Connect with us

Opini

Ada Apa Menteri Agama tentang Dana Haji?

Published

on

Oleh: Indra J Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan kiritik tajam kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Tak kurang 7 kritik dilontarkan secara lugas dan terbuka dalam forum webinar Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) pada hari Senin 19 Juli 2021.

Berbeda dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga Ketua Umum IAEI memberikan apresiasi dan rekomendasi perbaikan BPKH dalam pembukannya dengan cara santun dan akademik.

Rasanya kritik tajam yang dilontarkan Menag kurang lazim dan kurang pas disampaikan dalam forum akademik yang prestisius tersebut. Entah apa yang ada dalam benak 500 peserta webinar, umumnya dosen ahli ekonomi Islam, ketika mendengar kalimat-kalimat tajam sang Menag.

BPKH sejatinya adalah anak kandung Kementerian Agama (Kemenag). BPKH dilahirkan oleh Kementerian Agama pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta disahkan dan dibentuk oleh Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla pada tahun 2017.

Menag Yakut selama ini dikenal membela mati-matian keberadaan BPKH, khuususnya ketika diserang oleh para pengamat dengan pasang badan menyebut, “Dana Haji aman-aman saja”. Tidak heran jika ada dugaan Menag menghajar BPKH, karena setelah audit BPK dana haji dinyatakan aman, mau ditarik kembali ke Kemenag.

Saya dan beberapa pengamat setelah membaca laporan keuangan BPKH hasil audit BPK dan juga diskusi dengan paracalon jamaah haji juga yakin dana haji aman, syariah, likuid, dan tidak rugi. Keinginan saya sejak dulu adalah memperkuat BPKH, bukan memperlemah BPKH. Komentar-komentar pendek saya di media sosial adalah tak ingin Dana Haji digunakan untuk kepentingan di luar haji, misalnya pembangunan infrastruktur.

Namun pernyataan Menag telah membuat saya dan juga banyak orang kembali terperanjat. Tentunya setelah menyimak 7 poin kritikan itu. Coba, perhatikan intinya,

1. BPKH lahir karena ada Penyelenggaraan Haji, bukan sebaliknya.

Memang demikian, Undang-Undang (UU) Nomor 34 tahun 2014 mengenai Keuangan Haji yang melahirkan BPKH adalah turunan dari UU Nomor 13 tahun 2008 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji. Sebaliknya, penyelenggaraan ibadah Haji tidak bisa dilaksanakan tanpa dana haji.

2. Hasil nilai manfaat BPKH lebih rendah dibanding pada waktu Kemenag mengelola Dana Haji?

Apa betul? Coba cek angkanya. Saya koq tidak yakin kalau hasil nilai manfaat BPKH lebih rendah dibandingkan dengan waktu di Kemenag? Memang waktu tahun 200an, suku bunga atau imbal hasil investasi masih tinggi dibandingkan sekarang. Namun waktu di Kemenag, Dana Haji hanya disimpan di Bank Syariah dan Sebagian Sukuk Dana haji Indonesia (SDHI). Sekarang dana haji ada di Bank Syariah, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Reksadana Syariah, Pembiayaan Syariah dan Investasi Luar Negeri. Dengan dana yang lebih banyak dan variasi investasi yang ada. Logisnya, nilai manfaat dana haji lebih tinggi saat ini.

3. Pertanyaan mengenai rendahnya imbal hasil BPKH.

Kalau imbal hasil 4,5% (netto) masih dianggap rendah tentu jawabannya bisa diduga bahwa investasi lansgung dengan imbal hasil tinggi saat ini berisiko rugi.

Mau investasi properti? Hotel? Investasi pabrik? Infrastruktur? Saham? Silahkan jika nekad.

Investasi di Arab Saudi tentu menguntungkan, tetapi dalam 2 tahun terakhir ini ada Covid, siapa berani? Untung BPKH tidak jadi investasi di penerbangan, hotel atau catering di Arab Saudi. Bisa-bisa mereka masuk penjara karena rugi.

4. Pengurus BPKH ingkar janji pada waktu fit and proper di DPR.

Sebaiknya DPR yang menanyakan, bukan Menag jika terkait dengan janji calon pengurus pada waktu fit and proper.

5. Jika belum bisa berinvestasi di Arab Saudi sebaiknya investasi di proyek nasional di dalam negeri.

Mungkin Menag bisa menyampaikan proyek nasional mana yang beliua maksudkan, apakah proyek infrastruktrur? Apakah proyek strategis nasional lainnya. Saya yakin pasti BPKH sudah menjajagi semua kemungkinan investasi di sektor tersebut.

