Connect with us

Nasional

Ketua KPK Ingatkan Kepala Daerah Tak Tergoda Korupsi

Published

on

Ketua KPK Ingatkan Kepala Daerah Tak Tergoda Korupsi

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri menyelenggarakan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020.

Dalam pembekalan ini, turut hadir Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang menyampaikan materi “Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”.

Dalam paparannya, Firli mengingatkan Kepala Daerah yang hadir tentang peran penting seorang kepala daerah.

“Peran penting kepala daerah antara lain mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kemudahan investasi dan perizinan berusaha, dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional”, ujar Firli yang hadir secara virtual, Rabu (9/6).

Ia pun menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Daerah akan menghadapi banyak godaan terutama dari pihak-pihak yang merasa jadi donatur saat Pilkada. Menurutnya 82,3% calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menyatakan adanya donator dalam konstestasi Pilkada Serentak.

Donatur ini berharap kemudahan perizinan berbisnis, kemudahan tender proyek lelang pemerintahan, keamanan dalam menjalankan berbisnis, mendapatkan prioritas bantuan langsung.

“Kepala Daerah harus punya sikap. jangan sampai korupsi hanya karena tekanan pihak-pihak yang merasa mereka adalah donatur saat Pilkada,” tambahnya.

Lebih lanjut Firli juga menekankan terkait proses perencanaan, pengesahan implementasi dan resiko korupsi Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Mulai dari perencanaan, Pengesahan, Implementasi dan Evaluasi. Pada tahapan-tahapan tersebut ada resiko terjadinya fraud.

Namun demikian, Firli menegaskan KPK pun sejak lama telah membuat strategi pemberantasan korupsi dengan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan pendidikan masyarakat (public education approach). Kedua, pendekatan pencegahan (preventif approach). Ketiga, pendekatan penindakan (law enforcement approach).

Pada kesempatan tersebut Firli juga memaparkan tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan jenis profesi dan jabatan. Mulai dari swasta (329 orang), Anggota DPR/DPRD (280 orang), Eselon I/II/III (235 orang), Walikota/Bupati (129 orang), Gubernur (21 orang). Sedang modus operandi didominasi oleh penyuapan (739 kasus), pengadaan barang dan jasa (236 kasus) dan penyalahgunaan anggaran (50 kasus).

Diketahui, acara Pembekalan Kepemimpinan tersebut diselenggarakan secara tatap maya/virtual mulai tanggal 7 sampai dengan 11 Juni 2021 yang diikuti oleh 102 Bupati/Wali kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali kota petahana Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 lalu.

Kementerian Dalam Negeri juga berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif/signifikan terkait pengetahuan, sikap dan keterampilan para Kepala Daerah agar lebih produktif dalam bekerja, lebih innovatif dalam menciptakan rencana kerja dan anggaran serta lebih responsif dalam menyesuaikan realitas kerja yang sangat dinamis. Serta juga diharapkan membangun sinergitas hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Jelang HUT Bhayangkara, Mabes Polri Gelar Upacara Cuci Pataka

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Jelang HUT Bhayangkara pada 1 Juli 2021, Markas Besar Polri menggelar Upacara pencucian pataka atau panji-panji Koprs Bhayangkara, Rabu 23 Juni 2021.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan, upacara itu merupakan tradisi yang wajib dilaksanakan dengan tujuan pemuliaan nilai-nilai luhur Tribrata.

“Suatu tradisi yang wajib dilaksanakan dengan melakukan pencucian panji-panji Polri yang merupakan simbol untuk mensucikan dan pembersihan diri,” kata Argo dalam keterangannya.

Pencucian panji-panji menjadi pedoman dan semangat untuk tiap insan Polri tetap berpegang teguh pada kebenaran, melaksanakan tugas pokok melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakkan hukum serta mewujudkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Argo menyampaikan, pelaksanaan ini juga diharapkan menjadi momentum untuk intropeksi dan perenungan kepada seluruh prajurit Korps Bhayangkara dalam menjalankan tugasnya.

Polri juga berharap menjadi lembaga negara yang semakin dicintai oleh masyarakat dalam menjalankan tugas, menjaga keamanan dan ketertiban di negara ini.

“Ke depan dapat menjalankan tugas pokoknya memelihara keamanan dan ktertiban masyarakat secara profesional,” pungkasnya.

HY

Continue Reading

Nasional

Kemendagri Apresiasi Capaian Inovasi Kabupaten Sumenep

Published

on

By

Kemendagri Apresiasi Capaian Inovasi Kabupaten Sumenep

Channel9.id-Jakarta. Kepala Badan Litbang Kemendagri Agus Fatoni mengapresiasi capaian inovasi Pemerintah Kabupaten Sumenep. Apresiasi tersebut disampaikan Fatoni saat menjadi pembicara pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Kabupaten Sumenep yang digelar secara virtual, Selasa (22/6/2021).

