warga. Ia adalah konsekuensi logis dari demokrasi yang sangat cair sekaligus ancaman bagi kohesi sosial jika tidak disikapi dengan bijak.
Bagi publik, ini adalah panggilan untuk lebih teliti dalam menyaring informasi. Bagi pemerintah dan platform digital, ini adalah ujian berat untuk membangun ekosistem yang lebih tahan terhadap disinformasi tanpa harus mengorbankan kebebasan berekspresi. Satu hal yang pasti: perang persepsi ini tidak akan berhenti di bulan Mei.
Pertanyaannya, apakah kita akan terus menjadi arena pertempuran, atau menjadi aktor cerdas yang mampu melihat melampaui narasi?
*Wartawan Senior