6. Menag mencurigai BPKH mendorong tumbuhnya dana talangan haji.

Pertanyaan saya, bukannya Kemenag yang meregulasi dana talangan? Jika regulasi Kemenag tegas, maka dana talangan haji bisa dihindari. Observasi saya sejak BPKH hadir, Bank Syariah Haji tidak boleh memberikan dana talangan haji.

7. Terakhir, kata Menag, kesimpulannya keberadaan BPKH perlu dieavaluasi.

Aneh juga kesimpulan ini. Kenapa jika Kemenag akan mengevaluasi kinerja BPKH harus lapor ke publik lewat webinar. Bukannya sesuai UU, Menag mendapatkan laporan dari BPKH dan melakukan evaluasi secara regular?

Itulah kira-kira ringkasan 7 kritik Menag kepada BPKH yang rawan untuk dijawab balik dengan data yang valid. Saran saya sebelum melakukan kritik perlu ada data dan analisis yang mutakhir dan rekomendasi yang faktual. Kalau saya melihat 7 kritik tersebut dibahas bilateral antara Kemenag dengan BPKH.

Kurang elok juga, jika BPKH langsung melakukan sanggahan terhadap 7 kritikan dari Menag tersebut. Bakal dengan mudah digoreng oleh pihak ketiga yang sama sekali tidak mengikuti dengan jeli apa yang terjadi selama ini.

Dalam beberapa kegiatan resmi dan kunjungan daerah, saya melihat Menag dan Kepala BPKH Anggito Abimanyu cukup akrab dan saling bersilaturahmi. Saya pun mengenal dengan baik kedua tokoh ini. Keduanya sangat santun. Tetapi dalam berdebat, keduanya juga sangat ahli dan hebat. Sulit bagi siapapun untuk mampu berhadapan dengan mereka.

Saya menyarakankan, tentu evaluasi yang masih berupa asumsi, bisa disampaikan dalam kesempatan informal seperti itu juga.

Setelah viral pembatalan haji, pengadaan vaksin, perjalanan Luar Negeri Menteri, rangkap jabatan Rektor UI, kayaknya media akan kembali disuguhi drama Menag mengambil alih BPKH. Mudah-mudahan tidak terjadi, cukuplah kita fokus pada masalah penanganan Covid dan pemulihan ekonomi. Cukup Menag memanggil Kepala BPKH, membuat kesimpulan bersama, lalu menyampaikan kepada public isi dari kesimpulan itu. Kalau perlu, Sembilan kesimpulan, bukan hanya tujuh.

*Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Menuntut Bapepam-LK untuk Menghentikan Perdagangan saham PT Sentul City

Published

on

By

Menuntut Bapepam-LK untuk Menghentikan Perdagangan saham PT Sentul City

Oleh: DR. Rizal Ramli*

Channel9.id-Jakarta. Saya ucapkan terimakasih dan bangga kepada Prodem atas undangan ini, terutama Bung Ketua Iwan Sumule dan kawan-kawan. Bangga karena Prodem secara berani memperjuangkan demokrasi dan melawan pemerintahan otoriter sejak zaman Orba. Bangga karena hari ini, ditengah demokrasi yang berjalan mundur dan sikap semakin otoriter, Prodem konsisten dan berani berpihak kepada rakyat dan melawan patgulipat eks-Napi Pemilik Sentul City yang memelihara oknum pejabat dan preman-preman untuk menggusur tanah rakyat. Motto Prodem “Demokrasi harus sampai ke piring-piring Rakyat” sangatlah tepat !!

Sebagai Penasehat Fraksi ABRI dan DPR pada tahun 1995, saya terlibat dalam pembahasan dan perbaikan UU Pasar Modal 1995.

Prinsip-prinsip utama pasar modal nyaris sama di seluruh dunia: transparansi, akuntabilitas dan tata kelola (governance) adalah prasyarat untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modal. Disamping itu, di banyak bursa, prinsip2 Hak Asasi Manusia menjadi indikator penting.

Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia/Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) menyatakan bahwa akses untuk menggunakan dan mengendalikan tanah berdampak secara langsung pada pemenuhan hak asasi manusia. Sengketa tanah juga sering menjadi penyebab dari pelanggaran hak-hak asasi manusia, benturan, dan kekerasan terhadap rakyat.

Apa yang menjadi kekhawatiran Kantor Komisi Tinggi PBB untuk HAM tersebut juga terjadi di Indonesia. Menurut Komisi Agraria (KPA), di tahun 2019 terjadi 279 konflik agraria seluas 734.239 hektar yang berdampak pada 109.042 Kepala Keluarga. Selama 5 tahun terakhir telah terjadi 2.047 konflik agraria di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, pertanian, infrastruktur dan properti.