Fatoni mengungkapkan, kiprah Kabupaten Sumenep terbilang membanggakan karena berhasil masuk ke dalam 10 besar daerah paling inovatif klaster kabupaten berdasarkan Indeks Inovasi Daerah tahun 2020. Selain itu, berkat capaian tersebut, Kabupaten Sumenep juga memperoleh penghargaan daerah paling inovatif dalam gelaran Innovative Government Award tahun 2020.

“Prestasi ini tentu menggembirakan, sebab Kabupaten Sumenep menunjukkan dirinya sebagai daerah dengan inovasi tinggi,” jelas Fatoni di hadapan jajaran perangkat daerah Kabupaten Sumenep.

Baca juga: Kemendagri Bekerjasama dengan IAP Terkait Peningkatan Kapasitas ASN

Dirinya mengingatkan agar Kabupaten Sumenep tidak cepat berpuas atas capaian saat ini dan terus meningkatkan inovasinya setiap tahun. Hal itu disebabkan persaingan inovasi antar pemerintah daerah sangat tinggi. Apalagi, dalam pelaksanaan pengukuran Indeks Inovasi Daerah, sering kali pemerintah daerah saling berkompetisi menjadi yang terbaik. “Diharapkan saat pengukuran Indeks Inovasi Daerah nanti, setiap daerah melaporkan inovasi yang terbaik, tak terkecuali Kabupaten Sumenep,” pungkasnya.

Fatoni menjelaskan, inovasi merupakan elemen tak terpisahkan dalam menggerakkan roda pemerintahan daerah. Dengan inovasi, kata dia, berbagai kebijakan pemerintah daerah dapat dijalankan secara tepat sasaran. Selain itu, inovasi juga mampu mempercepat proses pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dirinya mengimbau seluruh jajaran pemerintah daerah agar bersinergi untuk menghasilkan terobosan kebijakan yang lebih baik. Dengan bekal tersebut, pemerintah daerah diyakini akan mampu berdaya saing secara global.

Guna menghasilkan inovasi yang berkualitas, lanjut Fatoni, pemerintah daerah perlu menerapkan berbagai strategi, salah satunya mewajibkan setiap perangkat daerah untuk berinovasi. Namun hal itu perlu didukung oleh komitmen yang tinggi dari segenap aparatur daerah. Melalui langkah tersebut, akan tercipta ekosistem kompetisi antarperangkat daerah dalam berinovasi.

Di sisi lain, Fatoni menambahkan, setiap inovasi yang dihasilkan pemerintah daerah penting untuk dipublikasikan. Lantaran ikhtiar tersebut bisa menginspirasi pemerintah daerah lain untuk melakukan replikasi.

“Hal ini sejalan dengan Badan Litbang Kemendagri dalam menggagas aplikasi Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah), di mana berbagai inovasi di dalamnya dapat direplikasi untuk digunakan secara cuma-cuma,” ujarnya.

Selain itu, Fatoni juga mengimbau agar daerah dapat mendorong peningkatan kapasitas aparatur dalam berinovasi. Para pejabat struktural maupun fungsional dinilai perlu dibekali pemahaman metode berinovasi di lingkungan kerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Langkah tersebut diyakini dapat membentuk pola pikir baru yang memacu para aparatur untuk bekerja dengan cara yang lebih baik.

Sementara itu, kata Fatoni, pemerintah daerah juga perlu melakukan kolaborasi dengan lembaga think tank. “Sinergi ini akan membantu Pemda melahirkan terobosan kebijakan, sekaligus menjadi klinik inovasi yang dapat mendorong munculnya inovasi,” terang Fatoni.

Continue Reading

Nasional

Kemendagri Bekerjasama dengan IAP Terkait Peningkatan Kapasitas ASN

Published

on

By

Kemendagri Bekerjasama dengan IAP Terkait Peningkatan Kapasitas ASN

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin kerja sama dengan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia. Kerja sama itu diresmikan lewat penandatanganan nota kesepahaman antara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori, dengan Ketua Umum IAP Indonesia Hendricus Andy Simarmata, di Ruang Rapat Sekjen, Rabu (23/6/2021).

Hudori menyampaikan apresiasinya atas terlaksananya penandatanganan kerja sama tersebut. “Hari ini kita menandatangani nota kesepahaman, jadi nota kesepahaman ini kan bentuk konkret wujud kerja sama, ini kerja sama lembaga dan lembaga, artinya Kemendagri dengan IAP,” ujar Hudori.

Baca juga: HUT DKI, Sekjen Kemendagri Paparkan Capaian dan Tantangan ke Depan

Hudori mengungkapkan, kerja sama ini berkaitan dengan upaya meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah, terutama dalam hal perencanaan. Dia menekankan, kerja sama ini harus dilanjutkan dengan langkah konkret yang bisa dilakukan dengan para komponen Kemendagri.

Dirinya menyoroti organisasi IAP yang telah tersebar di 31 provinsi. Meski jumlahnya belum menjangkau ke seluruh provinsi, Hudori meyakini organisasi tersebut memiliki jaringan yang luas.

Continue Reading

HOT TOPIC