Di sektor properti, terjadi kasus pelanggaran HAM oleh perusahaan Sentul City dengan melakukan penggusuran paksa tanah rakyat dengan mengerahkan preman2 dan buldozer. Eksekusi hanya bisa dilakukan atas dasar keputusan pengadilan, bukan secara sepihak dan semena-mena oleh pengembang.

Sentul City dan anak perusahaannya menggunakan preman untuk mengintimidasi rakyat agar bersedia melepas tanah dengan harga yang tidak wajar, Rp30.000-Rp50.000/m2. Contoh, Pesantren dan tanah rakyat di Desa Cijayanti dan Bojong Koneng yang diambil paksa preman-preman dibawah Sentul City melalui anak perusahaannya, PT Dayu Bahtera Kurnia.

Menurut rakyat setempat, preman-preman itu melakukan pemagaran secara paksa tanpa adanya surat-menyurat terhadap tanah rakyat, termasuk Pesantren Tahfidzul Qur’an dipagari paksa dengan kawat berduri:

Perusahaan-perusahaan pelanggar HAM kehilangan akuntabilitas, transparansi dan tata-kelola, dan telah melanggar prinsip-prinsip pasar modal. David Kreitmeir, Nathan Lane, dan Paul A. Raschky dari University of Oxford dan Monash University, dalam penelitian tentang dampak dari laporan pelanggaran HAM terhadap harga saham perusahaan publik. Hasilnya, dampak dari kasus pelanggaran HAM sangat besar terhadap jatuhnya harga saham perusahaan tersebut (link: SocArXiv Papers | The Value of Names – Civil Society, Information, and Governing Multinationals on the Global Periphery (osf.io) ).

Selain soal HAM, sebenarnya juga banyak terjadi pelanggaran praktik bisnis oleh Sentul City. Selain konflik kekerasan dengan rakyat, juga banyak pengaduan dari perusahaan atau perseorangan yang merasa ditipu karena sertifikat tidak kunjung diberikan oleh Sentul City, artinya status aset tanah masih belum ‘clean and clear’. Ini tidak sesuai dengan yang disampaikan di prospektus atau promosi pemasaran Sentul City. Artinya diduga telah terjadi “penipuan” dalam aktivitas bisnis Sentul City selama ini. Sehingga Sentul City diduga telah melanggar UU Pasar Modal terutama Pasal 90a dan 90b. Yang bunyinya:

“Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:
a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun;
b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain.”

Pentingnya Status Tanah Clear and Clean untuk Penilaian Real Property Dalam Rangka Pemindahtanganan:

1. Tata Kelola Perusahaan – Good Corporate Governance
https://www.idx.co.id/tentang-bei/tata-kelola-perusahaan/

2. Tanah Clean and Clear untuk Evaluasi Properti
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/10264/Pentingnya-Status-Tanah-Clear-and-Clean-untuk-Penilaian-Real-Property-Dalam-Rangka-Pemindahtanganan.html

Atas dasar inilah kami merasa perlu untuk menyerukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) untuk segera menghentikan perdagangan dan melakukan audit investigasi terhadap saham Sentul City dan anak perusahaannya di Pasar Modal.

Kami menuntut Pasal Modal untuk menghentikan seluruh transaksi saham PT. Sentul City Tbk dan menuntut BPN untuk melakukan Moratorium terhadap semua izin-izin peruntukan penggunaan tanah baik itu SIPPT, HGU, HGB, dll. Serta menyerukan agar aksi-aksi perampasan tanah rakyat baik yang dilakukan pengembang/investor segera dihentikan !

Catatan:

Pengusaha berani kurang ajar karena Yang Kuasa tidak bela rakyat !. Perlu dicatat bahwa
“Jual beli tanah itu wajar asal harga market price dan kedua pihak setuju”. Yang sering terjadi pengusaha pelihara dan bayar preman untuk caplok tanah rakyat. Aparat pura-puraa ndak dilihat. Itu perampokan hak rakyat yg mempercepat proses pemiskinan struktural.

Dalam kasus Sentul City, pemiliknya Swi Teng di zaman Orba sangat kuat karena menjilat Tommy Soeharto dan Bambang Soeharto, sehingga berhasil menguasai puluhan ribu hektar tanah milik PN Perkebunan, termasuk calon ibukota baru Jonggol. Setelah Orba, Swi Teng di penjara karena kasus penyogokkan Bupati Bogor dihukum 5 tahun, didiskount jadi 2,5 tahun oleh KPK. Belakangan ini ex Napi Swi Teng semakin berani dan kurang ajar karena mendapatkan “Protektor Baru”. Inilah model pat-gulipat Oligarki (Cukong) dengan oknum Pejabat yang merugikan rakyat.

*Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia

Continue Reading

Opini

Kasus Lily Pintauli, Komitmen Dewas KPK Diragukan

Published

on

By

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Surat balasan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 16 September 2021, diketahui bahwa Dewas telah berhasil menemukan cukup bukti termasuk delik pidana yang dilakukan oleh salah satu komisioner KPK, Lili Pintauli. Namun, anehnya Dewas berdalih dalam surat jawabannya untuk tidak mau melaporkan ke penegak hukum lantaran bukan menjadi kewenangannya.

Untuk itu, komitmen Dewas diragukan karena seolah melakukan pembiaran karena tidak membuat kasus ini tuntas dan terang serta kurang mampu menjaga kinerja komisioner KPK.

Demi menjaga nama baik kualitas dan integritas KPK, semestinya Dewas lah yang langsung otomatis melaporkan pidananya. Jika Dewas telah menemukan peristiwa pidana dalam pemeriksaan kepada kepolisian, Dewas melempar tak perlu melempar kepada pihak lain atau melakukan tindakan yang terkesan menghindar.

Dewas berkewajiban menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau bertentangan maupun pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang KPK.

Semestinya Dewas dengan tugasnya dan filosofi kedudukan Dewas dalam UU KPK berani dan bersikap tegas. Apabila dalam pemeriksaan Dewas ditemukan pelanggaran dalam UU KPK apalagi ada unsur pidana, maka Dewas melaporkan temuan tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga fungsi Dewas benar optimal, sebagaimana maksud dari tujuan perubahan UU KPK .

Penerapan putusan Dewas sangat menunjang pelaksanaan kinerja KPK dan menunjukkan pemeriksaan Dewas bukan sekedar pemeriksaan yang sifatnya aksesoris belaka, karena tidak besar manfaatnya.

Ilustrasinya, terjadi pembunuhan dalam sebuah keluarga, pelakunya sudah terlihat dan bahkan sudah ditanyai oleh anggota keluarga dan memang benar pelaku membunuh, selanjutnya otomatis mau di follow up dilaporkan.
Pertanyaannya, kenapa menyuruh keluarga lain atau orang lain yang melapor, padahal faktanya adalah saksi merupakan keluarga yang melihat dan telah mendengarkan keterangan pelaku tadi. Semestinya anggota keluarga yang menanyai pelaku tadilah yang lebih tepat melapor ke penegak hukum.

Jadi sikap Dewas ini aneh. Dewas melalui pemeriksaannya sudah menyatakan ada perbuatan pidana namun tidak mau melaporkan. Ini kan namanya Dewas menyimpangi tugasnya, merintangi untuk meluruskan kinerja pimpinan KPK yang melakukan tindakan terlarang, dan telah dinyatakan pula bersalah memenuhi unsur pidana.

Jika begini kedudukan dewan Pengawas patut diragukan, malah sikap Dewas dalam surat balasan Dewas seolah terkesan membiarkan dan membela pelaku komisioner KPK yang sudah melakukan tindak pidana.

Jadi melaporkan pidana ini adalah bagian yang otomatis dari tugas Dewas yaitu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, dan ini bagian rangkaian tugas dari evaluasi kinerja pimpinan KPK, bila ada ditemukan pidananya maka otomatis Dewas melaporkan.

Alasan tidak ada dalam kewenangan atau dalam UU KPK ini adalah hal yang dicari cari. Apalagi Ketua Dewas sering kali mengeluarkan pernyataan di hadapan publik soal ketiadaan dalam UU tidak jadi alasan bagi Dewas. Selalu ada kesepakatan dengan pimpinan KPK lantaran memiliki pemikiran yang sama untuk kinerja KPK yang lebih baik.

Begitupun semestinya Ketua Dewas dengan melaporkan salah satu komisioner KPK yang perbuatannya telah memenuhi unsur pidana guna memperbaiki organ komisioner KPK agar lebih berintegritas dan berkualitas.

BIla Dewas bekerja setengah setengah begini, jangan salahkan kalau ada pikiran liar dari masyarakat, yang beranggapan Dewas seolah-olah ada maksud tersembunyi untuk tidak menindaklanjuti dalam hal ini tidak melaporkan secara pidana. Atau bahkan di duga ini akal-akalan untuk menghindar dari Dewas atau kelompok yang super power untuk melindungi kelompok tertentu dalam jajaran pimpinan komisoner KPK.

*Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia(Alpha).

Continue Reading

Opini

Merek kolektif : Jawaban Di Masa Disrupsi

Published

on

By

Oleh :

Dr. Dewi Tenty Septi Artiany SH, MH, MKn

Notaris, Pemerhati Koperasi dan UMKM

 

Era disrupsi adalah era terjadinya perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh adanya inovasi yang mengubah sistem dan tatanan bisnis ke taraf yang lebih baru.

Salah satu inovasi yang paling cepat terjadi di masa pandemi ini adalah digitalisasi.  Percepatan digitalisasi di saat pandemi ini berupa pemanfaatan teknologi digital yang diciptakan karena dirasa memberikan banyak manfaat bagi banyak orang, khususnya pada pelaku usaha.

Menurut pendapat ahli, Indonesia pada dasarnya membutuhkan waktu sekitar 10 tahun lagi untuk bertransformasi ke digital. Namun, pandemi COVID-19 justru memaksa transformasi itu menjadi lebih cepat dan di satu sisi adanya perubahan ini menciptakan suatu iklim yang positif, khususnya untuk perdagangan secara online.

Mengingat pentingnya peran digitalisasi, Karena itu pemerintah terus mengembangkan wilayah melalui dukungan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Selain itu, digitalisasi dibutuhkan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sehingga berkualitas dan berdaya saing,

Berdasarkan data BPS, jumlah pelaku UMKM di Indonesia sebanyak 64,2  dan menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM), daya serap tenaga kerja UMKM dapat menyerap hingga 119 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha.

Dari data di atas, Indonesia memiliki potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM, terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar.

Dan di era digitalisasi ini per Maret 2021, jumlah UMKM yang memasuki ekosistem digital melonjak menjadi 4,8 juta. Atau bertambah 1 juta UMKM (dalam waktu empat bulan) hal ini tentunya di picu dari kebijakan yang melarang masyarakat untuk berkumpul dan adanya pembatasan kegiatan baik di bidang sosial, pendidikan, dan usaha akibat diterapkannya PPKM.

Indonesia sendiri sebetulnya merupakan pasar yang besar bagi produk UMKM data Administrasi Kependudukan (Adminduk) per Juni 2021, menyebutkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272.229.372 jiwa, dengan menempati urutan ke 4 terbanyak di dunia, seharusnya dapat menyerap sebagian besar produk UMKM dalam negeri, akan tetapi di era pandemi dengan pembatasan kegiatan tadi dimana UMKM yang berdigitalisasi masih 4 juta lantas bagaimana nasib 60 juta unit UMKM lainnya? Haruskan pasrah menunggu pandemi yang entah sampai kapan akan berakhir?

Pada masa ini manusia mulai tersadarkan bahwa walaupun dilarang ber sosialisasi tetapi sebagai mahluk sosial selalu ada dorongan untuk berinteraksi dengan sesama, berkumpul dengan sesama pelaku UMKM dalam suatu komunitas menjadi suatu oase bagi para pelaku UMKM  karena selain dapat saling memberi informasi, pelatihan, juga dapat saling membuka jejaring pasar dan membantu bagaimana bisa bersama sama membuka pasar digital.

Fungsi perkumpulan disini akan lebih terasa apabila perkumpulan tersebut (baik asosiasi/ koperasi/kelompok usaha bersama) memiliki satu produk bersama dalam suatu merek kolektif atau one brand.

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Merek kolektif dapat menampung semua jenis barang dan jasa dari para anggotanya yang terdaftar pada perkumpulan yang kemudian dapat di pasarkan secara bersama sama. Hal ini tentunya akan menjawab tantangan tentang kesulitan yang biasa di rasakan oleh pelaku umkm yaitu permodalan, ketersediaan bahan baku, perijinan, promosi, dan yang terakhir adalah pasar itu sendiri.

Gerakan merek kolektif atau one brand ini apabila diterapkan secara benar maka dapat pula menjawab tantangan penjualan di era digitalisasi ini, karena dengan bersama-sama tentunya yang melek digital akan membawa anggota yang masih konvensional karena alasan usia, pengetahuan atau keterbatasan perangkatnya.

Menjadikan tantangan sebagai peluang adalah suatu keniscayaan untuk pelaku UMKM agar dapat survive di masa pandemi ini, dan merek kolektif dapat menjadi solusi yang cukup efektif untuk menjawab tantangan dan mengisi peluang pasar digital di era disrupsi ini.

(Disampaikan pada acara international chamber of commerce (icc Indonesia) first community workshop di jakarta : September 2021)

 

Continue Reading

HOT TOPIC